Breaking News:

Reparasi Korban HAM

Koalisi NGO HAM Apresiasi Pemerintah Aceh: Kepgub Pemulihan Hak Korban HAM Bukti Kehadiran Negara

Terbitnya kebijakan Plt Gubernur terkait upaya memenuhi hak korban untuk mendapat pemulihan tentu harus mendapat dukungan semua pihak, terutama DPRA

IST
Direktur Eksekutif Koalisi NGO HAM Aceh, Zulfikar Muhammad 

Koalisi NGO HAM Apresiasi Pemerintah Aceh: Kepgub Pemulihan HAK Korban HAM Bukti Kehadiran Negara

Laporan Yocerizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEHKoalisi NGO HAM Aceh memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Aceh yang telah menerbit Keputusan Gubernur Nomor: 330/1209/2020 tentang Penetapan Penerima Reparasi Mendesak Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM.

Kepgub tersebut diteken dan ditetapkan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, pada 27 Mei 2020. Kepgub memuat tiga poin keputusan:

Pertama, menetapkan penerima reparasi mendesak pemulihan hak korban kepada korban pelanggaran HAM sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Gubernur.

“Pelaksanaan reparasi mendesak ini dilaksanakan oleh Badan Reintegrasi Aceh (BRA),” bunyi poin kedua dan “Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,” bunyi poin ketiga.

Koalisi NGO HAM Aceh menilai, keluarnya Kepgub tersebut merupakan kebijakan paling membahagiakan. Bukan saja bagi seluruh lembaga kemanusia namun juga bagi para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu di Aceh.

“Terbitnya kebijakan Plt Gubernur terkait upaya memenuhi hak korban untuk mendapat pemulihan tentu harus mendapat dukungan semua pihak, terutama DPRA,” ujar Direktur Eksekutif Koalisi NGO HAM Aceh, Zulfikar Muhammad, dalam rilisnya kepada Serambinews.com, Jumat (26/6/2020).

Koalisi NGO HAM Aceh Surati Presiden, Minta Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Simpang KKA

Alhamdulillah, Nova Teken Kepgub Penerima Reparasi, Korban HAM Masa Konflik Bakal Dapat Bantuan

Korban HAM Aceh Dapat Reparasi, Ini Kriteria dan Bantuan yang Didapat, Salah Satunya Modal Usaha

“Karena soal pemulihan mendesak adalah hal yang sudah sejak lama dinantikan masyarakat yang terkena dampak konflik perang masa lalu,” imbuhnya.

Disamping itu, pihaknya juga akan mendukung dan mengawal upaya pemulihan yang dilakukan pemerintah melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh dan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) agar dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku dan sesuai harapan masyarakat.

Halaman
12
Penulis: Yocerizal
Editor: Yocerizal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved