77 KK belum Terima BLT-DD Akibat Keuchik dan Tuha Peut Berseteru

Laporan Idris Ismail | Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Sebanyak 77 Kepala Keluarga (KK) hingga saat ini belum menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dampak Covid-19  akibat seteru antara tuha peut Gampong Turue Cut, Kecamatan Manee, Pidie dengan keuchik gampong setempat.

Ditenggerai penyebab belum cairnya dana ini  dipicu oleh Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG)  tahun 2019 belum dilaksankan oleh keuchik setempat.

Ketua Tuha Peut Gampong Turue Cut, Kecamatan Manee, Pidie, Muhammad Nasir Usman kepada Serambinews.com, Jumat (3/7/2020) mengatakan, sejak 22 April hingga Mei 2020 lalu pihak tuha peut telah berkali-kali meminta kepada keuchik agar menyampaikan LPJ APBG 2019 supaya segala proses administrasi kelengakapan pencairan ABPG dapat terlaksana.

"Baik untuk pencairan dana BLT-DD bagi 77 KK seemrta usulan kegiatan terhadap APBG 2020 namun sampai kini keuchik selalu tetap menghindar menyampaikan LPJ secara tebuka kepada tokoh masyarakat,"sebutnya.

Pada intinya selaku tuha peut tidak ada keinginan sedikitpun menghambat program terhadap pembangunan masyarakat sepanjang segala kesepakatan diputusakan secara bersama. Baik terhadap LPJ ABPG tahun sebelumnya yang merupakan dasar untuk dapat dilakukan APBG tahun berikutnya.

Karena  tidak dewasanya sikap pihak keuchik dalam menyahuti aspirasi para tuha peut untuk pertanggungjawaban LPJ APBG 2019 berimbas tak terealisasi pembayaran dana BLT DD serta program kegiatan untuk pembangunan gampong lainnya.

Malahan sejak 2017 dan 2018 lalu juga banyak LPJ APBG yang tidak dilakukan penyampaain pertangungungjawaban terhadap tokoh masyarakat sehingga banyak hal temuan menjadi rancu.

Sepertihalnya pada kegiatan APBG 2017 terhadap  pada kegiatan pengebangan kawasan gembala di kawasan perbukitan Digeupoe dengan jarak tempuh  19 Km dengan alokasi dana Rp 30 juta. Namun dalam pelaksanaan menghabiskan dana  Rp 44 Juta.

"Nyatanya dalam realisasi, balai tempat berteduh pada lahan itu sampai saat ini  belum kunjung selesai dan ini terindikasi penggelembungan harga Rencana Anggaran Biaya (RAB)," jelasnya.

• Durhaka Bunuh Suami, Aulia dan Zuraida Kini Divonis Hukuman Mati, Ini Perbandingan Kasus Mereka

• Bupati Kutai Timur dan Istrinya yang Jabat Ketua DPRD kena OTT KPK, Ini Daftar Harta Kekayaan Mereka

• VIDEO - Pergoki Suaminya Selingkuh, Pelakor Justru Kirim Video Bercumbu ke Sang Istri

Selain itu juga dalam laporan ditemukan terjadinya devisit Rp 18 juta setelah dilakukan berbagai pemotongan pajak baik terhadap konsultan, pengawasan serta desain gambar.

Dampak tidak matang perencanan program ini menyebabkan warga tidak ada satupun warga yang ikut melepaskan ternak gembala.

Demikian halnya dengan kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) dari dana Rp 13 juta lalu membengkak menjadi Rp 15,5 juta.

Selain itu pada kegiatan 2018, pembangunan terhadap tiga unit rumah duafa dengan dana Rp 177 juta yang hanya selesai satu unit dan sisanya dua unit belum tuntas selesai. 

Malahan dalam pertangungjawaban LPJ APBG 2018 lalu, untuk memuluskan laporan itu lewat pemalsuan tanda tangan tokoh masyarakat pada kegiatan berbeda masjid Nurul Iman dilampirkan dalam LPJ APBG 2018 guna memuluskan pencairan APBG 2019.