Kekhususan Harus Bisa Majukan Pendidikan Aceh

Dengan segudang pengalaman, politisi Partai Gerindra itu sangat mumpuni duduk sebagai wakil rakyat dan kini dipercaya sebagai Wakil Ketua

IST
Safaruddin SSos MSP 

BANDA ACEH - Muda, cerdas, dan energik. Begitulah perawakan Safaruddin SSos MSP (37) sehari-hari. Dengan segudang pengalaman, politisi Partai Gerindra itu sangat mumpuni duduk sebagai wakil rakyat dan kini dipercaya sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Meskipun sebagai pendatang baru di parlemen Aceh periode 2019-2024, Safaruddin sudah terlihat sangat piawai dalam menyikapi setiap persoalan. Hal itu tidak terlepas dari pengalamannya dalam memimpin sejumlah organisasi.

Anak keempat dari pasangan almarhun Sabirin dan Sarinah ini sejak remaja memang telah aktif di berbagai organisasi pelajar dan kepemudaan, dan bahkan ketika menimba ilmu sebagai mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU).

Sedari muda, pria yang lebih dikenal dengan sapaan “Kallon” oleh teman-temannya ini telah menunjukkan sikap kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah daerah yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, khususnya di daerah kelahirannya Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya).

Sebelum menggeluti dunia politik praktis sebagai kader partai politik, Safaruddin juga aktif mengisi ruang parlemen jalanan, dengan memimpin aksi demonstrasi 10.000 massa di Abdya di samping juga aktif mengisi ruang diskusi kepemudaan daerah maupun nasional.

Jauh sebelum terpilih sebagai anggota DPRA pada Pemilu tahun 2019, pemuda asal Dusun Padang Gampong Tangah, Kecamatan Susoh, Abdya itu sudah dua kali gagal dalam percaturan panggung politik, yaitu pada Pemilu 2009 dan 2014.

Kegagalan yang dialami telah menempa dirinya menjadi pribadi yang tangguh dan pantang menyerah sehingga pada Pemilu 2019 ia mendapat dukungan dari masyarakat daerah pemilihan (dapil) Aceh IX (Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Subulussalam dan Aceh Singkil).

Duduk sebagai wakil rakyat, pria kelahiran Abdya tanggal 17 Maret 1983 itu mengaku tidak ingin menghabiskan periodesasinya dengan rutinitas kantor. Ia ingin ada sesuatu yang diperbuat untuk Aceh.

Salah satu program yang menjadi fokus perhatian utamanya yaitu bidang pendidikan. Betapa tidak, saat ini peringkat pendidikan Aceh masih memprihatinkan karena tergolong rendah dibandingkan rata-rata nasional. Padahal, Aceh memiliki undang-undang kekhususan.

“Hendaknya undang-undang kekhususan menjadi pendorong bagi Pemerintah Aceh untuk mengelola pendidikan yang lebih baik. Semakin baik pengelolaan pendidikan di Aceh maka semakin cerah pula wajah Aceh di masa yang akan datang,” kata mantan Presiden Mahasiswa (Presma) USU ini.

Menurutnya, pendidikan merupakan cermin bagi masa depan Aceh. Sebagai mantan aktivis yang aktif mengisi ruang parlemen jalanan, Safaruddin ingin generasi muda Aceh ke depan memiliki pendidikan yang baik.

Tak hanya itu, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Aceh Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) itu juga ingin Aceh mandiri dengan penghasilan yang tidak pada Sumber Daya Alam (SDA) semata.

Menurutnya, Aceh memiliki potensi yang melimpah untuk dikembangkan. Karena itu, sangat memungkinkan Aceh menggali potensi-potensi lain sebagai lumbung pendapatan lain, khususnya bidang jasa pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Saya juga mendorong agar Aceh siap menghadapi era bonus demografi pada tahun 2035 mendatang dengan mempersiapkan sebanyak mungkin SDM unggulan dan punya daya saing global," ujar dia.

Jikapun Aceh berubah ke arah kemajuan, suami Ratna Sari Dewi itu tetap berharap kekhususan Aceh harus terus tetap terjaga dan terlestarikan baik dalam bidang agama maupun adat istiadat. "Supaya generasi muda Aceh ke depan tidak lupa pada akar budaya Aceh sehingga selain unggul dalam ilmu pengetahuan namun juga didukung dengan akhlak yang baik," pungkas alumnus Magister Studi Pembangunan USU ini.(*)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved