Opini

Menyelamatkan Tokoh Kultural Aceh  

Pada era sebelum konflik, jabatan ini juga tidak diperebutkan. Bagi orang Aceh masa itu, jabatan ini hanya diperuntukkan bagi mereka

Sulaiman Tripa, Dosen Fakultas Hukum Unsyiah 

Oleh Sulaiman Tripa, Dosen Fakultas Hukum Unsyiah

Dalam sebulan terakhir, setidaknya ada 16 berita Serambi Indonesia, terkait konflik-sengketa dana desa. Ada penduduk yang menyegel kantor keusyik. Sejumlah warga gampong mendemo keusyiknya. Tidak hanya laki-laki, demo serupa juga dilakukan kaum ibu.(Serambi, 20/6/2020). Demo yang meminta keusyik diganti juga terjadi (antara lain Serambi, 27/6/2020), baik kepada camat maupun bupati.

Dana menjadi sumber punca sengkarut. Dana itu seperti gula yang mengundang para semut. Sebelum ada dana, jabatan keusyik ini tidak menarik. Apalagi pada masa konflik dulu, seorang keusyik justru tidak diizinkan warganya untuk turun. Ada keusyik yang menjabat seumur konflik, dan merasakan pahit-getir suasana mengurus warganya saat itu.

Pada era sebelum konflik, jabatan ini juga tidak diperebutkan. Bagi orang Aceh masa itu, jabatan ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang tahu diri (tusoe droe, turi droe). Jabatan yang mengemban amanah berat, mengatur warganya tidak hanya urusan lahir, melainkan juga urusan batin. Selama ini, perubahan terjadi. Pertama, ketika kampung diarahkan seolah-olah hanya berurusan dengan administrasi pemerintahan. Dibentuk kantor, dianalogikan semacam jam dinas. Seorang kepala kampung hanya mengurus warganya saat jam dinas, sedangkan di luar jam dinas, semuanya bisa santai.

Kedua, seiring perkembangan konsep pemerintahan yang rasional, seseorang hanya diukur dengan kemampuan yang rasional pula, terukur, dan menghindari hal-hal yang berbau nilai. Seseorang dengan mudah diukur dengan usianya, bukan kedewasaan atau kematangannya.

Ketiga, berkembangnya posisi desa dalam lima tahun terakhir, berimplikasi kepada tersedianya dana desa secara langsung dari negara. Dengan alat ukur tertentu, sebuah kampung akan mendapat jumlah uang tertentu untuk setahun pembangunan di wilayah tersebut. Uang tersebut bisa digunakan sebagai modal pembangunan. Namun juga ada dampak negatif, antara lain bagus tidaknya pengelolaan dan tekanan politik yang terjadi (sejumlah opini sudah pernah saya tulis: "Khanduri Peng Gampong", Serambi, 25/10/2017; "Kreh Kroh Gampong", Serambi, 13/7/2019; "Penguatan Kapasitas Pimpinan Kampung", Serambi, 3/8/2019).

Penyimpangannya

Pada era normal, sebelum pandemi Covid-19, pengelolaan dana dilakukan sesuai program yang telah ditentukan. Khusus tahun ini, saat pandemi korona terjadi, mekanismenya bisa berubah karena dianggap sebagai bencana. Pada era pandemi dan new normal, sejumlah pembiayaan dapat dilakukan menggunakan dana desa. Salah satu penggunaan adalah membantu orang yang menerima dampak Covid-19.

Masalahnya adalah saat sejumlah biaya itu dialokasikan untuk diperuntukkan bagi orang-orang yang berdampak, alasan mengapa memilih orang tertentu dan bukan yang lain, sering terjadi masalah. Dalam kasus bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa, misalnya, secara subjektif, orang memiliki klaim sendiri tentang siapa yang berhak atau tidak berhak. Tidak jarang ada warga yang berdemo meminta BLT itu dibagi rata.

Gampong yang stabil biasanya berhasil mengatur aturan main yang konkret. Aturan main ini yang akan menentukan muncul atau tidaknya masalah. Orang-orang kampung sendiri yang harus kategori berdampak. Pasalnya mereka yang lebih tahu tentang kehidupan mereka.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved