Salam

Swasta Butuh Bantuan, Tapi Juga Harus Kreatif

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mengatakan banyak lembaga pendidikan sekarang kesulitan biaya operasional

For Serambinews.com
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih 

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mengatakan banyak lembaga pendidikan sekarang kesulitan biaya operasional bahkan terancam tutup akibat pandemi covid‑19. Ini dialami semua jenjang pendidikan mulai tingkat dasar hingga hingga perguruan tinggi swasta.

Jika itu terjadi, maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan sangat merosot. “Bila sekolah dan kampus swasta banyak yang tutup, maka yang terimbas lebih jauh ya IPM bisa jeblok,” kata Abdul Fikri.

Menurut hasil survei Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 56 persen sekolah swasta terkena dampak pandemi Covid‑19. Kesulitan finansial sekolah swasta sebagai peringatan awal mengenai dampak pandemi Covid‑19 pada dunia pendidikan. Kalangan DPR-RI melihat ini sebagai masalah yang harus segera mendapat perhatian pemerintah.

Dampak pandemi Covid-19 secara luas memang turut menyapu berbagai sektor ekonomi, sehingga berdampak pula pada kemampuan daya beli masyarakat, termasuk untuk biaya pendidikan.  "Membayar SPP saja sulit, apalagi untuk membayar uang pangkal seperti yang  biasa diterapkan pada siswa dan mahasiswa baru di pendidikan swasta,” katanya.

Problem menurunnya angka partipasi penduduk dalam mengikuti program pendidikan, tentunya akan berdampak signifikan terhadap IPM.  Sebeb, tiga dimensi dasar dalam menentukan IPM adalah kesehatan, pendidikan, dan daya beli.

Oleh karena itulah wakil rakyat ini mengritik pendekatan pemerintah dalam menangani pandemi Covid‑19 yang dinilai terlalu mementingkan komponen ketiga, yakni daya beli masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari arah kebijakan UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid‑19. Berdasarkan kebijakan tersebut pemerintah menganggarkan Rp 405,1 triliun untuk penanganan Corona. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 75 triliun untuk kesehatan, Rp110 triliun untuk jaring pengaman sosial, Rp 70,1 triliun insentif perpajakan, dan Rp150 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional.

Kembali ke soal terancam tutupnya banyak sekolah swasta. Beberapa waktu lalu kita memang mendapat kabar bahwa sekolah‑sekolah swasta sudah menjerit karena akhir-akhir ini sama sekali tidak ada pemasukan akibat para siswa belajar di rumah. Di lain pihak sekolah harus tetap membayar honorarium guru dan tenaga kependidikan secara penuh termasuk pengeluaran untuk mendukung belajar di rumah. Sekolah‑sekolah swasta umumnya mengandalkan pembayaran SPP bulanan maupun dana sumbangan pendidikan (DSP). Karena para siswa diliburkan untuk belajar di rumah sehingga mereka gak ada yang membayar SPP bulanannya.

Seorang pengamat pendidikan mengatakan, jika kesulitan lembaga pendidikan swsata tak ditanggulangi pemerintah, maka ada banyak guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik, yang telantar. Dia menegaskan, sekolah bukan hanya negeri. Sekolah swasta juga banyak berkontribusi untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Sekolah swasta bahkan lebih banyak menyerap jumlah siswa.

Untuk menyelamatkan sekolah‑sekolah ini agar tidak melakukan PHK terhadap para guru, pemerintah harus mempercepat birokrasi pencairan BOS dan tambah anggaran pendidikan. Sebab, dana pendidikan juga disalurkan kepada para penerima manfaat yang terdampak Covid‑19 melalui institusi pendidikan.

Di sisi lain, kondisi ini sebetulnya juga harus membuka mata para pengelola lembaga pendidikan swasta dalam berbenah. Setidaknya mulai berpikir keras untuk membuka sumber‑sumber pendapatan lain yang dapat menghidupkan kehidupan sekolah tanpa harus memanjakan diri dengan pendapatan SPP dan juga bantuan dari pemerintah. Karena kondisi ini tak pandang waktu dan tempat serta memiliki efek yang sangat besar terhadap keberlangsungan hidup sekolah itu sendiri.

Jadi, ini saatnya sekolah‑sekolah swasta untuk mempersiapkan dan memproyeksikan kemana arah sekolahnya. Mandiri dalam hal finansial bukan berarti tidak butuhkan SPP dan bantuan dari pemerintah. Namun, lembaga pendidikan swasta harus siap menghadapi kondisi apa pun ke depannya.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved