Breaking News:

Berita Banda Aceh

Tanggapi Bupati Terkait Proyek Multiyears,Ketua DPRA:Ada Prosedur Dilanggar Saat Pengusulan Anggaran

Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin menghargai pernyataan para bupati yang meminta proyek multiyears tahun anggaran 2020-2022 untuk tetap dilanjutkan...

SERAMBI/M ANSHAR
Dahlan Jamaluddin, Ketua DPRA. 

 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin menghargai pernyataan para bupati yang meminta proyek multiyears tahun anggaran 2020-2022 untuk tetap dilanjutkan.

Tapi yang harus dipahami, kata Dahlan, pembatalan MoU terhadap 12 proyek bukan dalam rangka menghambat proses pembangunan tetapi karena ada prosedural yang dilanggar dalam pengusulan anggaran proyek itu.

"Konteksnya kita batalkan MoU proyek multiyears karena ada mekanisme yang cacat hukum. Kalau itu dianggap urgen tinggal dibawa dalam perubahan. Hanya sesederhana itu. Masih ada tahun 2021 dan tahun 2022, tapi mekanismenya harus ditempuh secara prosedur," kata Dahlan kepada Serambi, Kamis (23/7/2020).

Dahlan menyatakan bahwa rapat paripurna yang dilaksanakan kemarin sebagai bentuk tanggung jawab DPRA dalam konteks pengawasan. Ia menegaskan tidak mau terjadi persoalan hukum di Pemerintah Aceh di kemudian hari akibat proyek multiyears.

"Itu semangat kita. Pada konteksnya kita tetap mendukung pembangunan, tetapi proseduralnya juga harus dilakukan. Paripurna kemarin itu kan sebagai tanggung jawab DPRA dalam konteks pengawasan," ucap Dahlan.

Politisi Partai Aceh ini menambahkan jika menyimak pendapat pakar hukum ada dua solusi yang ditawarkan. Yaitu judicial review dan legislative review. Jika harus memilih, maka yang paling memungkinkan dilakukan adalah legislative review.

"Jika judicial review harus diajukan ke Mahkamah Agung. Tapi kalau legislatif review sangat memungkin kita lakukan. Tinggal diajukan usulannya, selesai. Jika kemudian ingin dilanjutkan tinggal diajukan dalam anggaran tahun 2021 dan tahun 2022, apakah tetap skema multiyears atau single years," ungkap Ketua DPRA.

Dahlan kembali menegaskan bahwa pihaknya tetap mendukung pembangunan. Tetapi proses pengusulan penganggaran juga harus sesuai mekanisme dengan terlebih dahulu masuk dalam KUA dan PPAS. Sehingga anggota dewan bisa membahas secara bersama.

"Bahwa itu kebutuhan rakyat di pedalaman iya. Kita mendukung hal itu. Tapi prosedurnya harus ditempuh sesuai aturan. Konteksnya sesederhana itu. jlJangan dipahami bahwa kita menolak pembangunan. tapi yang kita lakukan ini bentuk warning kita dalam pengawasan," demikian Dahlan.(*)

Selain APBN, POP Kemendikbud Gunakan Skema Pembiayaan Mandiri dan Dana Pendamping  

Pemulihan Ekonomi Nasional, Jokowi: Pemerintah Siapkan Dana Rp 1 Triliun untuk Koperasi,

Akibat Pandemi Covid-19, Sektor Pariwisata Aceh Ikut Lesu

 

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved