Breaking News:

Raqan Mukim

Komisi I DPRK Banda Aceh Saring Pendapat Mukim untuk Raqan Pemerintahan Mukim

Bachtiar berharap raqan ini cepat rampung karena menurutnya dengan adanya qanun ini pemerintahan mukim akan ada payung hukum yang jelas, baik itu terk

SERAMBINEWS/FOR SERAMBINEWS
Ketua Komisi I DPRK Banda Aceh, Musriadi Aswad 

Laporan Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Komisi I DPRK Banda Aceh menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan para mukim se-Kota Banda Aceh, Rabu (5/8/2020) di Gedung Dewan setempat.

RDP itu untuk menjaring saran dan pendapat mukim mengenai gagasan Rancangan Qanun (Raqan) Pemerintahan Mukim oleh legislatif.

RDP ini untuk menyerap berbagai aspirasi dan masukan dari para mukim terkait dengan pemerintahan mukim di Kota Banda Aceh, serta untuk memperkaya materi raqan yang akan disusun nantinya.

Ketua Komisi I DPRK Banda Aceh, Musriadi Aswad menyampaikan, dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 menyebutkan mukim bukan saja sebagai lembaga adat tapi juga merupakan bagian dari pemerintahan.

“Dalam pertemuan ini banyak hal yang kami serap dari aspirasi para mukim yaitu berdasarkan berbagai pengalaman yang berhubungan dengan tugas dan fungsi nukim di dalam masyarakat,” kata Musriadi Aswad.

Khabar Gembira Bagi Petani Sawit, Harga TBS Sudah Melonjak, Capai Rp 1.500 Per Kg

VIDEO - Viral Pengantin Wanita Terkena Ledakan di Beirut saat Foto Prewedding

Menurut politisi PAN itu, dengan adanya RDP ini ia berharap qanun mukim dapat menjadi qanun yang representatif bagi pemerintahan mukim serta menjadi model di Kota Banda Aceh, sehingga mukim memiliki legalitas formal dalam eksistensinya di tengah masyarakat.

“Sehingga lembaga ini diakui secara defakto dan dejure dalam menjalankan tugas dan fungsinya di tengah masyarakat, serta tidak tumpang tindih dengan pemerintahan kecamatan, baik dengan camat atau dengan keuchik maupun dengan MAA,” ujar Musriadi.

Lebih lanjut, Musriadi menyampaikan, peraturan pemerintahan mukim ini merupakan salah satu raqan prioritas DPRK Banda Aceh yang ditargetkan rampung pada tahun 2020 ini.

Karena itu, untuk kesempurnaan qanun pihaknya juga akan melakukan pertemuan dengan pemerintah kota, oara keuchik, dan Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh.

Halaman
12
Penulis: Muhammad Nasir
Editor: Ansari Hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved