Breaking News:

Berita Banda Aceh

Terkait Penghinaan Kepada Plt Gubernur, NGO HAM: Silakan Kritik, Jangan Menghina

“Kalau demo, kritik keras, itu silakan saja. Itu justru dibenarkan. Tapi jangan melampaui batas jangan pula menghina.

For Serambinews.com
Direktur Koalisi NGO HAM, Zulfikar Muhammad memperlihatkan bukti gambar Plt Gubernur yang berlogo PKI dalam konferensi pers di Banda Aceh, Rabu (10/6/2020). Gambar ini diunggah pada akun facebook Davit Toreto. For Serambi 

“Kalau demo, kritik keras, itu silakan saja. Itu justru dibenarkan. Tapi jangan melampaui batas jangan pula menghina.

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Koalisi NGO HAM Aceh secara resmi mendampingi Zulkarnaini atau Syeh Joel, yang melaporkan akun Facebook Davit Toreto, terkait penghinaan kepada Wakil Presiden dan Plt Gubernur Aceh sebagai pejabat negara dengan membubuhkan logo PKI kepada keduanya.

Dalam konferensi pers di Banda Aceh, Rabu (10/6/2020), Koalisi NGO HAM mendesak Kepolisian Daerah Aceh untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

Direktur Koalisi NGO HAM, Zulfikar Muhammad mengatakan, kalau Davit Toreto ingin mengkritik pemerintah, siapapun dapat melakukannya dengan menggunakan jalur hukum yang telah tersedia.

Bukan malah menyebarkan ujaran kebencian di media sosial yang dapat memecah belah masyarakat Aceh.

“Kalau demo, kritik keras, itu silakan saja. Itu justru dibenarkan. Tapi jangan melampaui batas jangan pula menghina. Apa yang dilakukan akun itu bukan kritik. Ini sudah berlebihan. Dengan begini perpecahan itu lebih mungkin terjadi," katanya.

Kalau ingin mengkritik, Davit Toreto boleh gunakan upaya hukumnya.

"Inilah yang kita sebut kritik, menghina jauh bedanya. Kritik silakan, jadi kontrol pemerintah,” sebutnya.

Untuk menghindari kejadian yang sama, sebut Zulfikar, pemerintah harus mengedukasi masyarakat cara bermedia sosial yang baik dan benar.

Karena media sosial dapat menjadi pisau bermata dua. Bisa mengganggu ketertiban umum dan perpecahan dapat juga menjadi alat kontrol sosial pemerintah.

“Justru kita merekomendasikan kepada pemerintah agar ada pendidikan publik dalam penggunaan medsos. Misalkan membentuk relawan untuk melakukan upaya edukasi cara gunakan medsos,” pintanya. (*)

UPDATE Corona Indonesia 10 Juni 2020: Bertambah 1.241, Total Jadi 34.316 Kasus,12.129 Pasien Sembuh

TNI AL Sudah Evakuasi 3.500 WNI ABK Kapal Pesiar Asing Sejak Awal Pandemi Covid-19 hingga 10 Juni

Cara Mudah Usir Kecoa yang Mengganggu di Rumah, Gunakan 10 Bahan Alami Ini

Penulis: Subur Dani
Editor: Nur Nihayati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved