DPRK Bener Meriah, Sejauh Ini Pansus Anggaran Covid-19 belum Ada Temuan  

“Dinas ini sudah kita panggil semua, Alhamdulillah telah selesai, dan sejauh ini menyangkut masalah anggaran Covid-19 belum ada temuan sama sekali,” ujar Edi.

Laporan Budi Fatria | Bener Meriah

SERAMBINEWS.COM, REDELONG - Ketua Tim Pansus I DPRK Bener Meriah Bidang Anggaran dan Infrastruktur, Edi Zulkifli kepada Serambinews.com, Senin (27/7/2020) menyampaikan, sejauh ini Pansus anggaran Covid-19 belum ada temuan.

Disebutkannya, kemarin pihaknya hanya fokus ke anggaran Covid-19.

Ada beberapa dinas yang dipanggil di antaranya, Dinas Kesehatan, pihak RSUD Muyang Kute, BPBD Bener Meriah, dan Dinas Perhubungan Bener Meriah, serta Satpol PP dan WH Bener Meriah.

“Dinas ini sudah kita panggil semua, Alhamdulillah telah selesai, dan sejauh ini menyangkut masalah anggaran Covid-19 belum ada temuan sama sekali,” ujar Edi.

Ketika Serambinews.com menanyakan lebih lanjut terkait anggaran Covid-19 di setiap dinas, Edi mengatakan dirinya tidak bisa merinci karena saat ini masih dalam perjalanan.

 “Saya kebetulan masih di jalan menuju ke Banda Aceh, nanti kalau saya sudah ada di Bener Meriah kita ketemu untuk kita rincikan semua anggarannya,” jelas Edi.

• Bupati Aceh Barat : Ide-ide Baru Dibutuhkan untuk Ketahanan Pangan di Tengah Pandemi

Seperti berita sebelumnya, Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cempege Institute (CI), Khairuddin dan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Bener Meriah (HIMABEM) Sumatera Utara, Sapriansyah mempertanyakan hasil Pansus DPRK Bener Meriah.

Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cempege Institute (CI), Khairuddin menyampaikan, hasil Pansus yang dilakukan oleh anggota (DPRK) seperti "tidak ada hasil" yang diberitakan dan tidak ada pemberitahuan ke pihaknya.

 "Kita menanyakan hasil pansus yang hampir tiga minggu dilaksanakan," ujar Khairuddin, Senin (27/72020).

Bahkan kata Khairuddin, 'kabar angin' yang pihaknya dengar Pansus ini sudah diparipurnakan.

Ia juga meminta kepada Sekretaris Dewan, agar terbuka ke publik berapa anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk Pansus tersebut.

 "Yang mereka pakai ini kan uang negara, uang daerah tentu ini uang rakyat, kita juga meminta agar ini dibuka ke masyarakat umum," tegasnya.

• Harga Emas Bisa Tembus Rp 1 Juta Per Gram, Ini yang Perlu Diwaspadai 

Terkait anggaran SPPD ini, Sekretaris Daerah (Sekwan) DPRK Bener Meriah, Ruh Akbar yang dikonfirmasi, Senin (27/7/2020) menyampaikan, tim Pansus DPRK Bener Meriah hanya memanfaatkan SPPD dalam daerah, menyangkut besarnya itu sesuai dengan komponen SPPD dalam daerah.