Breaking News:

Salam

Pilkada 2022, tidak Biasa

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Aceh yakin pemilihan kepala daerah (Pilkada) di provinsi ini tahun 2022

Serambinews.com
Marini 

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Aceh yakin pemilihan kepala daerah (Pilkada) di provinsi ini tahun 2022 bisa dilaksanakan, meskipun tahapan-tahapannya terkendala dampak pendemi Covid-19. Makanya, Panwaslih mengajak, mulai saat ini harus ada usaha bersama untuk segera memutuskan mata rantai penyebaran virus Corona.

"Kalau masyarakat menaati protokol kesehatan, kita yakin pilkada tahun 2020 bisa dilaksanakan. Meski partisipasinya kemungkinan menurun, bukan berarti pilkada tidak bisa dilaksanakan," ungkap Marini, anggota Panwaslih Aceh.

Menurutnya, kunci utama agar Pilkada 2022 bisa dilaksanakan di Aceh ada pada masyarakat, pemerintah, dan penyelenggara. Karena itu perlu gerakan bersama memberantas Covid‑19. Jika usaha ini dilakukan, ia yakin‑‑meski ada tahapan yang terganggu‑‑Pilkada tahun 2022 akan bisa digelar di Aceh.

Menurut catatan Panwaslih, tingkat partisipasi masyarakat Aceh setiap kali pilkada atau pemilu terbilang tinggi, karena tidak pernah kurang dari 60 persen. Bahkan, saat Pilkada lalu mencapai 79 persen. Angka ini relatif tinggi dibanding daerah lain.

Sesungguhnya, pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi ini mengundang pro dan kontra di di banyak kalangan. Yang pro antara lain beralasan bahwa hak konstitusional (memilih dan dipilih) pada periode pergantian kepemimpinan di tingkat daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) harus terus dilakukan. Merujuk pada alasan itulah Pilkada tahun 2022 penting untuk dilaksanakan. Demokrasi tak boleh berhenti karena pandemi. Namun, demi menjaga stabilitas demokrasi serta demi keselamatan bersama, maka semua pihak harus patuh pada protokol kesehatan.

Sedangkan kalangan yang tak setuju Pilkada dilaksanakan di tengah pandemi mengatakan, situasi yang masih unpredictable, tidak ada jaminan bahwa pandemi Covid-19 akan segera mereda. Dan, alasan agar tidak banyak kekosongan jabatan, menjadi pembenaran untuk tetap penyelanggaran Pilkada, sangat tidak bisa diterima akal sehat untuk saat ini.

Bayang‑bayang ancaman risiko kematian mengintai keselamatan petugas dan pemilih akibat penularan Covid‑19. Karena beberapa tahapan penting Pilkada memungkinkan menimbulkan kerumunan massa. Tidakkah itu dipikirkan dengan matang‑matang? Kenapa masih ngotot selenggarakan Pilkada di masa pandemi?

Pilkada Aceh memang masih dua tahun lagi. Tapi, banyak kalangan yang sudah mulai “warming up”. Apalagi, ini musim sulit banyak kaum dhuafa. Ini menjadi peluang bagi calon kontestan Pilkada mendatang untuk tebar pesona atai pencintraan. Di media sosial sudah banyak yang kampanye terang-terangan, terutama untuk calon bupati atau wali kota. Oleh sebab itu, kalaupun pengawasan secara resmi belum tegas dilaksanakan, namun monitoring secara serius sudah harus dilakukan. Politik curang di masa pandemi ini pasti meningkat.

Pilkada memang bukan isu utama yang menjadi perhatian publik saat ini. Daan, di tahun 2022 juga belum tentu publik akan antusias berkontribusi dalam pilkada, Sebagaimana diungkapkan para pengamat, penyelenggara pilkada, harus mampu menavigasikan tahapan pilkada dengan protokol kesehatan dan mitigasi risiko untuk mengurangi ketakutan orang akan infeksi Covid‑19. Karena, ketakutan akan infeksi menjadi pendorong utama rendahnya jumlah pemilih di negara‑negara yang menyelenggarakan pemilihan saat pandemi.

Di Prancis, pada putaran pertama pemilihan lokal hanya diikuti 46% pemilih, dibandingkan dengan 63,5% pada 2014. Pemilihan umum parlemen Iran hanya diikuti 43% pemilih secara nasional dibandingkan pada 2016 dengan jumlah pemilih yang mencapai 62%. Bahkan, di Teheran tingkat partisipasi publik hanya 25%. Fakta ini menjadi pemilihan di Iran paling rendah jumlah pemilihnya sejak Revolusi Islam pada 1979.

Karena situasi dua tahun mendatang masih belum bisa diprediksi, ada baiknya cara pencoblosan yang aman dipikirkan sejak sekarang. Prinsip electoral distancing harus dipedomani sebagai tindakan pencegahan penularan virus. Menjaga jarak fisik dan mencegah kontaminasi objek oleh orang yang terinfeksi, sanitasi tangan, pemakaian masker, dan alat pelindung diri (APD), harus menjadi bagian penting dari tata cara selama pilkada. Tata cara ini harus disosialisasikan kepada seluruh stakeholder pilkada dan menjadi materi pendidikan pemilih. Jadi, persiapannya tidak biasa!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved