Breaking News:

Keuchik Potong BST Rp 200 Ribu per Orang

Sebanyak 183 orang penerima bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI untuk warga terdampak Covid-19

SERAMBI/RAHMAT SAPUTRA
Ketua Komisi A DPRK Abdya, Sardiman didampingi anggota komisi memperlihatkan dokumen bukti serah terima BST yang sudah dikembalikan kepada para penerima di ruang Komisi A DPRK Abdya, Jumat (12/6/2020). 

BLANGPIDIE - Sebanyak 183 orang penerima bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI untuk warga terdampak Covid-19 di salah satu gampong dalam Kecamatan Babahrot, Aceh Barat Daya (Abdya) dikabarkan dipotong oleh keuchik setempat. Infonya, setiap penerima BST di gampong tersebut dipotong sebesar Rp 200.000 per orang, yang merupakan hasil kesepakatan bersama.

"Uang sebesar Rp 200 ribu itu, bukan dipotong untuk aparatur, tapi diserahkan kepada yang lain yang tidak menerima BST ini," ujar salah seorang sumber kepada Serambi, Jumat (12/6/2020). Namun demikian, lanjut dia, meski uang itu bukan untuk aparatur, tapi pemotongan BST tersebut dinilai tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan. "Iya, persoalan ini sudah dilaporkan kepada anggota DPRK," ungkapnya.

Secara terpisah, Ketua Komisi A DPRK Abdya, Sardiman yang dikonfirmasi Serambi, kemarin, mengaku, dirinya bersama anggota Komisi A lainnya telah turun ke Kecamatan Babahrot untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pemotongan BST. "Iya, kita sudah turun dan jumpai Camat Babahrot. Pengakuan Camat yang juga menyerahkan bukti serah terima, bahwa pemotongan BST ini sudah dikembalikan kepada para penerima," ujar Sardiman didampingi anggota Komisi A DPRK Abdya, Julinardi, Zulfan, dan Justar, Jumat (12/5/2020) siang.

Menurutnya, uang yang sempat dipotong tersebut langsung dikembalikan secara utuh kepada masing-masing penerima. Seharusnya, tambah Sardiman, masing-masing KK memperoleh BST sebesar Rp 600 ribu per bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama pandemi virus corona (Covid-19).

“Namun, keuchik setempat justru melakukan pemotongan sebesar Rp 200 ribu dengan tujuan untuk dibagikan kepada warga di desa itu yang tidak mendapatkan bantuan tersebut. Meski pemotongan yang dilakukan oleh keuchik itu hasil musyawarah dan mufakat dengan warga, namun hal tersebut salah menurut aturan yang berlaku, karena BST tidak boleh dipotong dengan alasan apa pun," tegas politisi Partai Aceh ini.

Untuk itu, pihaknya berharap, kejadian tersebut bisa menjadi cermin bagi para keuchik lainnya yang ada di Abdya. “Biarlah hak warga itu menjadi miliknya, jangan dipotong-potong. Meski tujuannya baik dan memang niatnya baik, mungkin pertimbangan untuk pemerataan dan untuk hari baik bulan baik, kalau aturan mengatakan tidak boleh, ya jangan dilakukan," ucapnya.

Sardiman menyatakan, Komisi A mendukung langkah yang dilakukan keuchik setempat untuk segera mengembalikan dana BST yang sempat dipotong tersebut. "Ini buktinya, jadi dalam surat ini masing-masing penerima telah menandatangani berita acara pengembalian BST sebesar Rp 200 ribu. Mungkin keuchik pada waktu itu khilaf dan tidak menyadari kalau kebijakan seperti itu tidak dibenarkan," terangnya.

Di sisi lain, Ketua Komisi A DPRK Abdya mengingatkan, para keuchik agar tidak mencoba-coba bermain dengan bantuan selama pandemi Covid-19, baik itu BST maupun BLT bersumber dana desa atau BLT-DD. “Berikan bantuan itu sebagaimana telah diatur oleh Kementerian Sosial dan Kementerian Desa. Jangan dipotong atau ditahan agar tidak menimbulkan kegaduhan dalam desa," pungkasnya.(c50)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved