Eks Pengurus Golkar Sorot Nurlif

* Tak Akomodir Kubu Lawan

BANDA ACEH - Ternyata bukan hanya Hendra Budian yang terdepak dari kepengurusan DPD I Partai Golkar Aceh. Beberapa pengurus senior lainnya juga ikut terdepak, antara lain Husin Banta, Qamaruzzaman Haqni, Suprijal Yusuf, dan beberapa pengurus lainnya.

Informasi dari Suprijal Yusuf, mereka yang terdepak dari pengurus adalah pihak-pihak yang sebelumnya sempat mendukung Husin Banta mencalonkan diri maju sebagai Ketua DPD I Golkar Aceh.

Hal itu diketahui setelah Ketua DPD I Partai Golkar Aceh, TM Nurlif mengumumkan kepengurusan periode 2020-2025, Sabtu (13/6/2020), dimana nama mereka tidak ada dalam struktural. "Kami didepak dari kepengurusan Golkar karena dianggap sebagai lawan politik," ungkap Suprijal Yusuf kepada Serambi, Senin (15/6/2020).

Meski demikian, tradisi kompromi seharusnya dikedepankan. Mantan Wakil Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Golkar ini mengungkapkan, Musda Golkar bisa berjalan mulus dan TM Nurlif bisa kembali terpilih, salah satunya karena ada kompromi. Dikatakan, kompromi itulah yang kemudian membuat Husin Banta mengurungkan niatnya maju sebagai ketua, meski sebelumnya sempat mendeklarasikan diri untuk maju. "Husin Banta mengalah dan memutuskan untuk tidak melanjutkan pencalonan," ujar Suprijal.

Kompromi itu, lanjut dia lagi, terwujud berkat mediasi yang dilakukan oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Azis Syamsuddin. Menurut Suprijal, mediasi itu dilakukan Azis untuk menghindari keributan di Musda mengingat kekuatan kubu Husin Banta dan TM Nurlif yang nyaris berimbang.

"Sebenarnya saya yakin kami lebih kuat, tapi kita sebut saja berimbang," tukas Suprijal. Namun sayangnya, begitu Musda selesai, tradisi kompromi itu yang tidak kelihatan di kepengurusan DPD I Partai Golkar Aceh. "Sayangnya lagi, Azis tidak mengawal hal ini," imbuhnya.

Suprijal Yusuf menilai, tradisi Golkar yang kompromis dan elegan telah hilang. Sebaliknya, yang dikedepankan adalah politik balas dendam, hanya karena cara berpikir yang berseberangan.

Kasus yang sama, lanjut dia, juga pernah terjadi saat periode kepengurusan yang lalu, ketika TM Nurlif mendepak HT Machsalmina Ali dari posisi sekretaris tanpa melalui rapat pleno.

Jika budaya politik ini terus berlanjut, kata Suprijal, maka akan hilang budaya demokratis dalam tubuh Partai Golkar Aceh. Apalagi pengurus yang baru merupakan kader-kader muda yang baru meniti karier, sehingga tidak berani untuk mengkritisi kebijakan pimpinan partai.

Suprijal sangat menyayangkan keputusan yang diambil TM Nurlif. Ia mengaku siap dengan segala konsekuensinya. Namun Suprijal memastikan, dirinya sampai kapan pun akan tetap berada di Golkar.

Ribut-ribut soal kepengurusan DPD I Partai Golkar Aceh yang baru juga menjadi perhatian tokoh Golkar di Pusat. Mantan Koordinator Wilayah (Korwil) Aceh-Sumatera Utara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar, Andi Sinulingga, juga menyayangkan sikap yang diambil oleh Ketua DPD I Golkar Aceh, TM Nurlif.

Andi Sinulingga bahkan dengan terang-terangan menyatakan bahwa dirinya tidak mendukung Nurlif saat kembali mencalonkan diri sebagai ketua. Andi mengatakan, tidak masuknya Hendra Budian dalam struktur kepengurusan Golkar Aceh yang baru karena Nurlif tidak akomodatif.

"Hendra tidak masuk, itu hampir pasti karena Nurlif tidak akomodatif dan tidak punya jiwa besar. Leadership-nya rendah," pungkas Andi Sinulingga.

Ia kemudian membandingkan dengan kondisi di DPP, terkait dengan revalitas antara Airlangga Hartanto dengan Bambang Soesatyo. Meski berlawanan, namun Bambang Soesatyo tetap masuk sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Ketua DPD Partai Golkar Aceh, TM Nurlif awalnya tidak mau menanggapi tudingan yang disampaikan beberapa kader terhadap dirinya terkait struktur kepengurusan partai tersebut.

Tapi kemudian ia memilih untuk tetap menjawab tudingan itu agar tidak terjadi salah penafsiran kader lain terhadap kepengurusan Partai Golkar Aceh periode 2020-2025.

"Dalam menyusun kepengurusan kita tidak ada rasa dendam, tidak punya keinginan-keinginan destruktif," kata Ketua DPD Partai Golkar Aceh, TM Nurlif saat dijumpai di kantornya, Senin (15/6/2020).

Saat ditemui, TM Nurlif didampingi Sekretaris dan Wakil Ketua Bidang Bapilu Partai Golkar Aceh, Ali Basrah dan Teuku Raja Keumangan (TRK). Ali Basrah dan TRK merupakan Ketua dan Sekretaris Fraksi Golkar di DPRA.

Nurlif menyatakan bahwa dalam menyusun kepengurusan partai, dirinya banyak mendengar pertimbangan, saran dan pendapat dari banyak pihak. "Kepengurusan ini murni hasil diskusi di internal kader. Kita ingin kepengurusan ini solid. Yang sudah pernah menjadi pengurus kita ucapkan terima kasih karena sudah memberikan kontribusi kepada partai," ujar dia.

Nurlif mengungkapkan, ada banyak kader yang berkeinginan masuk kepengurusan. Tapi karena slot terbatas maka harus dilakukan penjaringan untuk menetapkan 120 orang.

"Karena yang ingin menjadi pengurus cukup banyak, sementara struktur terbatas, sudah barang tentu tidak tertampung semua," ungkap dia. Karena itu, ia memberikan kesempatan kepada kader yang selama ini aktif tapi belum pernah masuk kepengurusan selain mempertimbangkan alasan lain.

"Kita ingin Golkar ini bukan hanya aspiratif tapi partai proaktif. Satu sisi kita mendukung pemerintah, untuk bekerja maksimal, di sisi lain fungsi partai juga harus berjalan baik," ungkap dia.

Agar fungsi partai bisa berjalan dengan baik, lanjut Nurlif, iklim di dalam kepengurusan harus kondusif. Jadi dia tidak perlu terjebak dengan debat kusir soal pendapat yang berbeda- beda soal struktur kepengurusan.

"Dalam politik itu wajar-wajar saja. Bagi kader yang selama ini sudah menjadi pengurus yang aktif dan solid, ini modal penting bagi partai untuk melangkah ke depan apalagi menjelang pilkada dan pemilu," pungkasnya. (yos/mas)