Ketua Forbes, Nasir Djamil Akui Banyak Ditanya Soal Haji Independen
Ketua Forum Bersama (Forbes) Anggota DPR dan DPD RI asal Aceh, M. Nasir Djamil mengaku banyak ditanya wartawan soal kemungkinan Aceh memberangkatkan
Penulis: Fikar W Eda | Editor: Jalimin
Laporan Fikar W Eda | Jakarta
SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Ketua Forum Bersama (Forbes) Anggota DPR dan DPD RI asal Aceh, M. Nasir Djamil mengaku banyak ditanya wartawan soal kemungkinan Aceh memberangkatkan jamaah hajinya secara independen.
“Agama memang berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat dan berada dalam wilayah antarpemerintah atau G to G. Tapi ide haji Aceh secara independen ini pernah disampaikan anggota DPD RI dari Aceh Fadhil Rahmi,” ujar Nasir Djamil, Kamis (18/6/2020) malam.
Nasir Djamil mengatakan, sampai sejauh ini masih belum didapat kepastian apakah Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia menyelenggarakan kegiatan haji tahun ini mengingat pandemic Covid-19 yang juga melanda wilayah kerajaan tersebut, sehingga dilakukan pembatasan ketat.
“Kalaupun mungkin ritual haji tetap dilaksanakan, boleh jadi Pemerintah Arab Saudi akan melakukan pembatasan jumlah jamaah,” ujar Nasir Djamil, politisi PKS dari Dapil Aceh-2.
Terhadap kemungkinan Pemerintah Aceh memberangkatkan sendiri jamaah haji ke Arab Saudi di masa mendatang, Nasir Djamil menyebutkan, peluang ini harus dilihat seperti apa, sebab qanun haji masih dalam proses.
“Boleh jadi Aceh minta quota khusus mengingat status Aceh sebagai daerah khusus, saya kira ini mungkin saja. Makanya kita lihat nanti qanunnya seperti apa,” ujar Nasir Djamil.
Sebelumnya Anggota DPD RI asal Provinsi Aceh, Muhammad Fadhil Rahmi mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Aceh melakukan lobi-lobi dengan Pemerintah Arab Saudi untuk mendapatkan kuota haji sendiri di luar kuota yang dimiliki pemerintah Indonesia.
Hal itu bertujuan agar Aceh bisa memberangkatkan calon jemaah haji secara independen ke depannya, sehingga daftar tunggu haji bisa dipangkas. Dengan kata lain, Pemprov Aceh bisa memberangkatkan sendiri jemaah haji tanpa bergantung dengan pemerintah Indonesia.
"Aturan harus disiapkan dan mungkin lobi untuk kuota haji terpisah," kata Fadhil Rahmi.
Fadhil menyatakan pemberian kuota haji itu dimungkinkan karena Aceh memiliki hubungan historis yang sangat panjang dengan pemerintah Arab Saudi. Bahkan, Fadhil menyatakan Aceh memiliki aset di Makkah berupa Baitul Asyi atau rumah orang Aceh.
Baitul Asyi sendiri merupakan wakaf dari seorang ulama Aceh Abdurrahman Bin Alwi Al-Habsyi atau lebih dikenal dengan Habib Bugak Al-Asyi.
"Jadi berbicara Aceh tak asing. Yang perlu sekarang adalah bekerjasama para pihak-pihak terkait di Aceh," kata Fadhil.