Opini

Kleptokrasi Kejahatan Lingkungan

Presiden Joko Widodo lewat video konferensi kembali mengingatkan jajaran kepolisian untuk menindak tegas para pembakar hutan dan lahan

Kleptokrasi Kejahatan Lingkungan
IST
Yusrizal, Dosen Fakultas Hukum Unimal, Ketua Pusat Studi Hukum, Ekonomi dan Politik Universitas Malikussaleh

Yusrizal

Dosen Hukum Pidana Pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe

Presiden Joko Widodo lewat video konferensi kembali mengingatkan jajaran kepolisian untuk menindak tegas para pembakar hutan dan lahan. Pesan itu disampaikan Jokowi dalam Peringatan ke-74 Hari Bhayangkara Tahun 2020, di Istana Negara. "Tolong dijaga kepada seluruh jajaran Polda, Polres, urusan kebakaran jangan dilupakan" (Kompas, 1/7/2020).

Menyikapi pidato Presiden tersebut, memang persoalan kebakaran hutan terus menjadi pandemi yang tak kunjung selesai. Kita baru tersadar kebakaran telah terjadi dan mulai menganggu. Di saat damai (kebakaran tidak terjadi) kita mulai amnesia dan persoalan tersebut menjadi biasa kembali.

Hal ini diperparah karena proses pembiaran kerap kali terjadi. Hutan seyogiyanya harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Namun faktanya, hutan saat ini menjadi ancaman serius dan nyata bagi keberlangsungan hidup manusia akibat paparan asapnya.

Akibat dari pembiaran kebakaran hutan dan lahan terus menciptakan kabut asap setiap tahunnya. Seolah tanpa henti dan terus terjadi kebakaran hutan dan lahan, tanpa upaya serius pemerintah menindaklanjutinya. Rutinnya kebakaran hutan yang melanda Indonesia setiap tahun seolah mengisyaratkan bahwa belum adanya komitmen pemerintah untuk menggulangi kejahatan bidang lingkungan. Dampak dari tragedi kebakaran tersebut sangat menganggu perkembangan kesehatan jutaan orang, dan berbagai dampak ikutan lainnya, misalnya dari aspek ekonomi, pendidikan serta terganggunya keseimbangan keanekaragaman hayati.

Tragedi kebakaran hutan dan lahan sebenarnya bukan hal baru, melainkan persoalan lama yang tak teratasi sampai kini. Ahmad Arif menyebutkan data dalam koran Kompas ada 1.788 artikel di koran ini terkait kebakaran hutan dan kabut asap pada tahun 1967 hingga september 2019. Kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera dikaitkan dengan kerusakan hutan dan pembukaan lahan.

Malapetaka ini dipicu oleh pengeringan lahan gambut, sehingga begitu dikeringkan dan dibakar maka nyaris mustahil memadamkannya dalam waktu singkat. Oleh sebab itu melihat kembali fungsi hutan sebagai kebutuhan primer manusia harus terus dikobarkan oleh penduduk bumi. (Kompas, Rabu 18/09/2019)

Hakikatnya, melindungi hutan bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah semata, akan tetapi menjadi tanggung bersama masyarakat secara komunal. Peran semua komponen masyarakat harus mampu menelisik dan mengingat kembali bagaimana usaha dan perjuangan para indatu (nenek moyang) terdahulu melindungi hutan dengan baik sehingga keberadaan hutan saat ini masih tetap eksis dan ramah untuk dinikmati. Nilai kearifan lokal masyarakat seakan sirna dan kini mulai meredup, perlahan menghilang di tengah disrupsi generasi milenial yang abai akan lingkungan.

Unsur kesengajaan

Halaman
123
Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved