Ketua Forbes Nasir Djamil Ingatkan Pemerintah Aceh Harus Hitung Cermat Kelola Blok B Migas

"Harus dilihat betul. Sebab itu bekas lahan migas, yang bisa jadi telah terjadi kerusakan lingkungan serius akibat pengambilan migas puluhan tahun,"

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Ketua Forbes DPR RI dan DPD RI asal Aceh, Nasir Djamil mengingatkan Pemerintah Aceh untuk menghitung secara cermat untung rugi pengelolaan ladang minyak dan gas (migas) Blok North Sumatera B (NSB).

"Harus dilihat betul. Sebab itu bekas lahan migas, yang bisa jadi telah terjadi kerusakan lingkungan serius akibat pengambilan migas puluhan tahun.

Oleh karena itu untuk memperbaiki ekosistem yang rusak tentu membutuhkan dana sangat besar," ujar Nasir Djamil, Selasa (23/6/2020).

Dalam pandangan Ketua Forbes, tanggungjawab memperbaiki ekosistem ini berada di tangan Exxon Mobil.

"Herannya kok Indonesia melalui Pertamina menerima lahan ini dan dialihkan ke Aceh.

Pemerintah Aceh tentu kesulitan untuk memperbaharui ekosistem yang diduga telah rusak serius itu," ujar Nasir Djamil.

• Dokter yang Meninggal Dunia selama Pandemi Covid-19 Dapat Santunan Rp 250 Juta, Perawat Rp 150 Juta

• Dikenal Sebagai Politikus Demokrat, Ibas Miliki Harta Kekayaan Puluhan Miliar Rupiah

• Jazirah Arab Sambut Baik Keputusan Haji Oleh Arab Saudi

Menurut politisi PKS ini, mesin kilang pengolahan minyak itu usianya sudah tua dan bisa disebut kedaluarsa.

Bahkan sebagian mungkin sudah ada yang rusak.

"Kita cemas karena bisa saja mesin itu terbakar atau meledak. Jika itu terjadi maka akan menimbulkan korban jiwa masyarakat di sekitarnya," katanya.

Forbes mengharapkan Pemerintah Aceh lebih cermat menghitung, agar jangan sampai saat melakukan pengelolaan, justru dibebani untuk memperbaiki ekosistem yang diduga rusak serius itu.

"Rakyat Aceh ingin pengembalian alih Blok B meningkatkan taraf hidup dan ekonomi.

Karena itu pemerintah Pusat wajib memberikan dana rehabilitasi pipa kilang minyak dan ekosistemnya agar aman dari bahaya saat dioperasikan.

"Jangan sampai Aceh "dipeulango" oleh Exxon Mobil dan Pemerintah Pusat dalam hal alih kelola ladang migas tersebut," demikian Nasir Djamil. (*)