Blok B Diduga Rusak, Pemerintah Aceh Diminta Kaji Kembali

KUALASIMPANG - Ketua Forbes DPR RI dan DPD RI asal Aceh Nasir Djamil mengingatkan Pemerintah Aceh tentang rencana pengambil-alihan pengelolaan ladang minyak dan gas (migas) Blok North Sumatera B (NSB) harus memperhatikan untung ruginya.

Dia tidak ingin pengalihan yang awalnya untuk memperbaiki perekonomian masyarakat Aceh, justru memberi dampak buruk.  “Jangan sampai terjadi Aceh ‘dipeulango’ oleh Exxon Mobil dan pemerintah pusat dalam hal alih kelola ladang migas ini,” kata Nasir Djamil melalui rilis yang diterima Serambi, Rabu (24/6).

Setidaknya ada dua hal serius yang menjadi perhatian Nasir dalam proses peralihan hak kelola ini.  Pertama dia menduga di bekas lahan migas itu telah terjadi kerusakan lingkungan yang serius akibat pengambilan migas selama puluhan tahun. Untuk  memperbaiki ekosistem yang rusak ini membutuhkan dana yang sangat besar.

Seharusnya kata Nasir, tanggung jawab memperbaiki ekosistem ini dilakukan Exxon Mobil.

“Herannya kok Indonesia melalui Pertamina menerima lahan ini dan dialihkan ke Aceh. Pemerintah Aceh tentu kesulitan untuk memperbaharui ekosistem yang diduga telah rusak serius itu,” kata Nasir.

Perhatian kedua yang tidak kalah penting, Nasir mengungkapkan mesin kilang pengolahan minyak itu sudah berusia tua dan bisa disebut kedaluwarsa. Bahkan sebagiannya mungkin sudah rusak.  Nasir khawatir mesin itu terbakar atau meledak ketika digunakan.

“Jika itu terjadi maka akan menimbulkan korban jiwa masyarakat di sekitarnya,” sambungnya. Dalam hal ini Forbes mengharapkan Pemerintah Aceh berhitung lebih cermat agar jangan sampai secara tidak langsung disuruh memperbaiki ekosistem yang diduga sudah rusak serius itu.

"Rakyat Aceh ingin pengembalian alih blok B diharapkan meningkatkan taraf hidup dan ekonomi  mereka. Karena itu pemerintah pusat juga wajib memberikan dana untuk merehabilitasi pipa kilang minyak dan ekosistemnya agar aman dari bahaya saat dioperasionalkan,” tukasnya.(mad)