Breaking News:

Opini

"Humane Policing"

Saat silaturrahmi dengan pimpinan Serambi Indonesia (11/6), Kapolda Aceh Irjen Pol Wahyu Widada mengatakan bahwa dalam menjaga

Facebook Saifuddin Bantasyam
Saifuddin Bantasyam, Dosen Fakultas Hukum Unsyiah 

Oleh Saifuddin Bantasyam, Dosen Fakultas Hukum Unsyiah

Saat silaturrahmi dengan pimpinan Serambi Indonesia (11/6), Kapolda Aceh Irjen Pol Wahyu Widada mengatakan bahwa dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Aceh, Polda akan mengedepankan pendekatan yang bersifat humanis. Dengan pendekatan‑disebut juga sebagai "sentuhan (dengan) hati," citra polisi akan baik dan masyarakat akan sadar terhadap kesalahannya. "Tindakan yang dilakukan tidak selalu harus dengan tindakan (kepolisian) melainkan bisa juga dengan teguran" kata Kapolda sambil menambahkan bahwa pihaknya akan memberikan apresiasi kepada setiap anggota yang mau menggunakan pendekatan humanis tersebut.

Tetapi masyarakat harus memahami bahwa pendekatan humanis oleh Kapolda itu bukan dalam penindakan terhadap seluruh keadaan kamtibmas. Karena dalam situasi dan kondisi tertentu, polisi diberi kewenangan untuk bertindak tegas dan keras tetapi terukur dengan mengindahkan hak asasi manusia. Sedangkan dalam hal‑hal yang bersifat tindak pidana ringan atau pelayanan, maka pendekatan yang berkemanusiaan memang cara yang tepat untuk digunakan.

Pendekatan humanis itu sendiri juga merupakan sebuah sikap dalam kehidupan sosial sehari‑hari. Sebagai bagian dari masyarakat, polisi sudah menunjukkan banyak contoh yang memperlihatkan sisi‑sisi humanis kepolisian. Polisi membantu pemulung, membangun rumah kaum dhuafa, menggendong lansia dari desa pedalaman ke puskesmas, menyelamatkan keluarga yang terkepung banjir, memberikan makanan kepada pengemis yang kelaparan, dan beberapa hal lain yang bahkan berisiko terhadap keselamatan diri anggota polisi, merupakan sejumlah contoh yang dapat diakses melalui berita berbagai media massa.

Sosiolog Satjipto Rahardjo menyebut bahwa sejarah, perpolisian di dunia (memang) bergerak dari skenerio represif ke skenerio kemanusiaan, dari "penggunaan kekerasan telanjang" (brute force) kepada cara‑cara kepolisian yang "berkemanusiaan" (humane policing). Konsep ini bermula di Inggris pada tahun 1829 (disebut sebagai model kepolisian modern, The Metropolitan Police).  Memang betul bahwa  Perancis lebih dahulu mulai dengan badan kepolisiannya, bahkan kata "police" berasal dari negara tersebut, tetapi Inggris melihat bahwa Polisi Perancis bertindak dengan cara teror menyusul Revolusi Perancis, cara ini tak disukai oleh polisi Inggris.

Dalam konteks kekinian tentang "humane policing," di internet saya menemukan sosok polisi bernama Darren Spencer di Colorado, Amerika Serikat, yang berhenti dari pekerjaannya sebagai polisi karena alasan kesehatan. Saat bertugas dia menangani berbagai kasus. Kasus‑kasus itu misalnya kasus pembunuhan, perdagangan senjata, narkoba, dan berbagai kasus lainnya. Dia kemudian mengatakan, "The statistic I am most proud of is that over 90% of the people I arrested thanked me" (Saya sangat bangga bahwa bahwa 90% orang yang saya tangkap berterima kasih kepada saya).

Statemen Darren tentu terdengar aneh. Orang yang dia tangkap berterima kasih terhadapnya. Mengapa? Jawabannya antara lain dapat dibaca pada pernyataan John Cooke (mantan atasan Darren selama 20 bulan yang kemudian menjadi senator). Kata John, Darren memperlakukan semua orang dengan cara humanis, penuh hormat, dan adil sehingga para penjahat mau bekerjasama dengannya selama proses hukum berjalan.  Rekan Darren bernema Terie Rinne (seorang detektif dengan masa kerja 33 tahun) menerangkan bahwa Darren adalah sosok yang menyadari bahwa tugas polisi adalah berhubungan dengan manusia, seburuk apa pun manusia itu.

Darren memperlukan orang dengan hangat dan secara bersahabat. Memang ada keadaan dimana tindakan keras, verbal dan nonverbal harus dilakukan, tetapi tindakan demikian bukanlah tindakan yang selalu harus dilakukan. Darren sangat sabar, pengertian, dan memiliki sifat empati, yang semuanya itu merupakan modal yang sangat penting bahkan saat berhubungan dengan penjahat sekalipun.

Apa saja aktivitas Darren dalam mengembangkan apa yang disebut dengan "humane policing?" Ternyata ada beberapa. Pertama, melatih para instruktur untung mengajar konsep, teknik, dan pendekatan "humane policing" kepada para polisi. Kedua, melatih program "humane policing" dan "public image." Ketiga, "public speaking" untuk mampu berkomunikasi dengan baik agar mendapat dukungan masyarakat. Keempat, membentuk tim asistensi berkaitan dengan aspek finansial. Darren percaya bahwa "humane policing" tidak hanya membuat tugas‑tugas polisi menjadi mudah, melainkan juga akan meningkatkan hubungan dengan masyarakat yang dilayani oleh polisi, dan juga akan meningkatkan persepsi publik kepada aparat penegak hukum.

Watak Sipil Polisi

Di dalam negeri, pemisahan polisi dari ABRI (TNI) dulu adalah momen penting dalam sejarah kepolisian di Indonesia. Dengan pemisahan ini, maka kepolisian yang pada awalnya memiliki "wajah tempur" berubah menjadi wajah sipil, atau polisi berwatak sipil. Dalam bahasa Satjipto, polisi (memang seharusnya) sebagai "a civilian in uniform" (orang sipil yang berseragam). Jika pun diasosiakan dengan militer, maka hanyalah tentang disiplin dan garis komando.  Pada tahapan selain itu, kepolisian harus berjiwa atau berwatak sipil, tidak militeristik.

Semudah itukah? Tentu saja tidak. Menjadikan polisi sebagai kekuasaan publik yang berawatak sipil, atau berkemanusiaan, tampil humanis, memiliki banyak segi, mulai dari menggarap penampilan fisik sampai kepada perubahan perilaku. Syukurnya, ada transformasi. Maka masyarakat kemudian melihat polisi yang sudah berubah fisik dan perilakukanya. Polisi bercitra tegas, tapi juga ramah. Polisi menjadi modis, semisal polwan pakai jilbab dan polisi ganteng tampil di televisi. Ada patroli dengan sepeda dan dengan jalan kaki dan lain sebagainya.

Jika  dikaitkan dengan konsep Darren tentang "humane policing" maka tak bisa lain daripada bahwa polisi perlu menghargai manusia dalam kegiatan kepolisian, yang berbeda daripada menjalankan tugas dengan menempatkan manusia semata‑mata sebagai objek perpolisian. Dalam perpolisian yang berwatak sipil, harkat dan martabat manusia menjadi pertimbangan penting. Polisi mengakui orang‑orang yang dihadapi dalam pekerjaannya sebagai pribadi yang utuh, tidak mendegradasikan manusia yang utuh itu semata‑mata menjadi objek perpolisian seperti dalam tipe represif.

Polisi berwatak sipil, atau "humane policing" dalam konsep Darren tadi, tidak hanya menegakkan dan menjalankan hukum, melainkan juga melakukan aktivitas‑aktivitas yang jauh lebih luas dan kompleks tanpa melupakan relasi humanis dengan masyarakat. Di Aceh, ada program "polisi saweu sikula" atau program "minum kopi bareng," dan berbagai program lainnya, yang dimaksudkan untuk mendekatkan polisi dengan masyarakat, dengan istilah "pemolisian masyarakat" (polmas). Program‑program demikian merupakan bagian tak terpisahkan dari pendekatan humanis yang disebut oleh Kapolda di atas. Seiring dengan perjalanan waktu, mudah‑mudahan program tersebut lebih diintensifkan lagi oleh Kapolda yang baru, diiringi dengan berbagai inovasi lainnya. Selamat HUT Ke‑74 Bhayangkara! (saif.bantasyam@gmail.com)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved