Ratusan Warga Dayah Datangi Kantor Camat

Ratusan warga Gampong Dayah, Kecamatan Batee, Pidie mendatangi kantor camat pada Senin (29/6) pagi. Kedatangan warga didominasi

SERAMBI/ M NAZAR
Warga Gampong Dayah, Kecamatan Batee, Pidie, Senin (29/6), mendatangani Kantor Camat Batee. 

* Tuntut Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Pencairan APBG

SIGLI - Ratusan warga Gampong Dayah, Kecamatan Batee, Pidie mendatangi kantor camat pada Senin (29/6) pagi. Kedatangan warga didominasi kaum emak-emak itu untuk meminta camat untuk memediasi pencairan APBG 2020, sehingga belum mendapat bantuan langsung tunai (BLT) dana desa (DD) di tengah pandemi Covid-19, selain  sejumlah proyek fisik gampong tertunda.

Amir (54) warga Gampong Dayah, yang ditemui di Kantor Camat Batee, Senin (29/6) mengatakan, warga mendatangi kantor camat untuk meminta dimidiasi APBG 2020 yang belum cair. Menurutnya, penyebab APBG belum cair karena RAPBG tidak ditandangani ketua tuha peut gampong, sebelum keuchik dan perangkat gampong lainnya diturunkan.

Tetapi, warga menginginkan hubungan ketua tuha peut gampong dengan keuchik supaya harmonis, agar pencairan APBG segera dilakukan. "Jika memang keduanya adan masalah, diselesaikan secara hukum dan jangan mengorbankan masyarakat, sehingga tertahannya pencairan APBG. Bagi kami keuchik dan tuha peut merupakan orang tua kami, yang seharusnya memperhatikan warga dengan mempercepat pencairan APBG," jelas Amir didampingi sejumlah warga.

Dia menyebutkan, jika camat tidak mampu menanganinya, maka warga akan mengambil alih supaya APBG cepat dicairkan. Namun, dalam pertemuan warga dengan camat, bahwa camat telah memberikan waktu tiga hari untuk menyelesaikan masalah di Gampong Dayah.

"Janji camat, masalah itu akan  dilaporkan kepada bupati dan kami akan tunggu, karena masalah tuha peut dengan keuchik telah lama terjadi," jelasnya

Azhari (35) warga Gampong Dayah lainnya kepada Serambi, Senin (29/6), menjelaskan, akibat ketua tuha peut tidak mau menandatangani RAPBG, semua proyek fisik di gampong terhenti total. Antara lain, pembangunan tempat wudhuk meunasah, polindes dan rehab rumah warga.

Bahkan BLT yang kini dianggarkan dalam dana desa, kata Azhari, belum diterima masyarakat. Padahal, saat ini kondisi masyarakat sangat terjepit di tengah pandemi Covid-19. Masyarakat belum menerima BLT dari tahap pertama.

"Yang sangat kami kecewa dana gampong sekitar Rp 270 juta lebih pada tahun 2019 tidak bisa dicairkan pada tahun itu karena ketua tuha peut tidak mau menandatangani RAPBG. Masyarakat rugi akibat dana sebesar itu tidak bisa diimplementasikan pada tahun 2019," sebutnya.

Camat Batee, Saiful Zuhri, kepada Serambi, Senin (29/6) mengungkapkan, dirinya telah menerima kedatangan masyarakat Gampong Dayah. Warga datang ke kantor camat untuk mempertanyakan APBG 2020 yang belum dicairkan akibat tuha peut tidak mau mendatangani RAPBG.

"Saya minta waktu tiga hari, untuk melaporkan kepada atasan. Jika juga tidak selesai, maka ditempuh cara lai. Di mana sekarang berdasarkan Qanun Pidie, telah dilakukan pelimpahan wewenang dari bupati kepada camat terhadap pemecatan dan pemberhentian keuchik dan tuha peut. Jadi bola panas ada sama saya," tegasnya.

Dia menjelaskan, berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang badan permusyawaratan desa (BPD), yang di Aceh masuk tuha peut. Dalam Pemendagri tersebut juga ditegaskan fungsi dan kewajiban tuha peut. Antara lain, membahas qanun gampong, yakni RAPBG menjadi APBG dan mengawasi kinerja keuchik serta tugas lainnya.

Sedangkan larangan tuha peut, kata Camat Saiful, bahwa keberadaan tuha peut tidak boleh meresahkan warga, tidak mendiskriminasi program gampong, tidak merangkap jabatan sebagai anggota dewan.

"Adan tuha peut yang tidak mau tanda tangani RAPBG, tidak boleh dilakukan tuha peut gampong. Seharusnya tuha peut gampong menciptakan suasana nyaman di gampong dan menyelesaikan masalah jika terjadi masalah diantara warga," pungkasnya.(naz) 

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved