Breaking News:

Pemerintah Aceh Godok Raqan Haji, Bisa Negosiasi Kuota Langsung dengan Saudi

Pemerintah Aceh saat ini sedang menyusun draf qanun haji yang ditargetkan bisa disahkan dalam tahun ini. Jika berhasil disahkan DPRA

Editor: bakri
Serambinews.com
Zahrol Fajri, Karo Isra Setda Aceh 

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh saat ini sedang menyusun draf qanun haji yang ditargetkan bisa disahkan dalam tahun ini. Jika berhasil disahkan DPRA, ke depan Pemerintah Aceh bisa mengusulkan penambahan kuota ke Pemerintah Pusat, termasuk mengusahakan penambahan kuota jalur khusus, langsung dengan Kerajaan Arab Saudi.

Kabar gembira tersebut diperoleh Serambi dari Kepala Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan (Isra) Sekretariat Daerah (Setda) Aceh, Zahrol Fajri, Kamis (18/6/2020).

"Saat ini sedang kita bahas draft awal bersama tim," kata Zahrol. Tim dimaksud terdiri atas  Pemda, Kanwil Kemenag Aceh, Dinas Kesehatan, dan lain-lain. Dalam draf qanun soal haji yang tengah disusun itu, dikatakan Zahrol, akan ada aturan yang spesifik terkait haji Aceh. "Jadi, tidak hanya sekadar mengadopsi Undang-Undang Haji yang baru, tetapi harus ada yang spesifik, yang khusus untuk Aceh," ujarnya.

Untuk itu, pihaknya nanti juga akan mengagendakan pertemuan dengan DPRA untuk melakukan pembahasan bersama. "Rancangan qanun sudah kita masukkan dalam Prolegda (Program Legislasi Daerah) dan kita targetkan bisa disahkan tahun ini," imbuhnya. Dikatakan, Pemerintah Aceh sebenarnya sudah lama menggagas soal aturan tersendiri terkait haji. Hanya saja, belakangan menjadi hangat dan berhembus kencang setelah Anggota DPD RI, Fadhil Rahmi Lc, menghembuskan wacana tersebut. Usulan itu dilemparkan alumni Al-Azhar Kairo ini menanggapi kemungkinan peniadaan ibadah haji tahun ini karena merebaknya wabah Covid-19.

Ditambah lagi persoalan haji memang disebutkan di dalam Undang Undang Pemerintah Aceh (UUPA) nomor 11 Tahun 2006.

Kondisi dimana Pemerintah meniadakan keberangkatan haji serta kemungkinan Pemerintah Arab Saudi meniadakan ibadah haji, menurut Syech Fadhil, merupakan momentum untuk mengkaji kemungkinan tersebut.

Kepala Biro Isra Setda Aceh mengatakan, amanah UUPA soal haji itu memang harus diimplementasikan ke dalam regulasi daerah (qanun) seperti halnya qanun-qanun Aceh lainnya.

Apalagi Aceh sangat berkepentingan, karena Aceh memiliki aset waqaf Baitul Asyie di Arab Saudi.

"Bahkan kita sudah rencanakan membuat seminar tentang waqaf  Baitul Asyie untuk membahas lebih detail tentang keberlangsungan dan keabadian pengelolaan Baitul Asyie tersebut bersama para Nazir," imbuhnya.

Dalam rancangan qanun itu, dia sebutkan ada beberapa hal yang akan diatur. Antara lain terkait petugas haji Aceh, yang meliputi persyaratan dan mekanismenya. Kemudian soal aset Baitul Asyie sesuai dengan ikrar waqaf, meliputi pendataan, penerima, dan sistem penyaluran, tunai atau nontunai. "Juga diatur terkait kepanitiaan haji daerah dan kuota haji," sebutnya.

Pemerintah Aceh, lanjut Zahrol, akan mengupayakan penambahan kuota, baik melalui jalur Pemerintah Pusat maupun jalur khusus langsung dengan Arab Saudi.(yos)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved