Breaking News:

Seruan Bersama Masyarakat Aceh di Malaysia  

Berkenaan dengan perkembangan terakhir musibah dan dampak wabah virus corona (Covid-19) yang dialami oleh para Pekerja Migran Indonesia

Dok. Komunitas Melayu Aceh Malaysia

6. Pasal 41 (d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berbunyi: “Pemerintah Daerah ka­bupaten/kota memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperan­gan, bencana alam, wabah penyakit, deporta­si, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya”.

7. Mengingat kondisi memprihatinkan yang di­alami oleh PMI asal Aceh, dan sesuai den­gan perintah serta amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia seperti yang dise­butkan dalam pasal 40 (b) dan pasal 41 (d), maka masyarakat Aceh di Malaysia meng­harapkan Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh untuk dapat melakukan tindakan proaktif pemulan­gan PMI asal Aceh secepatnya. Kami men­yarankan supaya Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh untuk dapat segera membentuk Gugus Tugas Pemulangan PMI asal Aceh di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memudahkan koordinasi dan operasi pemulangan PMI asal Aceh tersebut.

8. Masyarakat Aceh di Malaysia mengharap­kan agar Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Forbes DPR-RI dan DPD-RI asal Aceh, para anggota DPRA dan para anggota DPRK se-Aceh dapat memperjuangkan nasib PMI asal Aceh dengan mengupayakan agar Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh menjalankan per­intah dan amanah pasal 40 (b) dan pasal 41 (d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

9. Masyarakat Aceh di Malaysia juga sangat mengharapkan bantuan semua pihak di Aceh baik ulama, akademisi, media (cetak, elektronik, daring), lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat Aceh baik di Aceh atau di luar Aceh untuk bersama-sama menyuarakan kepentingan dan hak-hak PMI asal Aceh sehingga Pemer­intah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh menjalankan tugas dan tanggung jawab pemulan­gan PMI asal Aceh dari Malaysia.

10. Masyarakat Aceh di Malaysia juga sangat mengharapkan agar bantuan 10.000 (sepuluh ribu) paket bahan makanan dengan nilai RM50 per paket yang sudah disetujui oleh Pe­merintah Aceh, sesuai dengan surat Plt. Gubernur Aceh Nomor 440/6682 pada 27 April 2020 yang lalu, dapat segera disalurkan melalui pihak KBRI Kuala Lumpur sesuai dengan mekanisme yang ada. Begitu bantu­an itu sampai ke pihak KBRI, maka kami akan bekerjasama dengan KBRI untuk dapat menyalurkannya untuk PMI asal Aceh di Malaysia.

11. Sekretariat gugus tugas ini beralamat di No. 46, Jalan Raja Bot, Kg Baru, 50300 Kuala Lumpur. Komunikasi dengan gugus tugas ini pula dapat dilakukan melalui nomor WhatsApp di bawah ini:

1. Fahmi M. Nasir (+60163928810);

2. Fathurrahman Mohd. Amin(+60193635352);

3. Bukhari Ibrahim (+60163884500);

4. Datuk Mansyur Usman (+60169199777).

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved