Breaking News:

Salam

Eksekutif dan Legislatif Harus Harmonis, Itu Saja!  

Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Drs Arsan A Latief MSi

For Serambinews.com
Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah 

Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Drs Arsan A Latief MSi menegaskan, tidak ada pihak manapun yang dibolehkan mengutak‑atik Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (untuk Aceh APBA‑red) yang sudah disahkan bersama, sehingga telah menjadi produk hukum dan dimasukkan dalam lembaran daerah. "Setelah menjadi produk hukum adalah kewajiban pihak eksekutif untuk menjalankan sesuai dengan batas waktu," tegasnya.

Menurut pejabat Kemendagri itu, pelaksanaan APBA diikat dengan peraturan (hukum) yang dimaksudkan agar capaian‑capaian anggaran yang sudah disepakati bersama bisa terlaksana, sehingga manfaatnya juga bisa langsung dirasakan masyarakat. Yang juga menjadi catatan penting adalah batas waktu pelaksanaan anggaran yang diberikan itu harus dipatuhi pihak eksekutif. "Gubernur, bupati, wali kota harus patuh, tidak boleh mengutak‑atik anggaran. Kewajiban mereka adalah melaksanakan anggaran yang sudah disahkan."

Dalam APBA 2020 diketahui ada 12 paket proyek multiyears senilai Rp 2,7 triliun. Pemerintah Aceh mulai menender paket proyek tersebut dengan harapan penyerapan belanja modal Aceh bisa ikut meningkat. Namun, dalam sidang paripurna, Rabu (22/7/2020) yang dipimpin Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin, mayoritas anggota dewan justru menyetujui pembatalan nota MoU 12 proyek multiyears tahun 2020‑2022 yang sebelumnya sudah disahkan dalam APBA 2020. DPRA beralasan kelahiran proyek tersebut cacat hukum dan berpotensi menjadi masalah hukum pula di kemudian hari.

Tak pelak, sikap DPRA itu mendapat protes dari banyak kalangan, termasuk sebagian anggota DPRA itu sendiri. Protes dilancarkan karena sikap DPRA dinilai merugikan banyak kalangan, mulau buruh konstruksi, produsen material proyek, hingga kalangan lain yang membutuhkan kehadiran proyek-proyek itu guna mempercepat kemajuan ekonomi daerah.

Kita tak ingin melihat proses kelahiran proyek itu. Namun, yang kita lihat bahwa proyek itu dibutuhkan masyarakat sebagai sarana dan prasarana ekonomi dan sosial. Karena itu pula, banyak tokoh masyarakat pantai barat dan selatan Aceh, di media sosial secara terang-terangan menyesalkan keputusan DPRA itu.

Sedangkan Pemerintah tetap menjalankan tahapan-tahapan proses tender proyek yang dilakukan setelah melalui  konsultasi dengan Mendagri. “Saya sudah konsul dengan Presiden dan Mendagri (Menteri Dalam Negeri), bahwa pekerjaan multiyears tetap kita lanjutkan,” ujar Nova lagi.

Nova Iriansyah menyebutkan, jika ada regulasi yang menghambat pengadaan barang dan jasa, pihaknya akan melakukan koordinasi langsung dengan Presiden. “Koordinasi nanti dilakukan dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), KPK, Kejaksaan Agung dan Kapolri. Untuk segera menyederhanakan proses pengadaan barang/jasa,” sebut Plt Gubernur ini.

Pakar Hukum, Mawardi Ismail SH MHum sebelumnya juga sudah mengatakan, “Sebenarnya kalau memang sudah masuk dalam qanun dan sudah disahkan, kemudian sudah dievaluasi sama Mendagri dan proses pembentukan qanun sudah dilalui, DPRA tidak bisa membatalkan itu secara sepihak."

Di balik itu, sesungguhnya pakar hukum itu melihat, suasana hubungan eksekutif dan legislatif di Aceh selama ini runyam, ditambah lagi dengan isu ini, hubungannya semakin runyam. “Seharusnya jika ada persoalan seperti yang sedang dihadapi, harus ditempuh secara musyawarah. Persoalan misalnya ada hal‑hal yang tidak disetujui itu bisa dibicarakan. Kalau membatalkan qanun jelas tidak bisa," kata Mawardi yang beberapa periode pernah menjadi anggota DPRA serta juga sering dipakai sebagai tenaga ahli DPRA.

Menurutnya, apabila ada hal‑hal dalam qanun yang dianggap tidak beres, maka pembatalan bisa dilakukan dengan dua cara; legislatif review (pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif), kedua melalui judicial review (ke mahkamah agung). Nah, jalur ini lebih bijak, kan?

Dan, dalam konteks kerja sama eksekutif dan legislatif tingkat Provinsi Aceh, sebetulnya yang dibutuhkan saat ini adalah membangun harmonisasi yang sejak awal memang belum terbangun secara baik. Intinya itu saja!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved