Breaking News:

Opini

Syariat Islam di Aceh "Tertuduh"  

Baru-baru ini beredar opini di jagat maya bahwa pelaksanaan Syariat Islam (SI) di Aceh hanyalah omong kosong, bualan, dan sarat nuansa politis

ist
Dr. Munawar A. Djalil. MA, Pegiat Dakwah dan PNS Pemerintah Aceh, Tinggal di Blang Beringin, Cot Masjid, Banda Aceh 

Oleh Dr. Munawar  A. Djalil. MA, Pegiat Dakwah dan PNS Pemerintah Aceh, Tinggal di Blang Beringin, Cot Masjid, Banda Aceh

Baru-baru ini beredar opini di jagat maya bahwa pelaksanaan Syariat Islam (SI) di Aceh hanyalah omong kosong, bualan, dan sarat nuansa politis. Opini ini seakan telah menjadikan SI sebagai tertuduh dalam dinamika masyarakat Aceh. Tuduhan semacam itu agaknya bukanlah suatu yang baru, karena setahu penulis sejak diformalisasikan, SI di Aceh kerap menjadi "tertuduh" bahkan terkadang SI pula menjadi kambing hitam.

Sebut saja misalnya, ketika ada masjid yang kotor, toilet jorok, terjadi perilaku "barbarian" di tengah-tengah umat, lalu banyak orang menuduh dengan tudingan seolah-olah begitulah warna SI di Aceh. Lantas yang harus dipahami bahwa tidak ada satu dalil pun dalam syariat yang membenarkan umatnya hidup kotor apalagi bersikap barbarian. Maka sebagai muslim tidak pantas menjadikan SI sebagai kambing hitam bahkan bahan olokan, karena hakikatnya syariat itu adalah ajaran yang diturunkan Allah untuk memberikan kebaikan kepada manusia

Secara etimologi (bahasa) SI bermakna jalan yang dilewati untuk menuju sumber air, artinya SI bertujuan untuk memberikan kemashlahatan kepada manusia. Manusia tidak bisa hidup tanpa sumber air, dengan kata lain manusia tidak bisa hidup tanpa syariat yang mengantarkan manusia mendapatkan hidup yang lebih baik. Secara terminology (istilah) SI merupakan totalitas ajaran agama Islam yang terdapat dalam Alquran dan as-Sunnah yang mengatur hubungan dengan Allah (hablumminallah) dan hubungan dengan manusia (hablumminannas).

Dalam kontek itu Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh mengamanahkan pelaksanaan SI secara total (kaffah) dari perkara ibadah (hablumminallah), muamalah (hablumminannas), syiar, pendidikan, jinayah sampai kepada perkara dusturiah.

Pada titik ini, proses totalitas ajaran Alquran dan hadis akan dapat diterapkan secara baik dan benar dengan kesiapan semua pihak. Karena itu, agar SI tidak dilematis, bukan bualan, bukan omong kosong dan berbagai tuduhan lainnya, maka penulis ingin memahamkan konsep "siapa melakukan apa" di samping ada kewajiban personal dan kolektif. Kepahaman ini sangat penting artinya, karena bahwa dari awal mula formalisasi SI telah memunculkan dua fenomena yaitu menantang dan menarik.

Menantang adalah kesiapan pemerintah, individu dan masyarakat muslim Aceh untuk melaksanakan SI dan fenomena menarik adalah karena Aceh menjadi satu-satu daerah yang menerapkan hukum yang relatif berbeda dengan sistem hukum nasional, namun semua ini adalah wujud daripada kekhususan dan keistimewaan Aceh.

Untuk memastikan kekhususan tersebut Pemerintah Aceh terus mendorong supaya masyarakat Aceh dapat memiliki kesadaran dan memahami SI secara konprehensif. Meskipun sampai saat ini tidak sedikit orang yang masih elergi dengan SI. Orang-orang seperti ini selalu mencari-cari titik lemah dari pelaksanaan SI. Semisal ada tuduhan SI di Aceh lebih banyak menyudutkan kaum hawa atau yang lebih parah lagi bahwa SI lebih banyak mengurus tentang "kelamin".

Tuduhan-tuduhan tersebut mencoba membentuk opini publik bahwa SI memang selayaknya ditinggalkan. Dilematis memang karena pernyataan keliru ini berasal dari masyarakat muslim itu sendiri, meskipun beberapa aspek penerapan hukumnya menjadi sorotan dunia luar. Karenanya pemerintah terus melakukan usaha menjawab sesat pikir (delusi) tersebut dengan menumbuh kembangkan kesadaran bersyariat Islam untuk seluruh masyarakat Aceh.

Upaya itu tidak semudah yang dibayangkan, karena dalam perkembangannya pemerintah selalu mendapat tudingan negatif dari masyarakat. Menurut saya tudingan itu akan menjadi bumerang ketika kita melihat perilaku individu muslim di Aceh yang belum sepenuhnya mengamalkan SI. Karena berbicara SI tidak terlepas dengan aqidah. Karena penegakan SI baru berhasil kalau dilandaskan kepada kekokohan aqidah individu muslim.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved