Breaking News:

Salam

Tapera Harus Dikelola Secara Transparan

Gaji para PNS, TNI/Polri, BUMN, hingga pegawai swasta secara bertahap bakal dipotong 2,5 persen untuk Tabungan Perumahan Rakyat

TWITTER @JOKOWI
Joko Widodo 

Gaji para PNS, TNI/Polri, BUMN, hingga pegawai swasta secara bertahap bakal dipotong 2,5 persen untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Kepastian pemotongan gaji ini setelah pada 20 Mei 2020 Presiden Jokowi meneken Peraturan Pemerintah (PP) No 25/2020 tentang Penyelenggaraan Tapera yang merupakan amanat UU No 4/2016 guna membantu pembiayaan perumahan bagi para pekerja. Pemerintah juga mengubah Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) PNS menjadi BP Tapera untuk mengelola iuran itu.

Yang pertama kali diwajibkan menjadi peserta Tapera adalah aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS). Mulai Januari 2021 gaji mereka akan dipotong untuk Tapera sebesar 2,5 persen dari gaji pokok. Tahap kedua adalah pekerja di perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) dan daerah serta TNI‑Polri. Setelah itu, lingkup kepesertaan Tapera diperluas secara bertahap sampai ke pekerja swasta, mandiri, dan pekerja sektor informal.

Sebelum menjadi BP Tapera, Bapertarum‑PNS memiliki sekitar 6,7 juta orang peserta, baik PNS aktif maupun yang telah pensiun, dengan dana kelolaan Rp 12 triliun. Saat masih bernama Bapertarum, lembaga ini mengumpulkan uang dari PNS dengan memotong gaji setiap bulan sehingga uang di Bapertarum PNS pada dasarnya adalah uang PNS dan harus dikembalikan kepada mereka.

Kepesertaan di BP Tapera akan berakhir jika pekerja sudah pensiun yakni usia 58 tahun. Nantinya setelah pensiun, peserta bisa mendapatkan dana simpanannya beserta hasil dari dana pengembangan yang ditempatkan di deposito bank, surat utang pemerintah, dan investasi lainnya.

Pasca penanda tanganan PP N0 25/2020 itu banyak muncul tanggapan pro dan kontra. Antara lain, program tersebut dinilai bakal makin membebani kalangan pengusaha dan karyawan.

Jika diberlalukan ke pekerja swasta kelak, maka iuran Tapera ini sangat membebani pekerja dan pengusaha atas banyaknya iuran lembaga pembiayaan. Saat ini saja sudah ada iuran BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan lain.

Meski mengadopsi sistem gotong royong, Tapera dianggap tidak terlalu bermanfaat bagi pekerja yang sudah memiliki rumah. Selain itu, manfaat pembiayaan perumahan hanya diberikan kepada mereka yang masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Padahal, masyarakat menengah memiliki hak yang sama untuk memiliki rumah.

Untuk diketahui, manfaat pembiayaan perumahan yang dimaksud bisa berupa pembelian rumah baru, dana pembangunan rumah di atas tanah milik pribadi, serta perbaikan/atau renovasi rumah. Ada kalangan yang khawatir program Tapera hanya mengakomodasi kepentingan tertentu. "Apalagi, pengelolaan dana dilakukan dengan menunjuk manajemen investasi yang bertendensi ke arah komersial," kata seorang pemerhati.

Sikap keberatan juga ditunjukkan kalangan pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, program Tapera memang sangat berpotensi menambah beban pekerja dan pemberi kerja. "Dari awal kita sudah keberatan. Apalagi itu kan awalnya hanya untuk PNS, tapi sekarang semua wajib iuran, termasuk swasta," tuturnya.

Program tersebut dinilai cenderung tidak efektif. Dicontohkan, jika pekerja yang bersangkutan sudah memiliki rumah, kewajiban iurannya menjadi tidak efisien. "Kan tujuan awalnya untuk membantu yang belum punya rumah. Lantas, jika sudah punya rumah, masak iya harus ikut membayar iuran?" urainya.

Apalagi, menurut Apindo, peran BP Tapera dalam memfasilitasi pekerja formal untuk memiliki rumah dapat dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan. "Toh, fasilitas perumahan melalui perbankan yang disediakan di BPJS Ketenagakerjaan belum sepenuhnya dimanfaatkan peserta," tegasnya.

Selain yang kontra, banyak juga kalangan yang meihat Tapera ini penting bagi para pekerja, termasuk mereka yang sudah punya rumah. Sebab, yang namanya tabungan tentu wujudnya adalah duit. Maka, jika tiba pada saatnya Tapera itu bisa diambil kembali, pemanfaatannya pastilah bisa untuk kebutuhan lain. Jadi, yang namanya tabungan tentu akan ada banyak manfaatnya. Cuma, kita ingin mengingatkan agar pengelolaannya jelas dan transparan.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved