Dewan Kecewa, Pembahasan Covid-19 di Pidie Diagendakan Ulang karena Ini, Begini Tanggapan Wabup

Ditambah lagi dalam laporan ditulis dana Rp 20 miliar sekian, tapi setelah dibahas katanya sudah dipotong recofusing jadi Rp 10 miliar.

Laporan Nur Nihayati | Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Ketua Tim Covid -19 DPRK Pidie, Nasrul Syam mengungkapkan kekecewaan perihal pembahasan Rapat Panitia Khusus Covid-19 di Gedung DPRK Pidie, Senin (15/6/2020).

"Kami kecewa, karena data disampaikan masih gelondongan.

Misalnya item A tidak dirinci jelas untuk apa saja.

Ditambah lagi dalam laporan ditulis dana Rp 20 miliar sekian, tapi setelah dibahas katanya sudah dipotong recofusing jadi Rp 10 miliar.

Ya...pertemuan ini tidak ada apa-apa hasilnya, rapatnya kosong," ujar Nasrul Syam.

Seharusnya, sebut Nasrul Syam jika ada perubahan data maka disampaikan sebelum pembahasan.

Tidak seperti sekarang, sedang dibahas berubah.

• Lima Warga Lhokseumawe & Aceh Utara yang Positif Covid-19 Mulai Dirawat di Tiga Ruang Isolasi RSUCM

• Polres Pidie Jaya dan DKP Kembangkan Budidaya Lele Secara Hidroponik, Tingkatkan Perekonomian Warga

• Kisah Cinta Kareena Kapoor dan Saif Ali Khan, Ditentang Keluarga karena Beda Agama, Dilamar 2 Kali

Suasana pembahasan covid 19 antara pihak Pemkab Pidie dan DPRK Pidie diwarnai kekecewaan pihak dewan.

Awalnya, saat pertanyaan ditanyakan oleh Ketua Komisi I DPRK, Tgk Jailani atau Atok.

Atok mempertanyakan kenapa data disampaikan di laporan ini terkait jumlah angka penerima bantuan di data ini dan diperoleh saat dewan kunjungan kerja ke Dinas Sosial Aceh terjadi selisih perbedaan sekira 5.000 sekian KK. Yakni 40 ribu dan 46 ribu sekian.

"Ada apa, kok bisa selisih angka, kenapa sampai seperti ini," tanya Atok dengan nada tinggi seraya meminta jika tidak jelas dan apa saja kerjanya supaya tim covid 19 dibubarkan saja.

Semula, Kadis Sosial Pidie, Drs Muslim berusaha menjelaskan, namun isi penjelasannya tidak seperti yang ditanyai sehingga kembali dilakukan protes.

Berikut, anggota dewan lainnya, Syarifuddin dan Muhib juga mempertanyakan hal hampir senada.

Intinya dewan kecewa data disampaikan.

Minta tempo

Wakil Bupati Pidie, Fadhlullah TM Daud ST dalam forum itu mengatakan, meminta tempo beberapa hari ke depan akan melengkapi data tersebut.

Sebetulnya data disajikan harus benar dan sesuai fakta.

Pada saat laporan itu disusun memang kondisi anggarannya seperti itu, tapi saat kondisi hari ini telah berubah karena ada anggaran terkena recofusing covid 19.

Sementara itu, Sekda Pidie, H Idhami SSos MSi kepada Serambinews.com seusai rapat juga menyebutkan hal senada.

Pihaknya tidak main-main dalam penyaluran bantuan.

Misalnya seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Terkait dengan persoalan penenerima ganda oleh masyarakat, H Idhami meluruskan itu sebelumnya masa covid 19 tidak masalah. 

Namun setelah ada pendataan covid 19 baru tidak dibolehkan ada penerima bantuan ganda.

"Sebelumya itu waktu saya ikut rapat di Jakarta tidak dipersoalkan. Terakhir tidak boleh ada masyarakat menerima bantuan ganda," katanya.

Pendataan ini sesuai dengan mekanisme dan kuota diberikan dari pemerintah. Nah dalam ini Pidie menyalurkan sesuai dengan data tersebut.  Dana itupun disalurkan melalui rekening.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial Pidie, Drs Muslim menambahkan, sebetulnya bantuan sembako diberikan awalnya adalah untuk 40.432 KK.

"Dari jumlah ini, ada penerima murni khusus sembako 10 ribu sekian KK. Penerima murni maksudnya tok sembako saja.

Kemudian, dari jumlah itu juga penerima sembako plus PKH 29 ribu KK sekian. Nah, pada masa covid 19 terjadi penambahan sebesar 5.000 KK sekian lagi.

Jadi totalnya menjadi 45.000 KK jumlah penerima bantuan. Jadi selisih ini terjadi karena ada penambahan setelah masa covid 19.

Bantuan diberikan disalurkan ke rekening melalui e warung di kecamatan masing-masing, penerima mendapatkan bantuan dalam bentuk sembako," demikian Muslim. (*)