Tanyakan Kebijakan Pemerintah, Massa “Abuya-BM” Lempar Sunlight dan Ubi Jalar, dan Pecahkan Kaca  

Laporan Budi Fatria | Bener Meriah

SERAMBINEWS.COM, REDELONG – Massa yang menamakan diri Aliansi Bersama untuk Rakyat Bener Meriah (Abuya-BM) mendatangi Gedung DPRK Bener Meriah, Jumat (12/6/2020).

Kedatangan mereka ke gedung dewan tersebut untuk pembahasan tindak lanjut hasil audensi pada tanggal 2 Juni 2020 yang lalu yang difasilitasi oleh DPRK setempat.

Pengamatan Serambinews.com, terlihat beberapa perwakilan Abuya-BM meluapkan emosinya dengan melemparkan sunlight (sabun cuci piring) dan ubi jalar ke arah lantai di ruangan sidang DPRK Bener Meriah.

Tidak hanya itu, salah seorang perwakilan massa juga tersulut emosi hingga kaca meja gedung dewan pecah.

Puluhan massa yang tergabung dalam Abuya-BM mendatangi Kantor DPRK Bener Meriah dengan mengenakan pita merah di kepala.

Kedatangan mereka disambut langsung oleh Ketua DPRK Bener Meriah, Mhd Saleh bersama Plh Bupati Bener Memeriah, Drs Haili Yoga MSi, Wakil Ketua I, Tgk Husnul Ilmi, Wakil Ketua II, Anwar serta sejumlah anggota DPRK dan para SKPK.

Salah seorang perwakilan dari Abuya-BM, Sucipto dalam pertemuan itu menyampaikan beberapa persoalan yang terjadi di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Salah satunya, Sucipto ikut menyoroti permasalahan pergantian jabatan dalam pemerintahan Kabupaten Bener Meriah.

“Ada yang tidak beres dalam pengisian jabatan di tatanan pemerintah daerah itu berdasarkan data yang mereka kantongi bahwa penempatan jabatan tidak sesuai dengan disiplin ilmu. Saya mencatat sejak tahun 2019 sudah tujuh kali dilakukan rotasi jabatan oleh Bupati Bener Meriah,” bebernya.

Sementara perwakilan lainnya, Surya Apra juga mempertanyakan terkait bantuan BLT dan ketahanan pangan.

“Hari ini kita dipertontonkan oleh juknis yang diberikan kepada desa (Reje Kampung) yang akibatnya menimbulkan kekisruhan ditengah-tengah masyarakat,” ujar Surya.

Jurubicara Abuya-BM, Munawir Arloti dalam kesempatan itu mendesak kepada pemerintah daerah untuk memberdayakan pengusaha lokal yang selama ini telah banyak menyampaikan keluhannya.

“Kita meminta DPRK untuk membedayakan 80 persen pengusaha lokal, karena mereka juga membayar pajak, yang kita sayangkan pengusaha lokal ini tidak mendapatkan pekerjaan,” ujarnya.