Massa ‘Abuya-BM' Pukul Meja, Desak DPRK Tagih Janji Bupati

REDELONG - Massa yang menamakan diri Aliansi Bersama untuk Rakyat Bener Meriah (Abuya-BM) mendatangi Gedung DPRK Bener Meriah, Selasa (2/6/2020). Kedatangan mereka ke gedung dewan tersebut untuk menyampaikan sejumlah tuntutan kepada bupati, termasuk mempertanyakan kinerja dewan dalam mengontrol eksekutif.

Pengamatan Serambi, suasana dalam gedung dewan sempat panas ketika ada perwakilan massa yang memukul meja berulangkali. Mereka emosi karena hingga pertemuan selesai sekitar dua jam kemudian, tidak ada eksekutif yang dihadirkan. 

Kedatangan mereka disambut langsung oleh Ketua DPRK Bener Meriah, MHD Saleh, Wakil Ketua II, Anwar dan sejumlah anggota yakni Syafri Kaharuddin, Darwinsyah, Sapri Gumara, Yuzmuha, Edy Julkifli, Guntur Alamsyah, Darussalam. Mereka yang terdiri atas LSM, mahasiswa, dan pemuda menuntut sejumlah janji-janji Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang belum dipenuhi.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Sidang DPRK Bener Meriah, perwakilan massa saling bergantian menyampaikan tuntutan. Ada beberapa poin tuntutan yang disampaikan juru bicara Abuya-BM, Munawir Arloti. Di antaranya, mendesak Bupati Bener Meriah merealisasikan janji-janji kampanye pilkada tahun 2017. Kemudian, meminta DPRK Bener Meriah membentuk pansus untuk program Taman Harmoni. Selanjutnya, meminta transparansi anggaran Covid-19 yang bersumber dari APBK dan juga keseriusan Pemkab dalam penanganan Covid-19.

"Kami meminta keseriusan pemerintah Bener Meriah dalam menangani persoalan   perekonomian di tengah pandemi Covid-19," sebutnya. "Kami juga meminta pertanggungjawaban terkait adanya gelombang tenaga kerja dari ‘zona merah' masuk ke Bener Meriah, " kata Munawir Arloti.

Dia juga meminta Pemkab Bener Meriah bertanggung jawab atas kebijakan terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan program ketahanan pangan yang dinilai justru menimbulkan konflik.

"Kami mendesak DPRK Bener Meriah untuk menggunakan haknya sebagai lembaga legislatif untuk memperoleh jawaban atas persoalan dan tuntutan kami tersebut," harapnya.

Ketua DPRK Bener Meriah, MHD Saleh menanggapi tuntutan massa mengatakan, pihaknya akan menyampaikan ke eksekutif berbagai tuntutan tersebut. "Mereka itu meminta hanya bantuan langsung tunai, bukan bibit yang diminta. Saya akan berkonsultasi dengan Sekda. Menurut DPRK dan pimpinan DPRK, kita bantu saja masyarakat senilai Rp 500 ribu/KK, tidak usah lagi kita beri bibit. Kalau kita beri bibit lagi akan terjadi keributan dimana-mana. Kalau seperti itu terjadi kapan kita akan membenahi Kabupaten Bener Meriah," kata MHD Saleh.

Sedangkan anggota DPRK Sayfri Kharuddin mengatakan, juknis akan menjadi acuan hukum bagi Reje Kampung dalam merealisasikan anggaran dana desa, termasuk program ketahanan pangan. "Namun, dalam perbup tidak secara implisit mengatur nominal anggaran, maka juknis juga belum turun, Perbup juga belum turun, " ungkapnya. Hingga berita ini diturunkan, Serambi belum berhasil mendapatkan konfirmasi dari eksekutif terkait tuntutan massa tersebut.(bud)