Breaking News:

Reparasi Korban HAM

Alhamdulillah, Nova Teken Kepgub Penerima Reparasi, Korban HAM Masa Konflik Bakal Dapat Bantuan

“KKR Aceh berharap penetapan ini dapat segera dijalankan dengan baik oleh Badan Reintegrasi Aceh dan SKPA terkait,”

Penulis: Yocerizal | Editor: Yocerizal
SERAMBINEWS.COM/Hand over
Puluhan mahasiswa dan pemuda Aceh yang tergabung dalam Komite Mahasiswa dan Pemuda Aceh Nusantara (KMPAN) menggelar aksi mengenang 20 tahun tragedi Simpang KKA, di 0 KM Yogyakarta, Jumat (3/5/2019) sore. 

Alhamdulillah, Nova Teken Kebgub Penerima Reparasi, Korban HAM Masa Konflik Bakal Dapat Bantuan

Laporan Yocerizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Alhamdulillah, Pemerintah Aceh akhirnya menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) tentang penetapan penerima reparasi mendesak pemulihan hak korban kepada korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Dengan keluarnya Kepgub tersebut, para korban pelanggaran HAM masa lalu di Aceh (1976 – 2005) yang telah melalui proses pengungkapan kebenaran, nantinya akan mendapatkan reparasi dalam bentuk bantuan layanan medis, modal usaha, hingga jaminan hidup.

Dalam salinan Kepgub yang diperoleh Serambinews.com, Kamis (25/6/2020), Kepgub dengan Nomor: 330/1209/2020 itu diteken dan ditetapkan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, pada 27 Mei 2020. Kepgub memuat tiga poin keputusan:

Pertama, menetapkan penerima reparasi mendesak pemulihan hak korban kepada korban pelanggaran HAM sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Gubernur.

“Pelaksanaan reparasi mendesak ini dilaksanakan oleh Badan Reintegrasi Aceh (BRA),” bunyi poin kedua dan “Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,” bunyi poin ketiga.

Tangis dan Protes Warga Aceh Utara Kala Kapal Imigran Rohingya Ditarik Menjauh dari Tepi Pantai

10 Negara yang Diprediksi Pertumbuhan Ekonomi Terburuk Tahun Ini, Bagaimana dengan Indonesia?

Jika Seandainya Jadi Presiden, Ini yang Akan Dilakukan Rocky Gerung, Ustaz Somad Spontan Tertawa

Terhadap daftar korban pelanggaran HAM yang tercantum dalam lampiran sebagaimana disebutkan pada poin pertama, Serambinews.com belum mendapatkan lampiran dimaksud, sehingga jumlah penerima yang mendapatkan reparasi juga belum diketahui.

Kepgub itu sendiri diterbitkan dengan beberapa pertimbangan, antara lain pasal 26 ayat 2 Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.

Pada pasal tersebut dikatakan bahwa pemberian reparasi kepada individu atau kelompok setelah proses pengungkapan kebenaran menjadi tanggung jawab Pemerintah/Pemerintah Aceh/Pemerintah Kabupaten/Kota.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved