Breaking News:

Salam

Ketegangan Shabela dengan Firdaus Mestinya tak Meluas  

Bupati Aceh Tengah, Shabela Abubakar, sudah melaporkan wakilnya, Firdaus, ke polisi terkait kasus pengancaman dirinya

Bupati Aceh Tengah, Shabela Abubakar, sudah melaporkan wakilnya, Firdaus, ke polisi terkait kasus pengancaman dirinya oleh sang wakil. Kasus tersebut kini sedang dalam penanganan Polda Aceh. Meski demikian, upaya mediasi untuk mendamaikan orang nomor satu dan nomor dua di kabupaten itu masih terus dilakukan berbagai pihak, terutama DPRK setempat.

"Benar, Bupati Shabela sudah membuat laporan secara resmi beberapa hari lalu. Cuma untuk proses selanjutnya, kasus ini sudah dilimpahkan ke Polda Aceh karena menyangkut dengan pimpinan daerah. Kami hanya menerima laporannya saja," kata pejabat kepolisian di Takengon.

Pelaporan Shabela terhadap wakilnya ini merupakan buntut dari insiden yang terjadi pada Rabu malam, 13 Mei 2020 lalu. Ketika itu, Wabup Firdaus menyambangi rumah dinas Bupati Shabela, sembari melontarkan kemarahan serta kalimat bernada ancaman.

Atas ancaman tersebut, Shabela sempat berencana melaporkan Firdaus ke Polisi, namun urung dilakukan karena berbagai pertimbangan. Apalagi sejumlah pihak berusaha memediasi agar kisruh antara keduanya bisa berakhir damai.

Firdaus sendiri mengakui ia memang sempat meluapkan kemarahan kepada Bupati Shabela, namun ia merasa tidak pernah mengeluarkan kalimat ancaman akan menghabisi Bupati. Ia mengatakan, kemarahannya itu meluap akibat akumulasi kekesalan yang sudah berlangsung dalam dua tahun terakhir.

Firdaus mengaku tidak pernah dilibatkan hampir dalam semua kegiatan pemerintahan. Di samping itu, hampir semua perjanjian tidak pernah dipenuhi Bupati. Puncak kekesalannya adalah saat diumumkan lelang proyek pembangunan di Aceh Tengah yang sama sekali tidak pernah diberitahu kepadanya.

Ketua DPRK Aceh Tengah, Arwin Mega, mengaku sudah berusaha dan akan terus memediasi upaya damai Shabela dan Firdaus. Arwin Mega bersama sejumlah anggota Forkopimda, menginisiasi adanya islah antara bupati dengan wakil bupati. Dalam pertemuan yang dilakukan di bulan Ramadhan lalu, DPRK juga turut mengundang pihak Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) serta Majelis Adat Gayo (MAG). Sayangnya, mediasi tersebut justru gagal. "Sampai hari ini, kami masih tetap berupaya dan mendorong agar keduanya bisa berdamai, demi kepentingan daerah," kata Arwin.

Sama dengan harapan Arwin, kita juga menginginkan kasus ini bisa berdamai tanpa melalui proses hukum formal. Namun, tentu saja ini membutuhkan kebesaran hatu Shabela dan Firdaus. Sebab, jika tidak diselesaikan secara damai, maka kasus ini bisa berubah dari konflik orang perorang menjadi konflik horizontal, terutama antara pendukung Shabela dan Firdaus.

Kita mencatat, konflik antara kepala daerah dengan wakilnya, sebagai fenomena yang terjadi di mana‑mana. Beberapa tahun lalu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merilis data tentang sekitar 75 persen pasangan kepala daerah (Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota ataupun Gubernur dan Wakil Gubernur) di Indonesia tidak harmonis hubungan kerjanya. Kondisi ini memengaruhi kinerja pembangunan di daerah tersebut. Padahal, jika hubungan keduanya harmonis, kinerja pemerintahan akan maksimal dan daerah itu akan semakin maju.

Berdasarkan pengalaman di sejumlah daerah, keharmonisan antara bupati/wali kota dan gubernur dengan wakilnya hanya bertahan antara enam bulan hingga satu tahun saja. Sesudah itu, mulai muncul konflik. Ketidakharmonisan itu biasanya diakibatkan karena kurangnya komunikasi, konflik kepentingan dan tidak memahami tugas masing‑masing.

Sejumlah wakil bupati/wakil wali kota ataupun wakil gubernur tidak bisa menahan diri serta menyadari akan tugasnya sebagai seorang wakil. Sebaliknya, seorang bupati/wali kota ataupun gubernur tidak memiliki leadership yang baik untuk dapat memobilisasi potensi pasangannya.

Pejabat Kemendagri mengatakan, penyebab umum keretakan hubungan kepala daerah dan wakilnya biasanya soal pembagian peran. Regulasi yang berlaku memang tidak spesifik mengatur tugasnya. Lalu bisa jadi karena persoalan kepentingan yang berbeda yang akhirnya malah rebutan proyek. Imbas keretakan hubungan itu, seringkali membuat birokrasi pemerintahan tidak satu komando. Nah?!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved