Breaking News:

Salam

Ya, Protokol Kesehatan Jangan Cuma Formalitas!  

Kapolda Aceh, Irjen Pol Wahyu Widada, mengingatkan lagi anggotanya dan masyarakat umum bahwa untuk memutus mata rantai penyebaran virus

FOTO HUMAS POLDA ACEH
Kapolda Aceh, Irjen Pol Wahyu Widada, berbincang dengan anak-anak di Desa Meureu Bung Ue, Lampanah, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar, di sela-sela kunjungannya dalam rangka bakti sosial di kawasan tersebut, Minggu (14/6/2020). 

Kapolda Aceh, Irjen Pol Wahyu Widada, mengingatkan lagi anggotanya dan masyarakat umum bahwa untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona sangat diperlukan kesadaran dari diri sendiri. Kesadaran dimaksud antara lain dalam mematuhi protokol kesehatan serta imbauan-imbauan lainnya dari pemerintah terkait pencegahan Covid-19.

“Mematuhi protokol kesehatan jangan cuma formalitas. Kesadaran diri saat ini sangat diperlukan dalam mencegah Covid-19. Apalagi, dalam beberapa hari ini trend peningkatan kasus infeksi Corona di Aceh meningkat signifikan,” kata Irjen Wahyu.

Jenderal Polisi Bintang Dua ini mengajak masyarakat dan seluruh personel untuk menumbuhkan kesadaran melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan di manapun berada. Kesadaran diri itu dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari‑hari, seperti selalu memakai masker, jaga jarak, menjaga kebersihan, dan lainnya.

Ia tegaskan, mematuhi protokol kesehatan jangan dijadikan sebagai formalitas saja, tapi harus  menjadi kebiasaan sehari‑hari dengan penuh kesadaran. “Ini untuk sama‑sama berusaha memutus mata rantai Covid ‑19 dan menyelamatkan kita semua.”

Sebelumnya Kapolda Aceh ini juga aktif mengedukasikan masyarakat menggunakan bahasa Aceh terkait bahaya virus Corona. Pesan-pesan itu disampaikannya melalui video yang kemudian mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk dari Ketua Gugus Tugas Covid‑19, Doni Monardo. “Bukan hanya untuk mengedukasi masyarakat, tetapi juga memberikan semangat dan motivasi ke anggota Polri.”

Soal kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan memang menjadi hambatan serius bagi pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus Corona. Bahkan, menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian masih ada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan di era new normal ini.

Tito mengaku sudah mendiskusikan hal itu dengan Kepala Gugus Tugas (Doni Monardo) dan Menkes (Terawan Agus Putranto). “Soalnya, kelihatan sekali masyarakat ada yang belum siap. Masih ada penumpukan, saya kira ini harus disosialisasikan secara intens,” tegasnya.

Mendagri brkali-kali mengingatkan masyarakat supaya tetap waspada dalam tatanan hidup baru. Jangan beranggapan bahwa pandemi ini telah usai. Tito mengatakan, adaptasi terhadap Covid‑19 adalah suatu keniscayaan. Sebab, hal ini tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat dan akan menjadi bagian dari kehidupan baru di Indonesia. “Kita harus terbiasa hadapi situasi yang mungkin tidak enak. Kita harus terbiasa dengan itu,” ungkapnya.

Prof Pandu Riono MPH PhD, ahli epidemiologi mengatakan, “Supaya virus itu tidak pergi dari satu orang ke orang lain, kewajiban semua masyarakat adalah menggunakan masker bila keluar, menjaga jarak, rajin mencuci tangan pakai sabun, dan tentu meningkatkan kesehatan. Itu ‘vaksin’ yang kita punya,” katanya.

Di sisi lain, ada pengamat yang mencemaskan kebijakan-kebijakan yang melonggarkan pergerakan masyarakat. “Saat kelonggaran itu sudah berjalan otomatis pergerakan manusia atau penduduk akan semakin banyak. Karenanya, masyarakat agar tetap mematuhi protokol‑protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Artinya, setiap individu harus sangat‑sangat disiplin dalam mematuhi protokol yang telah ditetapkan. Jadi, mohon protokol itu diikuti secara ketat, kalau tidak mau sakit atau tidak mau dipisahkan (karantina) dengan keluarga kita, maka kita harus disiplin,” jelasnya.

Dalam hal menumbuhkan kesadaran masyarakat, beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sudah menyampaikan beberapa hal. Antara lain, pemerintah‑pemerintah daerah diharap memiliki manajemen kelola yang mumpuni dalam mengendalikan masyarakatnya. Pemerintah daerah harus memiliki strategi yang tegas agar imbauan‑imbauan yang dikeluarkan dapat ditaati masyarakat setempat. "Ada imbauan dari kepala daerah tapi tidak ditaati rakyat, apa gunanya?” “Ada imbauan dari Kemendikbud untuk belajar di rumah, tapi ternyata dipakai untuk berlibur, untuk jalan‑jalan," kata Presiden yang meminta para pejabat mulai Pusat hingga desa harus turun langsung dan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Libatkan seluruh perangkat yang ada seperti PKK hingga Karang Taruna dalam menyosialisasikan arahan pemerintah.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved