Breaking News:

Suara Parlemen

Nasir Djamil: RUU HIP Layak Dibatalkan Guna Menjaga Stabilitas Nasional

Jika RUU ini tetap dipaksakan untuk dibahas, akan sangat berisiko terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional.

SERAMBINEWS.COM/KHALIDIN
Anggota Komisi III DPR RI, H.M.Nasir Djamil, S.Ag, MSi, saat berkunjung dalam rangka reses ke Kota Subulussalam, Senin (8/6/2020) di Pendopo Wali Kota Subulussalam. 

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil menegaskan tolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Ia menyatakan sangat berisiko terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional jika RUU ini tetap dipaksakan untuk dibahas.

Nasir Djamil menyatakan arus penolakan bergulir keras dari sejumlah elemen masyarakat, diantaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ormas Islam (PBNU, PP Muhammadiyah, dan FPI), Purnawirawan TNI/Polri, dan juga para cendikiawan.

Alasan penolakan cukup beragam, mulai dari tidak dimasukkannya TAP MPRS Nomor XXV/1966 tentang pembubaran PKI sebagai konsideran dan juga RUU HIP dinilai sebagai hal yang tidak terlalu urgen saat ini, terutama di masa pandemi Covid-19.

Nasir Djamil, Anggota Komisi Hukum, HAM, dan Keamanan  DPR-RI, menyatakan RUU HIP layak untuk dibatalkan mengingat RUU ini mendapat resistensi yang besar dari sejumlah elemen masyarakat. 

“Arus penolakan yang keras dari para elemen masyarakat tentu mengindikasikan ada sesuatu yang salah  dari RUU ini, jika dipaksakan maka stabilitas dan keamanan bisa terganggu. Padahal dimasa seperti ini (pandemi) kita butuh suasana politik dan keamanan yang tenang agar penanganan pandemi covid-19 bisa dilaksanakan dengan maksimal,” ujar Nasir. 

Lebih lanjut, Politisi PKS ini menyatakan penundaan pembahasan RUU HIP hanya menunda eskalasi penolakan dari masyarakat sipil.

Oleh karenanya ia berpendapat pembatalan pembahasan RUU HIP merupakan solusi yang tepat.

Menurut Nasir, alasan penolakan yang muncul saat ini menyentuh aspek-aspek yang sangat fundamental, misalnya rumusan tentang Ekasila dan Trisila yang  akan membawa energi bangsa ini kembali kepada perdebatan saat perumusan Pancasila, padahal isi Pancasila telah disepakati dan merupakan legacy para pendiri bangsa berdasarkan konsensus bersama. 

Lebih lanjut Nasir juga menyinggug tentang pandangan bahwa Naskah Akademik (NA) dan RUU HIP malah mereduksi nilai-nilai Pancasila dikarenakan Pancasila merupakan norma fundamental negara (staatsfundamentanorm).

Ketika Pancasila dijadikan norma instrumental maka derajatnya secara tidak langsung telah ter-degradasi.

“Kami Fraksi PKS sejak awal menolak dan memberi catatan penting terhadap RUU ini. Sehingga kami bisa memahami alasan-alasan krusial yang disampaikan dari penolakan dari RUU HIP ini. Oleh karenanya saya berpendapat guna menjaga stabilitas politik nasional RUU HIP layak untuk dibatalkan pembahasannya,” tutup Nasir.(*)

VIDEO - Viral Uang Koin Kelapa Sawit Dibanderol Puluhan juta

Jadi Korban Salah Tangkap, Badia Dianiaya hingga Babak Belur, Kapolres Sebut Salah Tangkap Hal Biasa

Ini Jadwal Pelantikan Tgk Amran Sebagai Bupati Aceh Selatan

Sosok Daniel Adnan, Aktor Berdarah Ceko yang Nikahi Tara Basro

VIRAL Pria Ini Rias Kekasihnya untuk Pemotretan Couple, Ini Kisah di Baliknya

Polemik Kasus Geprek Bensu, Ruben Onsu Stres, Pusing, dan Tak Bisa Tidur

Penulis: Fikar W Eda
Editor: Taufik Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved