Breaking News:

Seruan Bersama Masyarakat Aceh di Malaysia  

Berkenaan dengan perkembangan terakhir musibah dan dampak wabah virus corona (Covid-19) yang dialami oleh para Pekerja Migran Indonesia

Dok. Komunitas Melayu Aceh Malaysia

TENTANG PEMULANGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) ASAL ACEH YANG TERKENA DAMPAK WABAH VIRUS CORONA (COVID-19) DI MALAYSIA

BERDASARKAN AMANAH UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wa­barakatuh.

Berkenaan dengan perkembangan terakhir musibah dan dampak wabah virus corona (Covid-19) yang dialami oleh para Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Aceh di Malaysia, maka kami masyarakat Aceh di Malaysia ingin menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh hal-hal berikut:

1. Kondisi mayoritas PMI asal Aceh semakin memprihatinkan karena tidak cukupnya bahan makanan untuk dikonsumsi, tidak sanggup membayar sewa kamar atau sewa rumah yang sudah menunggak, dan belum bisa kembali bekerja seperti biasa karena ketatnya protokol yang ditetapkan oleh Pemerintah Malaysia dalam fase Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB), yang sementara ini akan berlaku sampai 9 Juni 2020. Pasca PKPB pun, mayoritas PMI asal Aceh ini diperkirakan akan kesulitan untuk bisa kembali mendapatkan pekerjaan karena terbatasnya peluang kerja yang terse­dia akibat dampak negatif Covid-19 terhadap perekonomian di Malaysia.

2. Mengingat ketidakpastian tentang masa de­pan mereka di Malaysia, banyak PMI asal Aceh yang sudah menyuarakan keinginan mereka untuk dapat pulang ke Aceh. Jum­lah PMI asal Aceh yang ingin pulang ini se­makin bertambah dari hari ke hari. Mereka mendesak orang-orang tua dan tokoh-tokoh komunitas Aceh di Malaysia untuk melakukan sesuatu dan mencari solusi tentang keinginan mereka untuk pulang ke Aceh.

3. Oleh karena itu, pada hari Kamis, 28 Mei 2020, perwakilan komunitas masyarakat Aceh di Malaysia yang terdiri dari berbagai kalangan dan profesi telah mengadakan satu rapat untuk mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi PMI asal Aceh. Peserta rapat secara kolektif mengambil keputusan untuk mem­bentuk gugus tugas pemulangan PMI asal Aceh. Gugus tugas ini bertugas memfasilitasi pemulangan PMI asal Aceh dengan melaku­kan koordinasi dengan berbagai pihak baik di Aceh, dalam hal ini Plt. Gubernur Aceh dan seluruh Bupati/Walikota di 23 Kabupaten/Kota se-Aceh, atau di Kuala Lumpur, dalam hal ini pihak KBRI Kuala Lumpur dan otoritas Pemer­intah Malaysia serta PMI asal Aceh itu sendiri.

4. Setelah melakukan koordinasi dengan KBRI Kuala Lumpur dan melihat pengalaman Pe­merintah Kabupaten Asahan, Pemerintah Kabupaten Batubara dan Pemerintah Kota Tanjung Balai yang sudah memulangkan PMI asal daerah mereka masing-masing, maka tim gugus tugas pemulangan PMI asal Aceh yang dibentuk oleh komunitas Aceh di Malay­sia telah menemukan solusi yang tepat untuk masalah pemulangan tersebut. Solusi terse­but diatur dalam regulasi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Ten­tang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Regulasi inilah yang menjadi dasar hukum Pemerintah Kabupaten Asahan melakukan langkah proaktif memulangkan PMI asal Ka­bupaten Asahan.

5. Pasal 40 (b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berbunyi: “Pemerintah Daerah provinsi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, ben­cana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya”.

6. Pasal 41 (d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berbunyi: “Pemerintah Daerah ka­bupaten/kota memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperan­gan, bencana alam, wabah penyakit, deporta­si, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya”.

7. Mengingat kondisi memprihatinkan yang di­alami oleh PMI asal Aceh, dan sesuai den­gan perintah serta amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia seperti yang dise­butkan dalam pasal 40 (b) dan pasal 41 (d), maka masyarakat Aceh di Malaysia meng­harapkan Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh untuk dapat melakukan tindakan proaktif pemulan­gan PMI asal Aceh secepatnya. Kami men­yarankan supaya Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh untuk dapat segera membentuk Gugus Tugas Pemulangan PMI asal Aceh di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memudahkan koordinasi dan operasi pemulangan PMI asal Aceh tersebut.

8. Masyarakat Aceh di Malaysia mengharap­kan agar Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Forbes DPR-RI dan DPD-RI asal Aceh, para anggota DPRA dan para anggota DPRK se-Aceh dapat memperjuangkan nasib PMI asal Aceh dengan mengupayakan agar Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh menjalankan per­intah dan amanah pasal 40 (b) dan pasal 41 (d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

9. Masyarakat Aceh di Malaysia juga sangat mengharapkan bantuan semua pihak di Aceh baik ulama, akademisi, media (cetak, elektronik, daring), lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat Aceh baik di Aceh atau di luar Aceh untuk bersama-sama menyuarakan kepentingan dan hak-hak PMI asal Aceh sehingga Pemer­intah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh menjalankan tugas dan tanggung jawab pemulan­gan PMI asal Aceh dari Malaysia.

10. Masyarakat Aceh di Malaysia juga sangat mengharapkan agar bantuan 10.000 (sepuluh ribu) paket bahan makanan dengan nilai RM50 per paket yang sudah disetujui oleh Pe­merintah Aceh, sesuai dengan surat Plt. Gubernur Aceh Nomor 440/6682 pada 27 April 2020 yang lalu, dapat segera disalurkan melalui pihak KBRI Kuala Lumpur sesuai dengan mekanisme yang ada. Begitu bantu­an itu sampai ke pihak KBRI, maka kami akan bekerjasama dengan KBRI untuk dapat menyalurkannya untuk PMI asal Aceh di Malaysia.

11. Sekretariat gugus tugas ini beralamat di No. 46, Jalan Raja Bot, Kg Baru, 50300 Kuala Lumpur. Komunikasi dengan gugus tugas ini pula dapat dilakukan melalui nomor WhatsApp di bawah ini:

1. Fahmi M. Nasir (+60163928810);

2. Fathurrahman Mohd. Amin(+60193635352);

3. Bukhari Ibrahim (+60163884500);

4. Datuk Mansyur Usman (+60169199777).

Demikianlah seruan bersama ini kami kel­uarkan untuk menjadi perhatian seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh serta semua pihak terkait. Atas perhatian, pertimbangan dan bantuan yang diberi­kan kepada PMI asal Aceh, kami mengu­capkan jutaan terima kasih.

Wassalam.

Kuala Lumpur, 1 Juni 2020.

Atas nama masyarakat Aceh di Ma­laysia:

*Abdurrahman *Ali Akbar Ismail *Ali Nurdin * Amiruddin AB Bakar *Armia *Azhari *Azuhar Ismail *Bachtiar Jama­luddin *Bukhari Ibrahim *Eko Indra Jaya *Fachruddin *Fahmi M. Nasir *Fathur­rachman Mohd. Amin *Haikal *Hamidi Muhammad Ali *Husin Ali *Iswandi Ismail *Jafaruddin Insya *Janawin *Lukman Muhammad *Mahrizal Paru *Mansur Kasem *Datuk Mansyur Usman *Marwan *Maulida Ahmad *Muhammad Amiruddin *Muhammad Jafar Ibrahim *Muhammad Nor *Mu­hammad Nur Abdul Rahman *Mukhtar Abdullah *Mukhtaruddin *Murtala *Musliadi *Murdani Awahid *M. Jamil Amin *Nazaruddin Ismail *Rauzatul Jannah *Rizal Waqiasan *Saifuddin Ali Mahmud *Suhaimi*Syahrurrazi A Mur­ni *Syarbaini *Tengku Isramie Tengku Abdullah *Tison Juanda *Yusnaidi * Puan Yusra Hasballah *Zainal Ghazali *Zakaria Hamzah *Zamzami *Zulfikar.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved