Breaking News:

Kebijakan Daerah Soal Corona Harus Koordinasi dengan Pusat  

Pemerintah Pusat melalui Tim Gugus Tugas Covid‑19 mengumumkan informasi terbaru terkait daerah produktif

GTPP Pusat/Pusdalops Covid-19 Aceh
Ketua GTPP Covid-19 Pusat, Doni Monardo dan Strategi Pelaksanaan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19. 

Pemerintah Pusat melalui Tim Gugus Tugas Covid‑19 mengumumkan informasi terbaru terkait daerah produktif dan aman dari ancaman Covid‑19. Dalam pengumuman yang dirilis secara virtual dua hari lalu, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid‑19, Doni Monardo, menurunkan status delapan daerah di Aceh dari zona merah menjadi zona kuning.

Sebelumnya Pemerintah Aceh melalui Surat Edaran (SE) Gubernur Aceh Nomor 440/7810 tanggal 2 Juni 2020 yang ditujukan kepada bupati dan wali kota se‑Aceh mengumumkan ada sembilan kabupaten/kota yang ditetapkan masuk dalam zona merah Covid‑19 dan 14 kabupaten/kota masuk zona hijau.

Kabupaten/kota yang masuk zona merah yaitu Banda Aceh, Pidie, Simeulue, Aceh Barat Daya, Aceh Tamiang, Lhokseumawe, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Utara. Sedangkan 14 kabupaten/kota yang berstatus zona hijau terdiri atas Pidie Jaya, Aceh Singkil, Bireuen, Aceh Jaya, Nagan Raya, Subulussalam, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Selatan, Sabang, Langsa, Aceh Timur, dan Aceh Besar. "Hari ini (Senin, 8/6) semua daerah yang sebelumnya zona merah sudah berubah kuning. Penetapan itu disampaikan pusat, bukan provinsi," kata Asisten II Setda Aceh, T Ahmad Dadek.

Menurut Tim Pakar Gugus Tugas Covid‑19, daerah‑daerah yang masuk zona kuning merupakan daerah yang memiliki tingkat risiko penularan Covid‑19 yang rendah. Sedangkan daerah yang masuk zona hijau merupakan daerah yang tidak terdampak Covid‑19. Artinya, risiko penyebaran virus di daerah itu tetap ada tetapi tidak ada kasus positif.

Sebelumnya, penetapan status merah untuk sejumlah kabupaten kota mengejutkan masyarakat dan para bupati dan wali kota. Karenanya, penetapan status yang dianggap tidak memiliki alasan yang kuat itu "dikomplain" sejumlah bupati dan wali kota Aceh. Sebab, penetapan status merah itu dinilai sangat mengganggu upaya sejumlah daerah untuk memasuki era normal baru.

Penetapan zona merah dan hijau yang dinilai sangat sepihak itu memang pantas mendapat komplain di tengah terus berkurangnya kasus PDP maupun positif Covid‑19 di Aceh. Karenanya, para bupati, wali kota, anggota dewan perwakilan rakyat, dan masyarakat mempertanyakan parameter penetapan status daerah sebagai zona merah Covid‑19. Banyak orang menanyakan berapa banyak jumlah kasus positif di suatu daerah sehingga layak disebut zona merah.

Para bupati, wali kota, anggota dewan, dan masyarakat merasakan ada banyak definisi dan batasan yang kurang jelas terkait penanganan Covid‑19. Sekilas, zona merah adalah daerah yang paling banyak kasus positif Corona. Namun, berapa banyak kasus positif agar suatu daerah dikatakan zona merah, tidak dijelaskan. Semestinya, penyebutan zona merah itu ada kalkulasi dan perhitungannya.

Dengan parameter yang jelas, maka kebijakan apapun terkait penanganan Covid‑19 akan mudah diimplementasikan pemeritah di daerah. Pemberian wewenang kepada pemprov, pemkab, atau pemko untuk menetapkan suatu daerah zona merah, kuning, atau hijau, bisa jadi akan muncul penilaian subjektif dari kepala daerah. Makanya, Pemerintah Pusat harus memberikan parameternya yang jelas ke setiap pemerintah daerah.

Dan, ketika Gugus Tugas Covid‑19 Pusat menurunkan status sejumlah daerah di Aceh dari zona merah ke zona kuning, kita merasakan penetapan sebelumnya memang tidak memiliki dasar yang kuat. Sebab, sejumlah daerah yang secara tiba‑tiba ditetapkan menjadi zona merah lalu beberapa hari kemudian dizonakuningkan, data tentang Covid‑19 di daerah itu sama saja.

Jadi, untuk ke depannya kita berharap penetapan status suatu daerah terutama untuk kedaruratan bencana harus sangat hati‑hati. Jangan sampai bikin masyarakat tambah cemas. "Saya harap pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota mengambil kebijakan sesuai UU yang ada. Silakan berkoordinasi dengan Ketua Satgas Covid‑19 agar semuanya punya aturan main yang sama," kata Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

Kemudian, saat ini masyarakat juga mempertanyakan realiasi program‑program jaring pengaman ekonomi selama pandemi virus Corona. Yang paling mempertanyakan realisasi kebijakan ini adalah kalangan pekerja informal dan pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sekarang memang sudah ketar‑ketir.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved