Banleg DPRK Sampaikan Penjelasan 5 Raqan Inisiatif

Badan Legislasi (Banleg) Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menyam­paikan penjelasan mengenai lima rancangan qanun inisiatif

Banleg DPRK Sampaikan Penjelasan 5 Raqan Inisiatif
FOTO HUMAS DPRK BANDA ACEH
Anggota Banleg DPRK BandaAceh, Aiyub Bukhari bersalaman dengan Wakil Ketua I Usman usai menyampaikan penjelasan rancangan qanun inisiatif DPRK Banda Aceh tahun 2020, Kamis (25/06/2020)

BANDA ACEH - Badan Legislasi (Banleg) Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menyam­paikan penjelasan mengenai lima rancangan qanun inisiatif DPRK Banda Aceh tahun 2020. Penjelasan kelima rancangan qanun tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRK Banda Aceh yang dihadiri Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, SKPK dan Forkopimda Banda Aceh, di DPRK Banda Aceh, Kamis (25/6/2020).

Anggota Banleg DPRK Banda Aceh, Aiyub Bukhari, dalam kesem­patan itu menyampaikan penjelasan terkait kelima rancangan qanun inisiat­if tersebut. Di antaranya terkait Raqan tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Raqan tersebut, kata Aiyub, diajukan karena sudah terlengkapi draf dan naskah akademiknya dan dibahas dua kali pada program legislasi kota (prolek) 2019. Untuk itu, qanun ini penting dijadikan sebagai landasan hukum dalam pengelolaan dan pele­starian situs sejarah dan cagar budaya di Kota Banda Aceh nantinya.

Terkait Raqan Pemilihan Keuchik Serentak Melalui E-Voting, Aiyub menjelaskan, saat ini Banda Aceh memiliki sembilan kecamatan dengan total 90 gampong. Sebagai kota smart city sudah saatnya me­manfaatkan kemajuan teknologi dalam pesta demokrasi pemilihan keuchik dengan sistem e-voting.

Sementara terkait Raqan Ren­cana Induk Pembangunan Kepari­wisataan Kota Banda Aceh, bertujuan untuk menata kawasan wisata sekaligus untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pembangunan kepari­wisataan ini kata Aiyub, dikembangkan dengan konsep pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pemba­ngunan yang berorientasi pada pengem­bangan wilayah baru yang bertumpu pada pembangunan partisipatif yang bersifat pemberdayaan masyarakat.

Ia melanjutkan, terkait Raqan ten­tang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir Nontunai, Aiyub mengatakan, untuk mendukung program smart city, perpa­kiran di Banda Aceh perlu dimodernisasi dengan beralih ke sistem digital. Cara ini akan membantu berbagai pihak lebih nyaman menitipkan kendaraannya tan­pa perlu menyiapkan uang tunai, akan tetapi memakai aplikasi berbasis digital dan kartu khusus, yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Mengenai Raqan tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, politikus Partai Demokrat ini menyatakan, maksud diusulkan qanun tersebut untuk mewu­judkan dan meningkatkan kemampuan kepedulian serta tanggung jawab pe­merintah kota, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam menciptakan serta mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga.

“Penyelenggaraan pembangunan ketahanan salah satunya bertujuan un­tuk membangun keberlanjutan kualitas ketahanan keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik (material) dan mental (spiritual) secara seimbang.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved