Luar Negeri

Sudan Kriminalisasi Mulitasi Alat Kelamin Perempuan

Badan Pimpinan Tertinggi Sudan, Jumat (10/7/2020) meratifikasi undang-undang untuk mengkriminalisasi mutilasi alat kelamin perempuan.

AFP/File
Perempuan Sudan mengangkat bendera nasional ketika ikut serta dalam demonstrasi di Sixty Street di ibukota Khartoum, pada 23 Mei 2020. 

SERAMBINEWS.COM, KHARTOUM - Badan Pimpinan Tertinggi Sudan, Jumat (10/7/2020) meratifikasi undang-undang untuk mengkriminalisasi mutilasi alat kelamin perempuan.

Kementerian Kehakiman Sudan mengeluarkan pengumuman itu untuk memperingatkan seluruh warganya atas praktek sunat terhadap anak perempuan.

Dewan, terdiri dari tokoh-tokoh militer dan sipil, menyetujui serangkai hukuman, termasuk kriminalisasi yang dikenal sebagai FGM atau pemotongan bagian genital perempuan.

Dilansir AFP, Jumat (10/7/2020), Kementerian Kehakiman Sudan mengatakan tindakan itu dapat merusak martabat kaum perempuan.

Reformasi ini terjadi setahun setelah presiden lama, Omar al-Bashir digulingkan setelah berbulan-bulan protes massa pro-reformasi di jalan-jalan.

Saat itu, kau perempuan juga memainkan peran kunci dalam menggulingkan diktator itu.

Kabinet Sudan pada April 2020, menyetujui amandemen terhadap hukum pidana yang akan menghukum mereka yang melakukan FGM.

"Mutilasi organ genital wanita sekarang dianggap sebagai kejahatan," kata Kementerian Kehakiman.

Sudan Segera Sahkan Larangan Mutilasi Alat Kelamin Perempuan

Sembilan Dari 10 Wanita Sudan Dikhitan

Sudan Larang Mutilasi Alat Kelamin Wanita

Dia menambahkan hukuman sampai tiga tahun penjara.

Dikatakan dokter atau petugas kesehatan yang melakukan pemotongan genital akan dihukum.

Halaman
1234
Editor: M Nur Pakar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved