Breaking News:

Panwaslih Yakin Pilkada Aceh 2022 Bisa Dilaksanakan

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Aceh yakin pemilihan kepala daerah (Pilkada) di provinsi

Serambinews.com
Marini 

BANDA ACEH - Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Aceh yakin pemilihan kepala daerah (Pilkada) di provinsi ini pada tahun 2022 mendatang bisa dilaksanakan. Namun, mereka tak memungkiri ada beberapa kendala yang sedang dihadapi oleh pihak penyelenggara dalam berbagai tahapan akibat dampak dari pandemi Covid-19.

Anggota Panwaslih Aceh, Marini, mengatakan, kunci utama agar Pilkada 2022 bisa dilaksanakan di Aceh ada pada masyarakat, pemerintah, dan penyelenggara. Caranya, mulai saat ini harus ada usaha bersama untuk segera memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19. Jika usaha ini dilakukan, ia yakin--meski ada tahapan yang terganggu--Pilkada tahun 2022 akan bisa digelar di Aceh.

Hal tersebut disampaikan Marini saat menjadi narasumber Podcast Serambi dengan tema "Edukasi Peran Masyarakat dalam Pengawasan Parsitipatif di Tengah Pandemi Covid-19" di Kantor Serambi Indonesia, Desa Meunasah Manyang, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Selasa (21/7/2020).

Selain Marini, diskusi itu juga menghadirkan dua narasumber lain yaitu Wakil Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Aceh, Dyah Erti Idawati, dan akademisi, Teuku Kemal Fasya. Acara tersebut dipandu Asisten Manajer Produksi Serambi Indonesia, Yocerizal. "Kalau masyarakat menaati protokol kesehatan, kita yakin pilkada tahun 2020 bisa dilaksanakan. Meski partisipasinya kemungkinan menurun, bukan berarti pilkada tidak bisa dilaksanakan," ungkap Marini.

Ia mengakui, ada beberapa kendala yang dihadapi pihaknya dan penyelenggara terutama di provinsi-provinsi yang akan menggelar pilkada tahun ini. Salah satunya, ada masyarakat yang reaktif Covid-19 saat dilakukan pencoklitan data pemilih. "Seperti di Makassar, ada 545 pemilih yang reaktif," ujarnya.

Sementara Aceh, sambung Marini, jika mengacu pada jadwalnya masih ada waktu sekitar dua tahun lagi untuk persiapan dengan berbagai tahapan. Khusus untuk Panwaslih, kata Marini, saat ini sedang melakukan persiapan alternatif seperti sekolah kader untuk meningkatkan pengawasan masyarakat.

"Antusias masyarakat sangat tinggi. Di Aceh, yang mendaftar pada program ini sekitar 793 orang dengan usia 17-30 tahun. Hanya 100 yang tidak lulus karena terindikasi ikut dalam dunia politik. Ini bukan hal mudah bagi mereka karena harus menyediakan paket internet secara mandiri. Mereka tetap lanjut sampai akhir. Aceh yang belum pilkada, tingkat partisipasinya tinggi yaitu 91 persen dan mereka lulus memuaskan dibanding dengan daerah lain yang akan pilkada," jelas Marini.

Ditambahkan, tingkat partisipasi masyarakat Aceh setiap kali pilkada atau pemilu terbilang tinggi karena tidak pernah di bawah 60 persen. Bahkan, sebutnya, saat Pilkada lalu mencapai 79 persen. Menurut Marini, angka itu relatif tinggi dibanding daerah lain. Pada Pemilu tahun lalu, kata Marini, pihaknya mendirikan 623 posko pengaduan di 23 kabupaten/kota. Selama tahapan pemilu berlangsung, kata Marini, setidaknya ada 2.332 orang yang membuat pengaduan ke posko.

Sementara itu, Wakil Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Aceh, Dyah Erti Idawati, mengajak Panwaslih Aceh beserta kader pengawasnya untuk membangun kesadaran masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan. Ia berharap penyelenggaraan pilkada di Aceh sukses tanpa menimbulkan klaster baru penularan virus Corona.

Menurut Dyah, Aceh merupakan daerah yang beruntung. Sebab, pelaksanaan Pilkada masih dua tahun lagi. Berbeda dengan beberapa daerah lain yang akan melaksanakan Pilkada pada tahun ini. Jadi, kata Dyah, sisa waktu itu harus dimanfaatkan untuk belajar dan melakukan evaluasi diri dari daerah lain yang lebih dulu menyelenggarakan Pilkada di masa pandemi ini. Sehingga, langkah-langkah antisipatif dapat diterapkan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pengawasan di tengah pandemi.

Dyah menambahkan, kesadaran kolektif masyarakat sangat penting dalam kondisi saat ini. Ia berharap masyarakat saling mengingatkan agar disiplin menerapkan protokol kesehatan.

"Pencegahannya sangat mudah, tapi yang sulit adalah menjalankannya secara disiplin," kata Dyah.

Ia mengungkapkan, kader pengawas demokrasi perlu dibekali dengan materi tentang protokol kesehatan. Sehingga, mereka paham bagaimana membentuk kesadaran masyarakat terhadap bahaya virus Corona. "Ini perlu dijadikan materi pendidikan untuk  kader pengawas Panwaslih, bagaimana para pengawas dapat turun ke lapangan, tapi tidak berisiko tertular, " kata Dyah. "Selain menjadi pengawas demokrasi, kita juga bisa menjadi pengawas Covid-19. Sehingga demokrasi lancar dan kita selamat, " pungkas Dyah. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved