Breaking News:

Politisi di Aceh Tamiang Bentuk Pinjaman Bisnis Akhirat  

Samuri, politisi di Aceh Tamiang membentuk pinjaman bisnis akhirat sebagai upaya menyelamatkan masyarakat dari praktik peminjaman riba

hand over dokumen pribadi
Wan Tanindo saat mengikuti rapat di ruang sidang utama DPRK Aceh Tamiang, beberapa waktu lalu. Praktik rentenir berkedok koperasi menjadi perhatian Komisi I DPRK setempat. 

KUALASIMPANG – Samuri, politisi di Aceh Tamiang membentuk pinjaman bisnis akhirat sebagai upaya menyelamatkan masyarakat dari praktik peminjaman riba berkedok koperasi. Program pinjaman ini difokuskan Samuri untuk membantu pedagang kecil yang membutuhkan modal usaha.

Menurutnya pedagang kecil harus mendapat dukungan agar bisnis yang dijalankan bisa bertahan, khususnya di masa pandemi Covid-19. Untuk sementara program ini digulirkan Samuri di Dusun Sumberejo, Kecamatan Tenggulun yang merupakan tempat domisilinya.

"Pedagang ini kan profesi mulia karena sebagai pondasi ekonomi bangsa. Tapi bukan berarti permohonan pinjaman dari masyarakan lain tidak diperhatikan. Tetap kami perhatikan," kata Samuri, Sabtu (1/8/2020).

Ketua Komisi II DPRK Aceh Tamiang ini menambahkan pinjaman yang ia berikan tidak menjerat masyarakat ke dalam praktik riba. Dia pun memastikan tidak mengambil untung dalam program ini. "Misalnya utang Rp 1 juta, ya bayar segitu juga. Jadi tidak ada ambil untung, apalagi riba," sambungnya.

Dijelaskannya program pinjaman bisnis akhirat ini sudah dimulai sejak lima tahun lalu. Awalnya dia hanya membantu sejumlah petani sawit yang kebetulan menjual hasil panennya ke stasiun penerimaan buah yang dikelolanya. Metode pembayaran utang itu pun didesain sesederhana mungkin dengan tujuan tidak membebani petani.

"Nanti setiap panen, hasilnya dipotong untuk mencicil pinjaman. Itupun tidak ada paksaan, disesuaikan dengan kesepakatan bersama," ujarnya.

Seiring maraknya praktik rentenir di sejumlah perkampungan di Aceh Tamiang, Samuri pun melebarkan pinjaman bisnis akhirat ini kepada pelaku usaha lainnya. Sama halnya dengan petani, metode pembayaran ini juga dilakukan tanpa membebani pedagang.

"Dalam ijab kabul ada disebutkan, misalnya utang Rp 1 juta, seminggunya dicicil Rp 20 ribu. Kalau tidak ada segitu, ya ditunggu minggu depannya lagi. Niat kita memang menolong lillahi ta'ala," ujarnya.

Maraknya aktivitas rentenir berkedok koperasi pinjaman ini sebelumnya juga disoroti Komisi I DPRK Aceh Tamiang dalam Penyampaian Rekomendasi Panitia Khusus DPRK Aceh Tamiang terkait pembahasan LKPj Bupati TA 2019, Kamis (4/6/2020).

Selanjutnya Pemkab Aceh Tamiang juga menyikapi persoalan ini dengan menggandeng Pemko Banda Aceh untuk membentuk Lembaga Keuangan Syariah. Diharapkan lembaga ini memberi kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan sutikan dana, khususnya diperuntukan untuk kegiatan produktif. (mad)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved