Breaking News:

Bank Indonesia dan DPRA Bahas Pengembangan Kopi

Bank Indonesia (BI) Aceh bersama Ketua DPRA mengadakan diskusi yang membahas tentang penanganan komoditas kopi

For Serambinews.com
Kepala BI Perwakilan Aceh, Zainal Arifin Lubis 

BANDA ACEH - Bank Indonesia (BI) Aceh bersama Ketua DPRA mengadakan diskusi yang membahas tentang penanganan komoditas kopi di masa pandemi, baik dari sisi hulu (budidaya kopi, produksi), akses pembiayaan, maupun sisi hilir (penjualan/pemasaran produk kopi). Diskusi ini berlangsung di Kantor BI setempat yang juga dihadiri beberapa perwakilan pelaku usaha kopi di Aceh, akademisi serta penggiat UMKM, Jumat (5/6/2020).

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh, Zainal Arifin Lubis menyampaikan,  pandemi Covid-19 menyebabkan permintaan kopi gayo oleh negara importir mengalami penurunan. Kondisi ini diharapkan menjadi perhatian pemerintah, karena tiga kabupaten di Aceh (Bener Meriah, Aceh Tengah dan Gayo Lues) berkontribusi sebesar 14,7 persen kopi nasional. Selain itu, nilai ekonomi kopi di Aceh dapat mencapai Rp 1,4 triliun.

"Persoalan kopi perlu dipecahkan dengan pola yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. Namun dalam konteks Covid-19, persoalan yang harus diperhatikan bersama adalah pada sisi pemasaran atau sisi hilir kopi," katanya.

Ia menambahkan, struktur tata niaga kopi masih banyak dikuasai oleh perusahaan di luar Aceh. Mayoritas usaha di Aceh hanya berperan sebagai agregator yang belum melakukan ekspor secara langsung. Di sisi lain, memasuki panen raya pada bulan Mei-Juli 2020,  komoditas kopi dihadapkan pada kemungkinan penurunan harga yang diakibatkan penurunan drastis permintaan kopi domestik dan ekspor.

Ia juga menjelaskan, sebagian pengepul kopi lokal juga tidak melakukan pembelian karena kurangnya permintaan akibat kebijakan-kebijakan terkait Covid-19 (pembatasan sosial). Koperasi eksportir sejauh ini membatasi pembelian kopi Arabika Gayo, karena mayoritas negara tujuan ekspor (USA, Belgia, Kanada dan Jerman) memberlakukan lockdown sehingga coffee shop disana tidak beroperasi yang pada gilirannya menurunkan permintaan. 

Sebagai informasi, negara-negara dimaksud memiliki share ekspor masing-masing sebesar USA (54,9 persen), Belgia (15,2 persen), Kanada (5,19 persen) dan Jerman (3,14 persen). Terkait hal ini, dikatakannya, salah satu solusi yang direkomendasikan adalah optimalisasi Sistem Resi Gudang. 

Bank pelaksana SRG komoditas kopi adalah BRI Takengon, hingga April 2020 sudah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp13,3 miliar kepada sekitar 15 kelompok tani. Namun sistem resi gudang ini masih terbentur pada terbatasnya kapasitas gudang yang hanya menampung 700 ton green bean dengan kapasitas optimal 1.200 ton. Jumlah ini hanya mampu menampung sekitar 0,7 persen dari total produksi kopi Gayo.

Oleh karena itu, perlu mengupgrade beberapa hal yaitu optimalisasi kapasitas gudang melalui penambahan rak dan memperkuatnya dengan forklift, serta memperbesar plafon pembiayaan SRG untuk komoditas kopi Gayo hingga Rp 40 miliar. Apabila dimungkinkan, perlu dikaji percepatan pembangunan gudang lain agar sistem resi gudang dapat memiliki kapasitas yang cukup untuk menampung produksi kopi yang belum dapat terjual, terlebih mengingat Bank Aceh Syariah juga sudah mengantongi izin Bappebti untuk menjalankan sistem resi gudang.

Sementara di sisi fiskal, tambah Zainal Arifin Lubis, diharapkan adanya relaksasi pajak (PPN dan PPh 21) guna meringankan biaya yang harus ditanggung oleh pelaku usaha kopi. Dari sisi perbankan, sosialisasi dan monitoring terkait implementasi peraturan OJK mengenai restrukturisasi pembiayaan di masa Covid-19 terhadap petani/pelaku usaha kopi. 

"Dari sisi pemasaran, kita juga perlu mengkaji lebih lanjut terkait potensi negara tujuan ekspor baru," katanya.

Sedangkan Ketua DPRA menyampaikan perlu adanya koordinasi dengan Pemerintah di tingkat Kabupaten, terutama yang terkait dengan sentra kopi, dan bersinergi dengan perbankan serta stakeholder lain. "Kecepatan Pemerintah untuk segera menjalankan program-program ekonomi, dan dalam merealisasikan dana yang sudah dianggarkan perlu ditingkatkan dengan fokus komoditas tertentu yang menjadi unggulan Aceh dan mempengaruhi hajat hidup masyarakat," katanya.

Menurutnya, apabila Pemerintah tidak segera memperbaiki kondisi ini, pihaknya khawatir persoalan kopi tersebut meluas menjadi permasalahan struktural ketika para petani/pemilik kebun tidak melihat pertanian/perkebunan menjadi lahan yang tepat untuk penghidupan, dan kemudian menjual tanahnya, sehingga petani dapat terhenti pada generasi kedua.(una/rel)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved