Opini

Heroisme Aceh; Nasib Manusia Perahu  

Pengungsi Rohingya atau Manusia Perahu (boat people) kembali terdampar di Aceh, tepatnya di Perairan Aceh Utara (Kamis, 25/6/2020)

Heroisme Aceh; Nasib Manusia Perahu   
IST
Muhammad Heikal Daudy, SH., MH., Wakil Dekan FH Unmuha, Pemakalah pada International Conference on ASEAN Studies/ICONAS 2019)

Oleh Muhammad Heikal Daudy, SH., MH., Wakil Dekan FH Unmuha, Pemakalah pada International Conference on ASEAN Studies/ICONAS 2019)

Pengungsi Rohingya atau Manusia Perahu (boat people) kembali terdampar di Aceh, tepatnya di Perairan Aceh Utara (Kamis, 25/6/2020). Jamak diketahui, bahwa etnik minoritas di Myanmar ini, merupakan potret etnik tertindas yang terusir dari negerinya sendiri. Sejarah mencatat sisi kelam kejahatan kemanusiaan (crime against humanity) yang dialami etnik ini, dan rekam jejak jenis kejahatan yang dialami mereka dapat ditelusuri dari berbagai media cetak, televisi, media sosial, atau laporan resmi lembaga-lembaga kemanusiaan internasional bahkan PBB.

Jumlah mereka yang terdampar kali ini berkisar 94 Jiwa. Tergolong kecil, mengingat Aceh pernah menampung " 1.300 Jiwa pada tahun 2015 silam. Akumulasi dari pengungsi yang terdampar di Aceh Utara berjumlah " 600 Jiwa, ditambah dengan pengungsi yang ditampung di Kuala Langsa, Kota Langsa berjumlah " 700 Jiwa.

Keberadaaan para pengungsi ini, telah mengembalikan ingatan publik Aceh pada peristiwa-peristiwa serupa sebelumnya. Seperti pada tahun 2009, pengungsi Rohingya juga terdampar secara serempak di tiga lokasi sekaligus; Idi Rayeuk-Aceh Timur, Kota Sabang, dan Nagan Raya. Total jumlah mereka pada saat itu mencapai " 443 Jiwa. Pada tahun 2013, mereka juga pernah terdampar di perairan Lhokseumawe, jumlahnya mencapai " 130 Jiwa.

Tak terperi rasanya menimang kondisi manusia perahu yang cukup memprihatinkan tersebut. Bahkan Masyarakat Gampong Lancok, Kec. Syamtalira Bayu, Kab. Aceh Utara, seakan hilang ingatan dengan kondisi Pandemi COVID-19 yang sedang melanda, hingga tidak menyurutkan tekad mereka untuk menolong para pengungsi tersebut. Sulit bagi masyarakat untuk membayangkan derita yang dialami manusia perahu itu. Belum lagi perjuangan meraka yang harus terkatung-katung di laut selama berbulan-bulan lamanya. Mengapa tragedi kemanusiaan seperti ini bisa terjadi?.

Bagi etnik Rohingya yang bermukim di Arakan, Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Persoalan yang dihadapi mutlak berspektif politik. Pangkalnya adalah sejak Myanmar merdeka tahun 1948, etnik Rohingya tidak termasuk suku bangsa yang diakui sebagai bagian dari bangsa Myanmar. Etnik ini dianggap sebagai `orang-orang Benggali' demikian penuturan Pemimpin Myanmar Jenderal Thein Shein suatu ketika. Maka tak heran, karena alasan itu pula etnik Rohingya ini secara otomatis tidak memperoleh kewarganegaraan (stateless) hingga akses terhadap fasilitas-fasilitas publik khususnya pendidikan, kesehatan maupun sandang-pangan mustahil dapat mereka peroleh.

Konon situasi demikian sudah berlangsung lama, sebelum benar-benar menjadi tragedi terburuk bagi etnik ini di tahun 2013 silam. Ketika itu, telah terjadi pembersihan etnik (ethnic cleansing) sebagaimana laporan resmi yang diterbitkan oleh NGO HAM Dunia seperti HRW, Amnesty Internasional, bahkan oleh Tim Pencari Fakta bentukan PBB yang dipimpin Marzuki Darusman (Indonesia) dalam rilis laporannya tahun 2017 lalu. Kesemuanya memastikan bahwa benar telah terjadi pembersihan etnik di Arakan, Negara Bagian Rakhine, yang awalnya dimotori oleh pemuka dan pengikut berhaluan garis keras salah satu agama mayoritas di negara tersebut. Kondisi demikian, pada akhirnya mendorong etnik ini meninggalkan tanah airnya.

Secara strategis Pemerintah RI dapat memainkan perannya di kawasan. Pada tahap awal ialah dengan memfasilitasi serta memaksimalkan potensi sumber daya yang ada, guna menampung keberadaan pengungsi tersebut. Hal ini sesuai prinsip non-refoulement, yang populer dalam rezim hukum pengungsi (refugee law). Prinsip ini memastikan bagi negara-negara dilarang mengembalikan para pengungsi baik secara individu maupun kelompok ke negara asalnya, yang patut diduga akan mengalami persekusi atau penganiayaan karena faktor perbedaan agama, suku, kebangsaan atau keyakinan politiknya.

Prinsip `larangan pemulangan' ini telah dianut Pemerintah RI di dalam perundang-undangan nasional khususnya rezim Keimigrasian yakni UU No. 6/2011 beserta seluruh aturan derivasi dibawahnya, seperti Perpres No.165/2016 yang terkait penanganan pengungsi dari luar negeri. Sekalipun Pemerintah RI belum meratifikasi Konvensi Pengungsi, maka aturan tersebut menjadi landasan yuridis bagi Pemerintah RI dalam menangani masalah pengungsi saat ini. Masih di dalam undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa Pemerintah RI melalui Kementerian Hukum dan HAM, dapat membangun Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) sebagai standar minimum penanganan pengungsi yang sudah berlaku umum di banyak negara.

Tercatat pengalaman Pemerintah yang sukses menangani "manusia perahu" asal Vietnam di era 1980-an bisa dijadikan contoh. Pemerintah RI pernah menyediakan Pulau Galang, Batam, sebagai lokasi penampungan (Rudenim) diperuntukkan bagi korban perang saudara Vietnam. Sebelum pada akhirnya dikembalikan ke negara asal setelah kondisi politik kondusif dan prosesnya difasilitasi UNHCR.

Pemerintah Aceh juga perlu di dorong perannya dalam penanganan masalah pengungsi yang saban tahun terdampar di perairan Aceh seperti saat ini. Terlepas dari keterbatasan yang menghalangi Pemerintah Aceh untuk dapat memiliki andil besar disini, seperti ketiadaan perangkat hukum, dana, dan lain-lain. Namun yang terpenting adalah itikad baik (good faith) oleh Pemerintah untuk berbuat atas dasar kemanusiaan. Toh, hal ini mungkin sekali diwujudkan, sebagaimana ditunjukkan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

Catatan lainnya, fakta bahwa MoU Helsinki antara RI-GAM pada tahun 2005 silam, telah mendorong Pemerintah RI meratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB) dan Kovenan Internasional Hak Sipil Politik (KIHSP) 1966 ke dalam UU No. 11/2005 dan UU No. 12/2005. Di dalamnya turut diatur hak-hak para pencari suaka politik (asylum seekers). Pengalaman di awal terdamparnya pengungsi Rohingya ini menunjukkan bahwa mereka merupakan pelarian politik. Bagi Pemerintah Aceh, tidak mungkin menolak kehadiran mereka. Orang Aceh dengan etnik Rohingya, memiliki kesamaan ikatan emosional sebagai sesama entitas muslim dunia. Belum lagi dengan melihat jenis tipikal konflik yang memiliki kesamaan yakni konflik vertikal, dimana Aceh memiliki pengalaman dalam model penyelesaiannya.

Konkritnya, sebagai solusi jangka pendek Pemerintah Aceh dapat berinisiatif mengusahakan lahan yang memadai bagi pembangunan Rudenim di Aceh. Lahan sering sekali menjadi dalih Pemerintah RI untuk tidak menambah Rudenim. Harus diingat bahwa, kasus terdamparnya manusia perahu sebagaimana yang kita alami kembali sekarang ini, akan terus berulang di masa-masa yang akan datang. Mengapa? Oleh karena, tragedi yang dialami Rohingya merupakan masalah kawasan, dan pangkal persoalannya adalah etnik Rohingya-Myanmar tidak memiliki kewarganegaraan. Maka ketika tidak kunjung didorong penyelesaiannya oleh organisasi internasional seperti ASEAN, dipastikan tidak ada keadilan bagi etnik tersebut.

Selanjutnya sebagai solusi jangka panjang, ialah dengan mengadvokasi status kewarganegaraan etnik Rohingya secara intensif dan berkelanjutan. Peran penting PBB melalui Komisi Tinggi Pengungsi Internasional (UNHCR) menjadi faktor penentu. Sebagai komisi yang lahir dari mandat Konvensi Jenewa 1951, sudah menjadi tanggungjawabnya pula untuk mensponsori dan mencari negara ketiga yang bisa dijadikan negara tujuan oleh para manusia perahu sebagai "tanah air" baru mereka.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved