Polemik Proyek Multiyears

Ini Tanggapan Wali Kota Lhokseumawe Terkait DPRA Batalkan Proyek Multiyears

Meskipun belum ada info dari Pemerintah Aceh, mengenai proyek multiyears tersebut, khususnya untuk Kota Lhokseumawe.

Penulis: Zaki Mubarak | Editor: Ansari Hasyim
Serambinews.com
Walikota Lhokseumawe, Suaidi Yahya, berdialog, dengan pemilik kafe kawasan Simpang Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe. 

Laporan Zaki Mubarak | Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM,LHOKSEUMAWE - Dinamika perpolitikan Aceh beberapa hari ini kembali mendapat sorotan setelah adanya pembatalan proyek multiyears oleh DPRA dalam rapat Paripurna yang berlangsung pada Rabu 22 Juli 2020 lalu.

Terlepas ada pandangan pro dan kontra dengan keputusan DPRA ini, namun hal tersebut banyak menjadi pertanyaan di kalangan publik.

Terkait dengan itu, Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya, kepada Serambinews.com, Minggu (26/7/2020) mengatakan seharusnya DRPA juga harus mempertimbangkan secara matang dengan keputusan pembatalan proyek multiyears tersebut.

Katanya, program proyek multiyears yang sudah dibatalkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), sangat berimbas bagi pembangunan Aceh, khususnya Kota Lhokseumawe.

Meskipun belum ada info dari Pemerintah Aceh, mengenai proyek multiyears tersebut, khususnya untuk Kota Lhokseumawe.

“Saya belum terima info dari Pemerintah Aceh, terkait Kota Lhokseumawe ada jatah proyek multiyears, sampai saat ini sepengetahuan saya belum ada info apa pun,” jelas Suaidi Yahya.

Sambungnya, terlepas apakah Kota Lhokseumawe, mendapat kuota paket proyek itu atau tidak dalam hal tersebut.

Namun, hal ini tentu akan berdampak bagi setiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh.

“Dengan dibatalkannya program proyek multiyears di Aceh dengan nilai Rp 2,7 triliun itu, Pemko Lhokseumawe masih menunggu arahan dari Pemerintah Aceh terkait proyek tersebut,” ucapnya.

Katanya, ini sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh rakyat, maka pihaknya tetap berharap agar DPRA kembali berpikir ulang terkait dengan keputusan yang sudah diambil.

“Apalagi keputusan tersebut tidak didukung oleh semua fraksi yang ada di DPRA," demikian Suaidi Yahya.(*)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved