Breaking News:

Kuota Gas Bersubsidi untuk Aceh Cukup  

Kuota gas elpiji bersubsidi 3 kg dinilai cukup persediaannya untuk bisa didapatkan oleh seluruh masyarakat miskin di Aceh

FOR SERAMBINEWS.COM
Sales Area Manager PT Pertamina Aceh, Ferry Pasalini 

BANDA ACEH - Kuota gas elpiji bersubsidi 3 kg dinilai cukup persediaannya untuk bisa didapatkan oleh seluruh masyarakat miskin di Aceh.  Hal itu sesuai angka kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS) sekitar 14,99 persen dari total penduduk Aceh, sebesar 5.371.532 jiwa, sehingga sebanyak 805.193 jiwa penduduk miskin atau setara 201.298 kepala keluarga (KK) miskin yang berhak mendapatkan gas elpiji bersubsidi itu

Namun, dibalik itu muncul pertanyaan jika kuota gas elpiji 3 kg cukup untuk Aceh, mengapa persediaan gas melon yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin tersebut selalu kurang. Bahkan terkadang sulit ditemukan di pasaran.

Menyikapi hal tersebut Sales Area Manager PT Pertamina Aceh, Ferry Pasalini yang ditanyai Serambi, Selasa (4/8/2020) menjelaskan, kondisi elpiji 3 kg terkadang sulit ditemukan di pasar, karena ada orang-orang yang tidak berhak, bahkan dapat dikategorikan sebagai masyarakat mampu secara finansial, justru ikut-ikutan menggunakan dan merampas gas elpiji subsidi yang menjadi hak orang miskin.

"Kondisi ini yang membuat miris. Padahal gas 3 kg itu jelas-jelas diperuntukkan bagi masyarakat miskin serta usaha mikro yang sangat kecil. Namun, kenyataannya, disinyalir masih banyak orang-orang yang mampu secara finansial ikut merampas hak-hak orang miskin,"  kata Ferry.

Seharusnya, lanjutnya, bagi mereka yang memiliki kemampuan finansial bisa membeli atau mendapatkan gas di luar subsidi 3 kg, seperti gas elpiji tabung 5,5 kg atau tabung 12 kg.

Karena sesuai Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 540/8345 Tahun 2019 yang berhak memakai ga s elpiji 3 kg hanya masyarakat miskin dan usaha mikro.

"Ini justru yang terjadi disinyalir banyak orang-orang mampu ikut mengambil hak masyarakat miskin. Ini lah persoalan yang terjadi selama ini, sehingga muncul selintingan kabar elpiji 3 kg langka. Padahal kuota gas elpiji bagi mereka yang berhak itu cukup persediaannya untuk mengakomodir seluruh masyarakat miskin di Aceh yang jumlahnya 201.298 KK," terang Sales Area Manager PT Pertamina Aceh.

Merujuk pada Surat Edaran Gubernur Aceh untuk mengantisipasi agar penggunaan elpiji tabung 3 kg tepat sasaran dan peruntukkan, sebut Ferry, disebutkan bahwa PNS/CPNS Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh dilarang menggunakan elpiji 3 kg. Lalu gas elpiji 3 kg itu juga tidak diperbolehkan kepada para pelaku usaha selain usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih lebih Rp 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahuan lebih dari Rp 300 juta dilarang menggunakan elpiji 3 kg.

Selanjutnya masyarakat dalam wilayah Aceh yang mempunyai penghasilan lebuh dari Rp 1,5 juta perbulan dan tidak memiliki surat keterangan tidak mampu dari gampong atau nama lain setempat, juga dilarang menggunakan gas elpiji 3 kg. "Tapi, faktanya di lapangan banyak penggunaan gas elpiji 3 kg tidak tepat sasaran. Tidak seluruhnya dinikmato oleh orang miski, tapi orang yang memiliki kemampuan finansial juga merasa tidak malu untuk menggunakan gas elpiji 3 kg," pungkas Ferry Pasalini.

Sales Area Manager PT Pertamina Aceh, Ferry Pasalini, juga tidak menampik ada dugaan di antara 3.011 pangkalan resmi yang berada di bawah pengawasan 68 agen dan tersebar di 22 kabupaten/kota yang nakal dalam menjalankan usahanya.

Bahkan, tidak sedikit pangkalan yang sudah terbukti curang langsung 'dipecat' sebagai pangkalan resmi.

Artinya kalau ada pangkalan nakal, misalnya menjual dengan harga eceran tertinggi (HET) di luar ketentuan yang sudah ditetapkan bisa dilaporkan ke Call Centre Pertamina di 1500000 atau 135 atau menelpon pemerintah setempat. Tapi, kalau ada pengecer yang nakal, harus dilaporkan kemana dan siapa yang akan menindak.

"Ini yang menjadi persoalan selama ini. Sementara keberadaan PT Pertamina disini sebagai penyalur, tidak bisa melakukan penindakan terhadap pengecer nakal yang menjual di atas HET," terang Ferry.

Ferry pun merincikan perbedaan pangkalan dengan pengecer kalau pangkalan resmi itu memiliki identitas jelas, mencantumkan keterangan HET yang berlaku, wajib  menjual elpiji sesuai HET kepada masyarakat miskin atau usaha mikro. Lalu membuat laporan penjualan/penyaluran elpiji berkala dan diangkat dan diawasi oleh agen dan memang jarang memiliki stok berlebih karena selalu habis dibeli konsumen, namun dilemanya sering dilaporkan langka, sedangkan pengecer saat ini bebas menjual diatas HET dan kepada siapa saja, tutupnya.(mir)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved