Jika Israel Caplok Tepi Barat, Palestina Peringatkan Terjadi Intifada, Hamas & Fatah Bersatu Melawan

SERAMBINEWS.COM, RAMALLAH - Palestina melalui penasihat Presiden Mahmoud Abbas memperingatkan, Intifada akan kembali terjadi jika Israel nekat menduduki Tepi Barat.

Dalam wawancara dengan France24 Arabic, Nabil Shaath menyatakan jika api konflik terjadi, dia yakin akan mendapatkan sokongan dari dunia Arab.

"Ketika situasinya meningkat menjadi Intifada sepenuhnya, kita akan melihat kombinasi pasukan di Gaza dan Tepi Barat," ucap sang penasihat senior.

Sebelumnya, Abbas memutuskan untuk menarik diri dari perjanjian keamanan dengan Israel sebagai protes atas upaya aneksasi Tel Aviv.

Dilansir Russian Today Sabtu (4/7/2020), penarikan itu seolah menghilangkan hambatan hukum bagi mereka yang ingin ikut gerakan anti-Israel.

Kemudian dua faksi Palestina yang tengah berseteru, Hamas serta Fatah, juga mengatakan siap bersatu jika Tel Aviv terus memaksakan rencananya.

Dikutip AFP Kamis (2/7/2020), Fatah diwakili pejabat senior Jibril Rajub, dengan Hamas menempatkan Saleh al-Arouri dalam konferensi pers gabungan.

"Kami akan semaksimal mungkin mengedepankan persatuan nasional untuk melawan rencana pendudukan," jelas Rajub dalam jumpa pers.

Kemudian Pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh dalam pernyataan resmi menuturkan peristiwa ini akan menjadi "tonggak penting persatuan".

Sementara hubungan antara Israel dan Palestina tidak pernah damai, setiap konflik yang mengalami peningkatan tensi akan menjadi Intifada.

Perlawanan pertama terjadi pada 1987 sampai 1993, ketika 2.000 orang Palestina tewas sementara korban di pihak Israel mencapai 300 orang, semuanya baik sipil maupun militer.

Lalu Intifada kedua, terjadi pada awal 2000-an, berlangsung lebih parah di mana 3.000 warga Palestina dan lebih dari 1.000 orang Israel tewas.

Ketegangan tersebut menyusul rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memasukkan permukiman Yahudi di Tepi Barat ke dalam wilayahnya.

Lebih dari 480.000 orang Yahudi hidup di permukiman tersebut, menjadi pelanggaran hukum internasional karena membuat wilayah Palestina berkurang.

Rencana itu awalnya bakal dieksekusi pada 1 Juli lalu.

Tetapi meleset setelah Tel Aviv berjuang mendapatkan restu dari sekutunya, AS.

Mayoritas komunitas internasional mengecam langkah itu, dengan Uni Eropa bahkan mengancam bakal menerbitkan sanksi jika diteruskan.

Palestina Akan Umumkan Kemerdekaan

Dalam manuver yang dramatis, Palestina mengumumkan bakal mendeklarasikan kemerdekaan jika Israel mencaplok Tepi Barat.

Berbicara dari kantornya di Ramallah kepada media asing, Perdana Menteri Mohammad Shtayyeh menyatakan, pihaknya akan mendeklarasikan negara independen.

"Jika Israel melakukan pendudukan setelah 1 Juli, maka kami akan berubah dari Otoritas Palestina (PA) yang sifatnya interim menjadi negara utuh," ancamnya.

PM Shtayyeh mengatakan, seperti diwartakan Sky News, Rabu (10/6/2020), dia tidak ingin jika pemerintahan tidak mempunyai negara untuk diperintah.

Dia menerangkan, mendeklarasikan kemerdekaan berarti mereka akan mempunyai dewan pendiri dan menyatakan konstitusi negara.

"Palestina akan menggunakan perbatasan 1967, dengan Yerusalem sebagai ibu kota, di mana internasional akan mengakui fakta ini," tegasnya.

Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berulang kali mengancam akan menerapkan kedaulatan mereka permukiman warganya di Tepi Barat.

Lebih dari 700.000 orang Israel bermukim di sana, mulai dari desa yang berada di perbatasan hingga daerah yang dikembangkan layaknya kota.

Mereka semua menghuni daerah yang memang diberikan bagi Ramallah berdasarkan Perjanjian Damai Oslo 1993, sehingga dianggap ilegal menurut hukum internasional.

Shtayyeh, yang merupakan veteran dalam perjanjian damai dua negara, menerangkan desain Perjanjian Damai Oslo berdasarkan proses "inkrementalisme".

Artinya, area yang menjadi milik Palestina, termasuk di dalamnya Jalur Gaza dan Tepi Barat, seiring waktu akan menjadi wilayah permanen mereka.

Perambahan Tel Aviv ke wilayah mereka, menurut Shtayyeh, dan janji menerapkan kedaulatan bisa menyebabkan kerusakan pada proses perdamaian.

"Pendudukan ini jelas menggerus aspirasi kami. Aneksasi ini merupakan erosi total kawasan geografis yang akan menjadi tanah kami," keluhnya.

Shtayyeh menjelaskan, jika diberi pilihan apakah menghormati hukum internasional dan mendukung aneksasi, dunia jelas akan mendukung yang pertama.

Sang PM menuturkan, kini mereka sudah tidak bisa lagi menutup mata atas kondisi yang dianggapnya sudah sedemikian genting tersebut.

"Saya pikir kami sudah terbangun, dan kami menghadapi kondisi sesungguhnya sebagai pemimpin Palestina. Karena itulah, kami tak bisa menerima aneksasi ini," paparnya.

Pada Januari, Presiden AS Donald Trump mengungkapkan rencana yang disebutkan "kesepakatan terbesar abad ini" untuk Timur Tengah.

Secara kontroversial, Washington menyatakan bahwa permukiman Israel di Tepi Barat dianggap tidak menyalahi hukum internasional.

Pemerintahan Trump menyetujui berdirinya PA.

Namun, hanya berdasarkan 70 persen wilayah di Tepi Barat sesuai kesepakatan Oslo.

Rencana tersebut menawarkan sebagai konsesi, Tel Aviv akan memberikan sebuah padang gurun tak berpenghuni di wilayah paling selatan kepada Palestina.

"Proses perdamaian ini telah mencapai jalan buntut dan terus terang, saya rasa sudah tidak mungkin diperbaiki," papar Shtayyeh.

Namun, dia menjamin mereka masih akan mempertahankan ketertiban yang ada. "Saya kira masih banyak yang akan mendukung kami," tukasnya.

• BREAKING NEWS - Shabela tak Hadir, Upaya Mendamaikan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Batal

• Kanye West Calonkan Diri Jadi Presiden Amerika Serikat, Kekayaan Melimpah dan Didukung Banyak Artis

• VIDEO - Detik-detik Prabowo Merapikan Kerah Baju Enzo Allie, Taruna Akmil Keturunan Perancis

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jika Israel Caplok Tepi Barat, Palestina Peringatkan Bakal Ada Intifada",