Breaking News:

Berita Nasional

Dinilai Tak Efisien, Pemerintah Kaji Kemungkinan Bubarkan atau Kurangi 96 Lembaga Negara

MenPANRB Tjahjo Kumolo menyebut kementeriannya saat ini tengah mengkaji penghapusan lembaga yang tak efektif.

KOMPAS.com/Deti Mega Purnamasari
MenPAN-RB Tjahjo Kumolo usai memberikan penghargaan zona integritas kepada instansi dan lembaga pusat serta daerah di Menara Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019).(KOMPAS.com/Deti Mega Purnamasari) 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Saat memarahi menteri kabinetnya yang dinilai belum bekerja maksimal dalam penanganan pandemi Covid-19, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyinggung soal pembubaran lembaga.

Saat itu, Jokowi menyebut jika kinerja pemerintah tak kunjung membaik, bisa saja bakal ada pembubaran lembaga.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu, sudah," tegas Jokowi ketika itu.

Namun, ia tak merinci lembaga yang dimaksud.

KemenpanRB Ambil Sikap Terkait Peserta Gugur Massal di Tes SKD CPNS 2018

Menpan RB Tjahjo Kumolo: Tak Ada Penerimaan CPNS Tahun 2020 dan 2021, Ini Tanggapan BKN

Mantu Menteri Tjahjo Kumolo Positif Corona, Aktor Detri Warmanto Isolasi Diri

Menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi itu,  Kumolo menyebut kementeriannya saat ini tengah mengkaji penghapusan lembaga yang tak efektif.

"Selama ini sudah ada 24 komisi atau lembaga yang dihapus. Masih ada 96 yang sedang kita cek, koordinasikan dengan kementerian/lembaga untuk memungkinkan dihapus. Atau ada yang dikurangi dari 96 komisi/lembaga tersebut," ujar Tjahjo dalam keterangannya, Selasa (7/7/2020).

Tjahjo melanjutkan, 96 lembaga atau komisi itu dibentuk dengan landasan hukum Undang-undang atau Keppres. KemenPANRB masih mengidentifikasi lembaga mana saja yang bisa diusulkan untuk dibubarkan.

"KemenPANRB mencoba melihat mencermati lembaga-lembaga yang urgensinya belum maksimal dan memungkinkan untuk diusulkan pembubaran," lanjut Tjahjo.

Ia belum bisa merinci lembaga mana saja yang kemungkinan besar bakal dihapus.

Tjahjo Kumolo: Saya di DPR RI Dapat Gaji Rp 267 Juta Per Bulan, Jadi Menteri Rp 20 Juta Sebulan

Terkait Larangan Penggunaan Cadar, Tjahjo: Kalau Mau Bercadar di Rumah

Jika Salah Tak Non Aktifkan Ahok, Mendagri Tjahjo Kumolo Siap Diberhentikan

Soal lembaga yang dibentuk UU, Tjahjo yakin jika ada salah satu lembaga tersebut diusulkan untuk dibubarkan prosesnya tidak akan lama.

"Memang dibentuk dengan UU, proses panjang. Tapi kan boleh ada evaluasi atau (terbitkan) PP yang bisa cepat. Kita lihat urgensinya dulu," jelas Tjahjo.

Lebih lanjut, Tjahjo menjelaskan perampingan lembaga sebenarnya tidak ada hubungan dengan Covid-19. Menurut dia, perampingan lembaga merupakan penjabaran dari visi misi Jokowi. "Coba cermati teguran Bapak Presiden, kan beliau singgung juga kaitan lembaga. Sebagai pembantu Presiden yang harus melaksanakan visi misi Presiden di bidang reformasi birokrasi, saya harus cepat ambil langkah," ujar dia.

Didukung DPR
Menanggapi rencana pembubaran lembaga negara itu, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mendukung langkah pemerintah yang berencana membubarkan beberapa lembaga negara karena dinilai tidak efisien. Dasco melihat memang ada beberapa lembaga negara yang perlu dibubarkan dan sebagian dilakukan penggabungan menjadi satu instansi.

Lembaga Panglima, Perbakad Kodam IM, GMSC Pomdam IM & Perisai Aceh Darussalam Bagi 1.115 Nasi Kotak

"Mungkin ada yang dianggap tidak efisien, lalu kemudian tidak perlu dipertahankan. Tapi jangan tanya saya sekarang, karena kalau saya sampaikam, kasihan para pekerjanya menjadi moralnya turun," kata Dasco di komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Menurut Dasco, sebelum melakukan pembubaran lembaga negara, pemerintah harus melakukan evaluasi secara komprehensif, mana saja lembaga yang perlu dilanjutkan atau dibubarkan.

"Saya pikir Kementerian yang dipimpin Pak Tjahjo Kumolo (MenPAN-RB) punya skor-skor dan parameter yang bisa menentukan, apakah lembaga itu harus dilanjutkan atau dibubarkan," ujar Dasco.(tribun network/sen/dod)

Editor: Said Kamaruzzaman
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved