Terancam Digusur, Pedagang Melapor ke DPRK Aceh Tamiang

Rencana penertiban ini disampaikan perwakilan masyarakat ketika beraudiensi ke Komisi I DPRK Aceh Tamiang, Selasa (2/6/2020)

Laporan Rahmad Wiguna | Aceh Tamiang

SERAMBINEWS.COM, KUALASIMPANG – Puluhan masyarakat yang selama ini membuka usaha di halaman kantor DPRK Aceh Tamiang mengaku terancam digusur.

Rencana penertiban ini disampaikan perwakilan masyarakat ketika beraudiensi ke Komisi I DPRK Aceh Tamiang, Selasa (2/6/2020).

Masyarakat yang umumnya membuka usaha wahana permainan anak-anak dan makanan ini merasa penertiban belum bisa dilakukan karena lokasi baru yang ditunjuk tidak layak.

Selain belum dilengkapi alat penerangan, akses masuk ke lokasi baru yang terletak di depan Stadion Aceh Tamiang itupun dinilai belum layak.

“Kami bukannya tidak mau dipindahkan. Tapi seharusnya lokasi barunya layak, jadi kami bisa melanjutkan usaha kami,” kata Ilyas, perwakilan masyarakat.

• Bandara Lasikin Sepi, Hanya Dilayani Satu Kali Penerbangan dalam Sepekan

• Illiza Saaduddin Djamal Minta Menpora Terbitkan Protokol Baku Seluruh Cabang Olahraga

• Terapkan Protokol Kesehatan, Undangan Pelantikan Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang Dibatasi

Ilyas yang membuka usaha melukis dan mewarnai ini mengaku dia bersama teman seprofesinya sudah mencoba menyampaikan keluhan ini ke Kantor Satpol PP, namun tidak membuahkan hasil.

“Sudah dua kali ke Kantor Satpol PP, tapi tidak ada solusi makanya kami kemari (DPRK Aceh Tamiang),” kata Ilyas.

Dalam pertemuan itu, masing-masing masyarakat menyampaikan beragam keluhan yang intinya berharap pemerintah menyediakan fasilitas yang baik.

Pemerintah pun diharapkan menyediakan alat transportasi untuk mengangkut barang dagangan dan wahana permainan ke lokasi baru.

“Jaraknya kan lumayan jauh. Pakai apa kami membawanya ke sana. Seharusnya di lokasi baru disediakan gudang, biar barang-barang tidak harus dibawa pulang,” kata seorang wanita yang turut beraudiensi.

Syamsul, pengelola usaha odong-odong berharap DPRK Aceh Tamiang bisa memfasilitasi keluhan mereka karena menyangkut perekonomian masyarakat banyak.

“Ini kan menyangkut perekonomian. Jadi kalau tidak dilakukan serius, keluarga kami bisa tidak makan,” keluhnya. (*)