Breaking News:

Salam

Penelantaran Ternak Sapi adalah Kejahatan

DALAM dua hari terakhir Harian Serambi Indonesia gencar memberitakan tentang nasib 392 ekor sapi milik Pemerintah Aceh

SERAMBI/ASNAWI LUWI
Inilah ternak sapi yang berada di UPTD Inseminasi Buatan Inkubator (IBI) Saree, Aceh Besar di bawah Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh, Jumat (5/6/2020). 

DALAM dua hari terakhir Harian Serambi Indonesia gencar memberitakan tentang nasib 392 ekor sapi milik Pemerintah Aceh yang kini kurus kering di Saree, Aceh Besar. Beberapa di antaranya juga dilaporkan mati tersebab sakit atau kelaparan akibat kekurangan pakan.

Sebelum diberitakan secara mendalam oleh media cetak, kisah tragis sapi-sapi itu terlebih dahulu diviralkan oleh sejumlah netizen yang datang langsung ke lokasi peternakan. Tepatnya ke sentra UPTD Inkubator Kader Peternakan (IKP) Saree yang berlokasi di Desa Sukadamai, Kecamatan Lembah Seulawah, Aceh Besar. Pengecekan lapangan yang dilakukan wartawan Serambi Indonesia menunjukkan bahwa isu tentang sapi yang kurus-kurus itu adalah fakta.

Di sana terdapat dua klaster kandang sapi. Klaster pertama merupakan kandang penggemukan untuk jenis sapi bali. Jumlahnya sekitar 30-40 ekor dan kondisinya tergolong cukup sehat. Sekitar 200 meter dari lokasi itu terdapat klaster pembibitan sapi unggul jenis peranakan ongole (PO). Di kandang inilah sekitar 80% sapinya bernasib memprihatinkan. Tinggal kulit pembalut tulang.

Ada warga yang mengungkapkan bahwa sapi di peternakan itu kerap mati dan bangkainya dibuang ke perbukitan di sekitar peternakan, bukannya dikubur.

Sejumlah aktivis LSM juga sudah melakukan investigasi ke lokasi tersebut. Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) bahkan sudah melaporkan Kepala UPTD IKP Saree, Zulfadli, ke Polda Aceh. YARA menduga, pihak UPTD sudah melakukan penganiayaan terhadap binatang karena kondisi ternaknya sangat memprihatinkan dan terkesan seperti ditelantarkan.

Sebagaimana diberitakan Serambi kemarin, ternyata kabar dan foto-foto tentang kawanan sapi yang kurus kering itu sampai ke Australia. Hal ini membuat seorang peternak sapi di sana bernama Welly Salim sangat kecewa dan prihatin. Terlebih karena di antara induk untuk pembibitan sapi unggul itu ada yang berasal dari Australia.

Dibeli Pemerintah Indonesia melalui kerja sama ESCAS, lalu dibagikan ke sejumlah provinsi di Indonesia, termasuk kepada Pemerintah Aceh. Welly Salim mengaku sedih karena fakta yang terlihat dari fotofoto sapi yang kurus itu adalah penelantaran. Ia sempat berkata,

jika kejadian seperti di Saree itu terjadi di Australia, maka hari itu juga dia langsung dijebloskan ke penjara. Lebih dari itu, ia khawatir nasib tragis yang dialami ternak di Saree itu dapat mengganggu hubungan kerja sama perdagangan sapi Indonesia-Australia yang telah berjalan selama 32 tahun.

Nah, fakta di atas tentu tak boleh didiamkan oleh Pelaksana Tugas Gubernur Aceh. Soalnya, banyak dimensi yang terkait dengan kasus sapi kurus maupun yang mati karena sakit itu. Pertama, sapi-sapi tersebut dibeli dan dipiara dengan uang rakyat. Dalam dua tahun terakhir Rp 158 miliar lebih anggaran dikucurkan untuk peternakan milik Pemerintah Aceh yang dikelola Dinas Peternakan Aceh ini. Termasuk di antaranya untuk pembelian pakan hijauan, maupun konsentrat.

Kedua, pengelola yang kini bertugas tampaknya tak bisa lagi dipercaya. Sudah diberi tugas dan tanggung jawab tapi diabaikan sehingga sapi-sapi tersebut hidup dalam kondisi kekurangan pakan. Ketiga adalah aspek hukumnya. Tegas diatur dalam UU Nomor

18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa menelantarkan ternak, termasuk tak memberinya pakan yang cukup saat dibudidayakan adalah perbuatan pidana.

Kepada pelakunya bisa dikenakan sanksi administratif, termasuk denda, bahkan hukuman badan. Selain itu, mereka yang diberi kewenangan untuk menyediakan pakan dengan uang negara tapi tak menyediakannya dalam jumlah yang memadai setiap hari, maka patut diduga melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Jadi, laporan YARA atau pihak lain itu sudah bisa dijadikan dasar oleh Plt Gubernur Aceh untuk mengusut kasus ini dan menindak mulai dari kepala dinas, kabid , kuasa pengguna anggaran (KPA) hingga penanggung jawab lapangan, tapi tentu saja dengan terlebih dahulu mendengar klarifikasi atau pembelaan dari mereka.

Karena sudah dilapor sebagai kasus pidana, maka pihak kepolisian pun sudah bisa bergerak untuk melakukan pengumpulan barang bukti dan menanyai saksi-saksi hingga kasus ini layak dijadikan kasus pertama di Aceh yang pelakunya patut diduga lalai dari kewajibannya mencukupi pakan, kesehatan, dan kesejahteraan ternak yang dibeli dengan uang rakyat.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved