Breaking News:

Aceh Hebat

Paparan Penggunaan BTT untuk Tangani Covid-19, KPK Apresiasi Pemerintah Aceh

sampai saat ini pelaksanaan program penanggulangan Covid-19 di Aceh belum menggunakan satu rupiah pun dana dari

Editor: bakri
Humas Setda Aceh
Sekda Aceh, Taqwallah, melakukan video conference dengan KPK membahas monitoring dan evaluasi penanganan pandemi Covid-19 di Ruang Rapat Sekda Aceh, Jumat (5/6/2020). 

Ia mengungkapkan, sampai saat ini pelaksanaan program penanggulangan Covid-19 di Aceh belum menggunakan satu rupiah pun dana dari anggaran refocusing APBA yang berjumlah Rp 1,7 triliun. Menurut Taqwallah, program penanggulangan Covid-19 di Aceh masih cukup dengan menggunakan anggaran  BTT.

Kepala Satuan tugas (Satgas) Koordinasi Pencegahan Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Republik Indonesia, Aida Ratna Zulaiha, mengapresiasi paparan laporan penggunaan biaya tidak terduga (BTT) untuk penanggulangan Covid-19 oleh tim Pemerintah Aceh. 

"Paparan ini membuat kami memahami bagaimana program kerja dan penggunaan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh," ujar Aida dalam Rapat Koordinasi, Evaluasi, dan Monitoring Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Aceh, Jumat (5/6/2020).

Sebelumnya, tim Pemerintah Aceh memaparkan penggunaan anggaran BTT yang sudah dan akan dilakukan untuk penanggulangan Covid-19 kepada Deputi Bidang Pencegahan KPK. Pemaparan itu dilakukan melalui video conference di Kantor Gubernur Aceh.

Apa Kunci Sukses Aceh Tekan Penularan Covid-19? Plt Gubernur Nova Iriansyah Ungkap Rahasianya

Dalam kesempatan tersebut, enam Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang menggunakan anggaran BTT secara bergantian memaparkan program penanggulangan Covid-19 yang sudah dan akan dilaksanakan kepada Deputi Bidang Pencegahan KPK. Keenam SKPA itu adalah Dinas Kesehatan Aceh, Satpol PP dan WH, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Dinas Sosial, serta Dinas Koperasi dan UKM Aceh.

Plt Gubernur Aceh Instruksikan Pemeriksaan Covid-19 Gratis di RSU Daerah

Ini Tujuh Poin Instruksi Plt Gubernur Aceh Terkait Rapid Test Covid-19 di Aceh

Dalam penanganan Covid-19, sebut Aida, KPK memiliki peran untuk memantau dan mengawasi dan pemantauan penggunaan dana yang dialokasi untuk hal tersebut. Kemudian, tambah Aida, pihaknya mengawasi serta memantau penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran. "Kami juga menampung pengaduan masyarakat melalui website Jaga.id, serta menyampaikan pengaduan tersebut kepada Inspektorat yang ada di Aceh," ungkap Aida.

Pada kesempatan itu, Aida juga menyampaikan sejumlah rekomendasi KPK terkait pengelolaan anggaran Covid-19 agar tidak terjadinya potensi korupsi. Pertama, sebutnya, mekanisme refocusing anggaran harus akuntabel dan sesuai dengan prosedur dan pelaporan.

Corona Bukan Aib,Ikhlaslah Diswab

Kedua, lanjut dia, penggunaan anggaran refocusing harus rasional dan sesuai dengan kebutuhan. Ia juga mengingatkan agar anggaran tersebut tidak dimanfaatkan untuk kepentingan Pilkada. "Pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan jangan memanfaatkan bencana untuk pengadaan barang dan jasa yang tidak relevan," jelas Aida.

Kemudian, tambah Aida, KPK juga merekomendasikan agar setiap proses pengadaan barang jasa dan pelaksanaan berbagai program, melibatkan pengawasan dan pendampingan dari Inspektorat dan BPKP.

Rapat Koordinasi, Evaluasi, dan Monitoring Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Aceh, Jumat (5/6/2020).
Rapat Koordinasi, Evaluasi, dan Monitoring Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Aceh, Jumat (5/6/2020). (Humas Setda Aceh)

Sementara itu, Sekda Aceh, Taqwallah, mengatakan, sampai saat ini Pemerintah Aceh sudah menggunakan Rp 57,5 miliar dari Rp 118 miliar dana BTT yang dialokasikan untuk percepatan penanganan penyebaran Covid-19 di Aceh. "Anggaran itu ditujukan untuk penanganan klinis kesehatan, jaring pengaman sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19, operasi penegakan protokol penanganan Covid-19, dan operasional pusat kendali operasi (Pusdalops) gugus tugas percepatan penganan Covid-19 Provinsi Aceh," jelas Taqwallah.

Ia mengungkapkan, sampai saat ini pelaksanaan program penanggulangan Covid-19 di Aceh belum menggunakan satu rupiah pun dana dari anggaran refocusing APBA yang berjumlah Rp 1,7 triliun. Menurut Taqwallah, program penanggulangan Covid-19 di Aceh masih cukup dengan menggunakan anggaran  BTT.

Laporkan Akun Facebook Penghina Plt Gubernur Aceh, Koalisi NGO HAM: Mereka Menyerang Kehormatan Aceh

Sekda berharap perhatian dari semua pihak, agar pemanfaatan dana BTT berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Sehingga dapat tercegah dari tindak pidana korupsi. Ia menambahkan, kondisi Covid-19 juga menjadi kendala dalam pelaksanaan beberapa program tahun ini. Meski demikian, kata dia, setidaknya hambatan itu dapat dihiasi dengan kinerja yang bersih dan jauh dari aroma korupsi. 

"Saya mengajak kita memanfaatkan pertemuan ini sebaik-baiknya. Harapan saya, ke depan kita akan lebih siap melakukan langkah terbaik dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan korupsi di daerah ini. Dengan demikian, visi kita untuk menciptakan pemerintahan yang adil, bersih, merata, dan melayani di seluruh Aceh, dapat terwujud," demikian Taqwallah. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved