Breaking News:

Kupi Beungoh

Menyoal Fasilitas dan Pelayanan di Balik Anggaran Covid-19 yang Melimpah

"Diharapkan pihak Ombudsman bisa turun kembali memeriksa SOP yang dijalankan oleh fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan penanganan Covid-19."

Serambinews.com/Handover
Zaina Abidin Suarja 

Selanjutnya, para pasien suscpet ini ditinggalkan di kursi panjang di salah satu bagian teras RICU, tanpa adanya pendamping perawat atau bahkan siapapun di sekitarnya. Bagaimana kalau pasien tersebut sakit, penyandang disabilitas atau lansia?

VIDEO - Peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam. Masjid Raya Baiturrahman, Gunongan dan Meriam Tiga

Kondisi yang terpantau di IGD Pinere RSUDZA, petugas keamanan yang bertugas hanya seorang, karena sosok yang sama itulah yang terlihat berhari-hari di lokasi.

Pada waktu-waktu tertentu—kemungkinan harus istirahat—menyebabkan lokasi tugas kosong. Sehingga—karena tak ada petugas—tak jarang ditemukan masyarakat yang merokok di lokasi IGD. Parkiran juga yang amburadul sehingga menyulitkan ambulans ke luar masuk ke lokasi.

Persoalan lain di IGD Pinere dan RICU, seperti tidak ada sinkronisasi yang real antara petugas IGD Pinere dan RICU Pinere.

Indikasinya sering terjadi kececeran dokumen pasien, sehingga ada pasien yang bolak-balik beberapa kali dari 2 gedung tersebut. Selain itu, petugas RICU Pinere juga tidak standby dan harus menunggu dipanggil terlebih dahulu jika ada pasien yang ingin melakukan pemeriksaan.

VIDEO - Plt Gubernur Aceh Janji Bantu Fasilitasi Keluarga Ziarahi Makam Cekgu Muhammad Zaki

Terkait Kasus Unggah Video yang Sorot Dada, Polisi Sebut Eks Pegawai Starbucks Suka pada Korban

Mengingat begitu seriusnya wabah Covid-19, harusnya pemerintah, baik itu Kota Banda Aceh maupun Pemerintah Aceh lebih peduli, simpati dan empati kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan dan standar mutu prima. Apalagi anggaran yang dialokasikan untuk melawan pandemi ini sangat besar.

Menanggapi berbagai persoalan di lapangan, diharapkan pihak Ombudsman bisa turun kembali memeriksa SOP yang dijalankan oleh fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan Covid-19. Misalnya, standar waktu hasil pemeriksaan yang tidak jelas.

Kenapa Lab Unsyiah bisa menyelesaikan hasil swab dalam 5 jam, Baliltbangkes daerah lain juga maksimal 48 jam.

Di Aceh seperti tidak ada batas waktu penyelesaian hasil lab. Bahkan, ada pasien yang sudah melewati 120 jam, belum mengetahui stasus dan hasil tesnya. Belum lagi ada indikasi kebocoran data pasien ke masyarakat di sekitar suspect. Kalau sumber kebocoran ini adalah oknum petugas medis atau paramedis, tentu ini pelanggaran kode etik.

*) PENULIS, Zainal Abidin Suarja adalah Pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB) Aceh yang juga Ketua Lembaga Riset Natural Aceh.

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Editor: Nasir Nurdin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved