Pidie Jaya Klaim Kabupaten Tercepat di Aceh Salur BLT DD, DPMG Pastikan Penyaluran Tepat Sasaran

Lebih dari itu, pihak DPMG Pidie Jaya juga memastikan dalam penyaluran dana desa untuk masyarakat terdampak Corona ini tepat sasaran.

Laporan Idris Ismail I Pidie Jaya

SERAMBINEWS.COM, MEUREUDU - Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Pidie Jaya memastikan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Danai Desa (BLT DD) tahap pertama di kabupaten itu tercepat.

Ya, tercepat dibanding kabupaten lainnya di Aceh, yaitu sebelum Idul Fitri 1441 Hijriah baru-baru ini.

Lebih dari itu, pihak DPMG Pidie Jaya juga memastikan dalam penyaluran dana desa untuk masyarakat terdampak Corona ini tepat sasaran.

Artinya tak ada unsur Korupsi Kolusi dan Nepotisme, apalagi terjadi praktik pungli dalam penyaluran BLT DD tahap pertama untuk 15.880 Kepala Keluarga (KK) di Pidie Jaya. 

Kepala DMPG Pidie Jaya, Ir Mukhlis melalui Kabid Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM), Said Fachrur Razi SKM SSos MSi, menyampaikan hal ini kepada Serambinews.com Rabu (3/6/2020). 

• Lagi, Oknum Polisi Amerika Serikat Menjepit Pria Kulit Hitam ke Tanah gengan Lututnya

• Pemko Sabang: Penumpang Menuju Sabang Wajib Mengikuti Protokol Kesehatan

• Viral Penyiksaan terhadap Anjing, Digantung dan Diseret dari Truk, Kulitnya Nyaris Terlepas

Ia menyampaikan hal ini menanggapi pernyataan Zikrillah SP, warga Gampong Meunasah Lhok, Kecamatan Meureudu, Pidie Jaya, yang mengklaim penyaluran BLT DD di kabupaten itu ada unsur KKN.

Artinya ada yang tak tepat sasaran, tetapi ada unsur KKN kepada KK penerima bantuan dari dari dana desa Rp 600 ribu per bulan ini. 

Selain itu, diduga juga ada pungutan liar oleh oknum perangkat gampong dari penerima bantuan yang semestinya untuk warga yang terdampak Covid-19 ini.  

Zikrullah menyampaikan hal ini kepada Serambinews.com, Selasa 2/6/2020) sebagaimana diberitakan media ini kemarin.  

"Pidie Jaya merupakan kabupaten pertama di Aceh yang menuntaskan penyaluran BLT DD tahap pertama dengan tepat sasaran tanpa komplain masyarakat.

Kami juga memastikan penyaluran BLT DD tahap pertama itu Rp 9,528 miliar untuk 15.880 KK penerima dalam 222 gampong dengan tepat sasaran. 

Tanpa unsur KKN, apalagi pungli seperti yang dituding itu. Dalam penyaluran ini juga melibatkan pengawasan ketat pihak kepolisian dan TNI," kata Said Fachrur Razi.

Begitu pun, kata Said Fachrur Razi, bila ada masyarakat mengetahui adanya indikasi permasalahan dalam penyaluran BLT, seperti pungli dan unsur KKN, maka segera lapor langsung ke DPMG. 

Tentu dengan membawa bukti-bukti pendukung agar bisa dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan langsung ke lapangan, bukan jika kejadian di satu tempat, justru mengklaim seluruh Pidie Jaya. 

Diakui, berdasarkan informasi dari pihak seluruh Camat, forum keuchik kecamatan, dan Pendamping P3MD sampai saat ini belum ada konflik sesama di gampong-gampong pasca penyaluran dana BLT tahap pertama.

Sebab, proses pendataan calon penerima BLT di Pidie Jaya sudah melalui tahapan sesuai aturan serta lewat musyawarah gampong terhadap penetapan para penerima BLT.

Apalagi dalam hal ini secara langsung dipantau oleh pihak Muspika yang didalamnya termasuk Koramil, Polsek serta pihak kecamatan.

Semua penerima tentunya telah melalui jalur verifikasi yang akurat.

"Sehingga terhindar dari penerima ganda dari berbagai bantuan yang diberikan pemerintah seperti PKH, BPNT, dan BST dari Kemensos serta penerima Kartu Prakerja," jelasnya.

Said menambahkan hasil verifikasi disinkronkan kembali ke dalam pergeseran APBG Melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Bahkan, kata Said dalam pekan ini 52 gampong di Pidie Jaya sudah menyalurkan BLT DD tahap kedua dan diharapkan tuntas dalam pekan ini  tahap kedua dan diharapkan dalam dua pekan dapat tuntas.

Klaim ada unsur KKN

Seperti diberitakan kemarin, Zikrillah SP, warga Gampong Meunasah Lhok, Kecamatan Meureudu, Pidie Jaya, mengklaim penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di kabupaten itu ada unsur KKN.

Artinya ada yang tak tepat sasaran, tetapi ada unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) kepada KK penerima bantuan dari dari dana desa Rp 600 ribu per bulan ini. 

Selain itu, diduga juga ada pungutan liar oleh oknum perangkat gampong dari penerima bantuan yang semestinya untuk warga yang terdampak Covid-19 ini.  

Zikrullah menyampaikan hal ini kepada Serambinews.com, Selasa 2/6/2020). 

Menurutnya, hal ini sesuai penelusurannya di sejumlah gampong dalam Kabupaten Pidie Jaya, sehingga akibatnya telah memicu konflik antarsesama di gampong-gampong.  

"Sebagian besar ditemukan penyaluran tidak tepat sasaran, yaitu lebih diprioritaskan kepada keluarga dan kerabat, malah untuk kalangan yang tergolong mampu. 

Selain itu, juga ditemukan penerima mesti menyetor dana ini kepada oknum perangkat gampong yang mengutip dana ini Rp 100 ribu. Alasannya untuk dana administrasi.

Oknum perangkat gampong ini akan menjemput dana itu ke rumah masing-masing penerima setelah pencairan dana ini," kata Zikrullah. 

Oleh karena itu, Zikrullah meminta dinas terkait di Pidie Jaya menelusuri kasus ini dan memverifikasi kembali peneria BLT DD ini.

Dengan demikian setidaknya kasus serupa tak terjadi lagi dalam penyaluran dua tahap atau untuk dua bulan mendatang yang masing-masing juga Rp 600 ribu per bulan.   

Tanggapan Plt Sekda Pidie Jaya 

Dikonfirmasi Serambinews.com secara terpisah terkait dugaan ini, Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Pijay, Ir Jailani Beuramat, mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan menurunkan tim. 

Tujuannya untuk memverifikasi keabsahan penerima BLT DD ini. Begitu juga akan menelusuri dugaan ada raktik pungli dalam pencairan ini.  

"Jika memang ada penyaluran yang tidak bijak oleh para perangkat gampong, maka wajar dikomplain oleh warga," katanya. (*)