BKD Abdya Surati Rumah Makan dan Perusahaan

Badan Keuangan Daerah (BKD) Aceh Barat Daya (Abdya) menyurati sejumlah rumah makan dan perusahaan di daerah itu

For Serambinews.com
Zainul Abidin, Kabid Pendapatan BKD Abdya 

BLANGPIDIE - Badan Keuangan Daerah (BKD) Aceh Barat Daya (Abdya) menyurati sejumlah rumah makan dan perusahaan di daerah itu. Pasalnya, se­jumlah rumah makan dan perusahaan yang beroper­asi di daerah berjuluk ‘Bu­moe Breuh Sigupai’ itu ban­yak mangkir pajak.

Kepala BKD Abdya, Salman Alfarisi ST, melalui Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan BKD Abdya, Zainul Abidin SE mengatakan, pi­haknya telah menyurati se­jumlah rumah makan dan perusahaan di daerah itu yang mangkir pajak pada tahun 2019. “Iya, surat yang kita layangkan itu kepada semua rumah makan, peru­sahaan, dan para camat agar melakukan kutipan pajak terhadap wajib pajak yang mangkir pada tahun 2019,” ujar Zainul Abidin SE.

Ia mengakui, objek pa­jak yang banyak mangkir membayar pajak itu seperti pajak rumah makan, pajak hiburan, pajak mineral bu­kan logam dan batuan atau galian C, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedes­aan dan Perkotaan. “Kalau yang paling banyak mangkir itu, rumah makan. Dari tar­get Rp 420 juta, namun re­alisasi hanya Rp 50 jutaan. Kemudian PBB, target Rp 700 juta realisasi hanya Rp 352 juta, dan terakhir pajak hiburan, target Rp 10 juta, re­alisasi Rp 5 juta,” ungkapnya.

Menurut Zainul Abidin, jika para PNS mau memba­yar PBB, maka realisasi pa­jak untuk PBB akan melebihi target. “Ini, jangankan PNS, anggota dewan pun ada yang enggan bayar PBB. Meski begitu, kita terus berupaya dan melakukan sosialisasi, sehingga semua pihak sadar dan mau membayar pajak, termasuk PBB,” ungkapnya.

Bukan itu saja, sam­bung Kabid Pendapatan BKD Abdya ini, pihaknya juga tel­ah menyurati pihak rekanan pembangunan jalan dua jal­ur tahap pertama. Di mana, material yang digunakan itu berasal dari Abdya, sehingga pihak rekanan wajib memba­yar pajak galian C untuk Ab­dya. “Sudah kami hitung, mereka wajib setor pajak galian C sekitar Rp 100 juta lebih, ini kan cukup besar. Sudah kita layangkan surat ke perusahan, pihak balai, dan PPK jalan dua jalur itu, namun belum ada re­spons,” beber dia.

Zainul Abidin menga­kui, pada tahun 2019, ada beberapa item pajak real­isasinya terpenuhi, bah­kan ada yang melebihi 100 persen. Karena, sebut dia, target pajak daerah pada 2019, sebesar Rp 6 miliar lebih, sementara realisa­si mencapai Rp 6,9 miliar. “Realiasi yang paling besar itu pada pajak restoran, target Rp 500 juta, real­isasi Rp 900 juta. Selan­jutnya, pajak penerangan, sarang burung walet, ga­lian C, BPHTB, dan pajak reklame,” sebutnya.

Ia mengungkapkan,, pada tahun 2020, target pajak daerah naik menjadi Rp 6,5 miliar atau mengala­mi kenaikan mencapai Rp 500 juta dari tahun 2019. “Alhamdulillah, memasuki akhir Juni ini, ada beberapa item pajak sudah mencapai 100 persen. Namun ada juga yang masih di bawah 50 persen karena dampak pandemi Covid-19. Tapi, kita optimis bisa mencapai target yang ditentukan ini,” pungkasnya.(ABD)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved