Breaking News:

Krisis Ekonomi Picu Pemadaman Listrik di Libanon  

Krisis ekonomi di Libanon membuat negara itu kini mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan listrik untuk para penduduk

EPA/BBC
Para pengunjuk rasa menuding pemerintah Venezuela kepada kebangkrutan. Kaum oposisi berunjuk rasa setiap pekan, namun kali ini diyakini melibatkan masa paling besar.(EPA/BBC) 

JAKARTA - Krisis ekonomi di Libanon membuat negara itu kini mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan listrik untuk para penduduk. Krisis ekonomi itu diperparah lagi dengan pandemi Covid-19, sehingga membuat negara tersebut terancam perang saudara.

Seperti dilansir Middle East Monitor, Kamis (30/7/2020), ibu kota Beirut dilaporkan sempat gelap gulita selama satu jam pada Rabu kemarin (29/7/2020) akibat para pemilik generator yang menyewakan listrik mereka kepada penduduk serentak menghentikan operasional.

Penyebabnya adalah mereka protes terhadap tingginya harga bahan bakar diesel di Libanon, akibat krisis ekonomi.

Gangguan pasokan listrik di Libanon ini sebanrnya sudah terjadi sejak tahun lalu. Saat itu perusahaan listrik negara, Electricite du Liban (EDL), hanya mampu memasok listrik selama 21 jam di ibu kota Beirut. Sisanya penduduk mengandalkan para pemiliki generator yang mau menyewakan jasanya.

Bahkan, karena tingginya harga solar, sebagian besar wilayah Libanon di luar Beirut hanya bisa merasakan aliran listrik selama 12 jam. Pemadaman listrik besar-besaran di Beirut turut memicu kekacauan, terutama lalu lintas jalanan akibat lampu pengatur tidak berfungsi.

Selain tingginya harga solar, Libanon juga menghadapi masalah karena pasokan bahan bakar untuk pembangkit listrik dari perusahaan Aljazair, Sonatrach, yang tiba pada Mei lalu dilaporkan tercemar atau dioplos. Akibatnya, mesin pembangkit listrik tidak bisa berfungsi secara maksimal.

Perdana Menteri Libanon, Hassan Diab, mengklaim persediaan bahan bakar di negaranya cukup hingga enam bulan mendatang. Akan tetapi, kinerja mesin pembangkit listrik tetap tidak maksimal. Para pemilik generator perorangan menuduh pejabat Libanon menjual solar kepada pihak lain untuk menaikkan harga. Kondisi itu diperparah dengan konflik antara milisi Syiah Hizbullah dan Israel di kawasan perbatasan.

Krisis ekonomi di Libanon terjadi sejak demonstrasi besar-besaran akhir tahun lalu. Amuk massa itu terjadi karena mereka merasa rezim yang memerintah bertahun-tahun tidak bisa meningkatkan taraf kesejahteraan. Mereka protes karena rezim pemerintah malah asyik berebut kekuasaan dan seolah tidak memikirkan kesejahteraan rakyat.

Sejak saat itu, nilai tukar mata uang Pound Libanon terjun bebas hingga mencapai 4.000 per US$1. Alhasil, harga barang-barang dan bahan makanan merangkak naik. Pemerintah Libanon pun tidak sigap menghadapi situasi. Saat ini, 75 persen masyarakat Libanon jatuh miskin dan mengandalkan bantuan pemerintah

Di sisi lain, rezim pemerintah masih main mata dengan faksi politik terbesar di Libanon, Hizbullah. Bahkan pemerintah sempat mengusulkan untuk menerapkan pajak WhatsApp yang dinilai masyarakat tidak logis.

Seperti kebanyakan negara, pemerintah Libanon pun menghadapi para demonstran dengan mengerahkan aparat. Demo itu meletup pertama kali di kota Tripoli di wilayah utara. Seorang pengunjuk rasa, Fawaz Fouad Samman (26), tewas akibat ditembak aparat. Hal itu membuat gelombang unjuk rasa menyebar hingga ibu kota Beirut.

Pandemi virus Corona memperburuk krisis ekonomi di Libanon. Akibat pemberlakuan penguncian wilayah (lockdown), tidak sedikit penduduk yang kehilangan pendapatan bahkan pekerjaan. Di sisi lain, para demonstran yang menuntut pemerintahan bersih juga harus menghadapi kelompok pendukung Hizbullah yang menyokong pemerintah. Jika kondisi itu terus terjadi dikhawatirkan akan memicu konflik sektarian seperti yang terjadi bertahun-tahun lalu.

Menurut laporan lembaga bantuan kemanusiaan Save the Children, ada sekitar satu juta penduduk dan 500 ribu anak-anak Libanon yang berada dalam kondisi rentan kesulitan bahan makanan akibat krisis ekonomi itu.

Apalagi Libanon juga dihuni penduduk Palestina dan Suriah yang lari akibat peperangan. Karena mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan dan penghasilan di wilayah tempat mengungsi, maka mereka hanya mengandalkan bantuan untuk mendapatkan makanan, bahan bakar, air bersih dan kebutuhan dasar lain.

Bahkan di masa pandemi, satu dari lima keluarga di Libanon dilaporkan terpaksa berpuasa karena tidak mempunyai bahan makanan. "Krisis itu menghantam semuanya, keluarga Libanon serta para pengungsi Palestina dan Suriah. Kita akan melihat anak-anak mati akibat kelaparan sebelum akhir tahun," kata Direktur Save the Children Libanon, Jad Sakr.(CNN)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved