Breaking News:

Update Corona di Aceh Utara

BEM Fakultas Hukum Unimal Kritik Soal Tarif Paket Rawat Jalan Khusus Covid-19

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (BEM FH Unimal) mengkritik tarif paket rawat jalan khusus corona virus disease...

SERAMBINEWS.COM/JAFARUDDIN
Ketua BEM Fakultas Hukum Unimal, Muhammad Fadhli. 

“Jangan jadikan wabah pandemi covid-19 ini menjadi ladang bisnis, yang kaya semakin kaya dengan sikap kapitalistiknya, dan yang miskin semakin termarjinalkan,” kata Fadli.

Padahal Pemerintah Aceh telah menggelontorkan anggaran Rp 1,7 triliun untuk penanganan Covid-19 untuk menggratiskan perawatan bagi pasien covid-19 baik itu umum atau mandiri, yang merupakan hal yang sangat subtansial. Ini jumlah yang sangat besar untuk daerah yang zona hijau covid-19.

“DPRA harus berani memanggil Plt Gubernur Aceh dan Direktur RSUD Zainoel Abidin untuk menanyakan kebijakan yang kontra produktif untuk kepentingan masyarakat Aceh tersebut, segera harus disurati jangan hanya berbicara saja,” katanya.

DPRA kata Fadli, harus benar-benar menjadi representasi wakil rakyat Aceh dalam mengawasi kebijakan dan kinerja Pemerintah Aceh.

“Kami berharap PLT Gubernur Pemerintah Aceh dan Direktur RSUD Zainal Abidin jangan menjadi seperti lintah penghisap darah, jangan mencari keuntungan di tengah pandemi ini,” tegas Fadli.

Karena kekuatan kolektif kolegial masyarakat dan pemerintah dalam melawan Wabah Covid-19, ini tidak akan terwujud jika Pemerintah Aceh selalu lebih menunjukkan kekuatan politik, daripada kekuatan moral.(*)

Gaji ke-13 PNS dan Pensiunan Batal Cair Tahun Ajaran Baru: Apa Penyebabnya?

Modus Umumkan Utang Korban, Seorang Pria Lakukan Aksi Cabul Sesama Jenis pada Anak Bawah Umur

Program Sosial Bank Aceh Peduli, Plt Gubernur Serahkan Rumah Bantuan di Keumala Pidie

 

Penulis: Jafaruddin
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved